Gorontalo, M-Nusantara.com – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang melibatkan PT Infion terkait mantan karyawannya, Rifaldi Musa, yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas kerja.
Menarik Dibaca. . .
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamza Muslim, dan dihadiri anggota Komisi IV, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, serta pihak terkait.
Dalam rapat tersebut dibahas dugaan bahwa PT Infion tidak mendaftarkan Rifaldi Musa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta tidak memberikan tanggung jawab atas biaya pengobatan dan operasi yang dikeluarkan korban setelah mengalami kecelakaan kerja. Dugaan tersebut kini diminta untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamza Muslim, menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja harus bertindak tegas apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan.
“Kami meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Tidak boleh ada perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerja,” tegas Hamza Muslim.
Selain itu, Komisi IV juga meminta Disnaker melakukan pendataan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk perusahaan yang belum memiliki kantor operasional yang jelas di daerah.
Menurut Hamza Muslim, pendataan tersebut penting agar DPRD dapat melakukan fungsi pengawasan sekaligus menyiapkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja di Gorontalo.
“Perusahaan yang beroperasi di Gorontalo harus terdata dengan baik. Kami ingin mengetahui status dan legalitasnya sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang dialami saudara Rifaldi Musa. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Komisi IV DPRD juga mengingatkan bahwa pengusaha memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Selain itu, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga rekomendasi pencabutan izin sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus mengawal penyelesaian kasus tersebut hingga memperoleh kepastian hukum serta memastikan hak-hak pekerja terlindungi. DPRD juga meminta Disnaker Provinsi Gorontalo tidak ragu menjalankan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap setiap perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban hukumnya.
(Yance Harum)
