Sangihe, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026.
Menarik Dibaca. . .
Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama yang melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, pelaku dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah kepulauan tersebut.
Kegiatan yang berlangsung Senin (29/6/2026) ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi.
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) setempat atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan strategis ini.
Ia mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap satu dekade sekali sejak tahun 1986. Data komprehensif yang dihasilkan dari sensus ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, penanaman modal, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, hingga upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kepala daerah itu juga mengakui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan Sensus Ekonomi masih beragam.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering ditemui penolakan dari warga terhadap petugas pendataan. Menyikapi hal tersebut, ia meminta jajaran BPS untuk mengutamakan pendekatan humanis dan empati saat melakukan wawancara. “Kondisi ekonomi dan psikologis setiap individu berbeda-beda, sehingga petugas harus mampu menyesuaikan diri agar data yang diperoleh tetap akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keakuratan data tidak bisa ditawar-tawar. Kesalahan dalam pengumpulan data berpotensi menggagalkan program pembangunan dan menyebabkan bantuan sosial tidak tersalurkan secara tepat guna.
Karena itu, ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang jujur serta benar kepada petugas di lapangan. Hanya dengan data yang mencerminkan kondisi riil, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Untuk memastikan kelancaran pendataan, Bupati memberi instruksi tegas kepada para camat, lurah, kepala desa, hingga ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar aktif mengawal proses sensus di wilayahnya masing-masing.
Apabila ditemukan warga yang enggan atau menolak didata, aparat kewilayahan diminta turun tangan mendampingi petugas BPS guna memberikan pemahaman dan memastikan proses berjalan kondusif.
Tak hanya mengandalkan peran pemerintah dan aparat desa, ajakan turut dilayangkan kepada seluruh korporasi dan pelaku usaha skala besar di Kepulauan Sangihe. Mereka didorong untuk memberikan data usaha secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Dukungan penuh dari semua pihak ini dinilai sebagai kunci suksesnya Sensus Ekonomi 2026.
Hasil akhir dari pendataan menyeluruh ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk satu dekade ke depan.
(Heri O.Lesbata)
