Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dibawa pimpinan Bupati Dr Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang SE, terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Minahasa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Data dan Informasi guna mendukung penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berbasis layanan digital yang terintegrasi, di Kantor Diskominfo, Rabu (10/6/26).
Menarik Dibaca. . .
Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Diskominfo Minahasa, Ricky Laloan SH, didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sepdy Tumengkol ST, yang juga membawakan materi teknis kepada peserta.
Rakor ini diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Minahasa yang bertugas mengelola data, informasi, dan dokumentasi pemerintahan.
Dalam sambutannya, Ricky Laloan menegaskan bahwa penguatan PPID berbasis layanan digital menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan akuntabel.
“Di era digital saat ini, data dan informasi merupakan aset strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi,” ujarnya.
Laloan menjelaskan, peran PPID kini semakin penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Tidak hanya memberikan layanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan setiap informasi yang disampaikan memiliki kualitas, validitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, Pemkab Minahasa berkomitmen mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Diperlukan sinergi yang kuat antar seluruh perangkat daerah agar pengelolaan data dan layanan informasi dapat berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Laloan berharap melalui rakor ini, seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas PPID dan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemkab Minahasa.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ricky Laloan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi berbasis layanan digital yang terintegrasi demi terwujudnya pemerintahan Minahasa yang semakin modern, terbuka, dan melayani,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid TIK Diskominfo Minahasa, Sepdy Tumengkol, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan memperkuat tata kelola penyampaian informasi dan dokumentasi pemerintah agar berjalan sesuai koridor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Melalui penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyajikan informasi publik secara lebih terstruktur, cepat, dan sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku,” pungkasnya. (*)
