Gorontalo, M-Nusantara.com – Ketua Panitia KTNA, Irfan Igrisa, memberikan klarifikasi terkait polemik pengaturan pemondokan peserta Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII 2026 yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Irfan Igrisa, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kedatangan peserta PENAS dari seluruh Indonesia maupun peserta lokal, persoalan yang terjadi di lapangan pada dasarnya berawal dari miskomunikasi antara pengurus KTNA dan panitia yang dibentuk oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menarik Dibaca. . .
Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dan diselesaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD. Dari rapat tersebut lahir kesepakatan bahwa data pemondokan delapan provinsi yang telah disusun KTNA menjadi dasar pelaksanaan di lapangan. Kesepakatan itu, menurutnya, telah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerah, Ketua Panitia, Ketua Umum KTNA Pusat, dan dirinya.
Namun, Irfan Igrisa mengaku hingga saat ini masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Ia menyebut masih ada pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengganggu pelaksanaan pembagian pemondokan, sehingga persoalan terhadap delapan provinsi yang menjadi tanggung jawab KTNA kembali muncul.
Terkait isu yang menyebut KTNA memiliki kepentingan dalam transaksi pemondokan peserta dengan masyarakat, Irfan Igrisa membantah tudingan tersebut.
“Kami tidak pernah berorientasi pada transaksi. Kami hanya menjalankan pedoman umum pelaksanaan PENAS, di mana biaya sebesar Rp160 ribu diberikan kepada tuan rumah, terdiri atas Rp100 ribu untuk penginapan dan Rp60 ribu untuk konsumsi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan penempatan peserta dari beberapa provinsi masih terus terjadi di lapangan. Meski demikian, pihaknya memilih mengedepankan penyelesaian secara baik tanpa menyalahkan pihak mana pun.
Menurut Irfan Igrisa, KTNA merupakan penyelenggara kegiatan sehingga seluruh peserta PENAS adalah tamu KTNA yang menjadi tanggung jawab organisasi tersebut.
Sementara itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan kegiatan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar pelaksanaan PENAS berlangsung lancar. Jika terdapat kendala di lapangan, hal itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada KTNA,” tutup Irfan Igrisa.
(Yance Harun)
