Gorontalo, M-Nusantara.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, S.E., M.Si., terus menggencarkan upaya pemutakhiran layanan publik demi kenyamanan warga. Fokus utamanya ialah menghadirkan prosedur administrasi yang lebih sederhana dan cepat. Langkah ini disambut positif oleh masyarakat di Daerah Pemilihan Gorontalo III. Inovasi layanan menjadi kunci utama percepatan birokrasi daerah. Senin (1/6/2026)
Hasil peninjauan langsung sistem pelayanan terpadu di Kabupaten Gorontalo. Ia melihat banyak warga masih terkendala persyaratan berbelit dan waktu lama. Hal itu mendorong komisi I untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Hasilnya, muncul rekomendasi penyederhanaan alur dokumen kependudukan.
Menarik Dibaca. . .
Fadli Poha mengapresiasi digitalisasi kantor desa yang mulai berjalan efektif. Menurutnya, sistem online mampu memotong rantai birokrasi tidak perlu. Masyarakat kini bisa mengurus surat menyurat dari rumah. Ini bukti nyata komitmen komisi I membela kepentingan rakyat. Kemudahan akses menjadi hak dasar setiap warga negara.
Komisi I mendorong setiap desa memiliki aplikasi layanan administrasi mandiri. Fadli mencontohkan pengurusan KTP, KK, hingga izin usaha kecil. Prosesnya dirancang tidak lebih dari tiga hari kerja. Bahkan warga lansia dan disabilitas mendapat layanan antar jemput. Terobosan ini memangkas praktik percaloan berkedok biaya mahal.
Dalam reses terbaru, Fadli menyerap aspirasi tentang perlunya standar pelayanan seragam. Warga mengeluhkan perbedaan prosedur antar desa yang membingungkan. Komisi I langsung merumuskan kebijakan teknis bersama dinas terkait. Hasilnya, seluruh kantor desa di Gorontalo III wajib menerapkan SOP sama. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas petugas.
Fadli juga menyoroti pentingnya pelatihan sumber daya manusia aparatur desa. Tenaga administrasi harus melek teknologi dan ramah melayani. Komisi I mengusulkan anggaran khusus untuk bimbingan teknis rutin. Pelatihan mencakup etika pelayanan dan pengelolaan data digital. Warga pun merasa lebih dihargai saat mengurus keperluan resmi.
Ke depan, Fadli berencana memperluas kerja sama dengan Dinas Kearsipan daerah. Digitalisasi dokumen kependudukan menjadi prioritas agar tidak mudah rusak atau hilang. Arsip warga akan tersimpan aman dalam satu data terintegrasi. Masyarakat tidak perlu membawa banyak fotokopi lagi. Cukup menunjukkan nomor induk kependudukan elektronik.
Langkah terobosan ini diharapkan menjadi contoh provinsi lain di Indonesia. Fadli optimis kemudahan administrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha kecil dan menengah bisa berkembang tanpa hambatan birokrasi. Warga pun semakin percaya pada kinerja wakil rakyatnya. Komisi I berkomitmen terus memantau implementasi kebijakan ini. (Red)
