Minsel, M_Nusantara.com Cahaya pagi menyapu ruang kerjanya di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Di balik meja yang rapi, Franky Donny Wongkar, S.H., menatap dokumen-dokumen perencanaan dengan tekun. Namun, pikirannya melayang jauh, melampaui tembok kantor, menuju desa-desa dan kelurahan di wilayahnya. Bagi Bupati, arah pembangunan bukanlah garis yang digambar dari ruang rapat yang sepi, melainkan jejak yang ditapaki dari pelosok-pelosok kampung, dimulai dari kebutuhan riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jumat (23/1/2026)
“Komitmen kami jelas, setiap kebijakan harus menjawab persoalan di akar rumput,” tegas Bupati Franky, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Prinsip ini diwujudkan dalam sebuah pendekatan sakral: bottom-up. Sebuah proses yang dimulai dari bawah, dari rembugan warga di balai-balai pertemuan, lalu berjenjak naik melalui kecamatan, hingga akhirnya menyatu dalam rancangan besar di tingkat kabupaten. Ini adalah cara pemerintah mendengarkan denyut nadi daerahnya.
Menarik Dibaca. . .
Mekanisme utamanya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Bagi Bupati, forum ini jauh lebih dari sekadar ritual administratif tahunan. “Ini adalah ruang strategis untuk menyerap aspirasi, mengurai permasalahan, sekaligus menggali potensi yang tersembunyi di setiap jengkal tanah Minahasa Selatan,” paparnya. Setiap usulan, keluhan, dan harapan yang terlontar di forum desa dicatat dengan saksama, untuk kemudian menjadi bahan baku utama penyusunan program tahun anggaran berikutnya.
Perjalanan usulan dari desa itu tidak berjalan sendiri. Pemerintah Kabupaten secara aktif merajut masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan suara konstituennya, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan analisis teknisnya, serta para tokoh masyarakat dan adat dengan kearifan lokalnya, duduk bersama. Kolaborasi lintas sektor ini diyakini sebagai kunci agar pembangunan tidak terkotak-kotak, tetapi saling terhubung dan menguatkan prioritas daerah.
Di tengah banjir usulan dan harapan, Bupati Franky menekankan pentingnya penyelarasan. “Semua aspirasi harus kita rajut agar selaras dengan visi dan misi pembangunan Minahasa Selatan,” ujarnya. Namun, keselarasan itu juga harus berhadap-hadapan dengan realitas. Kemampuan dan kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan utama, agar impian tidak melayang jauh dari daratan yang bisa dicapai. Tujuannya satu: perencanaan yang realistis, terukur, dan pada akhirnya, bisa diwujudkan.
Dengan fondasi perencanaan seperti itu, Bupati percaya bahwa efektivitas dan keberlanjutan pembangunan bukan lagi sekadar jargon. Setiap proyek, setiap program, lahir dari proses yang partisipatif dan sadar konteks. Dampaknya diharapkan bisa langsung menyentuh kehidupan warga, memecahkan masalah yang selama ini mereka rasakan, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Menyadari bahwa proses ini adalah sebuah perjalanan bersama, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membuka lebar pintu partisipasi. Ajakan disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, dari tingkat dusun hingga kota, untuk terus terlibat aktif dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Setiap suara dianggap penting dalam orkestra besar pembangunan daerah.
Pada akhirnya, di bawah langit Minahasa Selatan, yang sedang diperjuangkan adalah sebuah mimpi kolektif: pembangunan yang inklusif, merata keadilannya, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Sebuah mimpi yang disusun bukan dari atas menara gading, tetapi dari tanah di mana warga berpijak, dirancang bersama, dan diharapkan akan dituai kebahagiaannya bersama-sama (**)
