Boltim, M-Nusantara.com – Kepolisian Resor (Polres) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan setelah muncul akun WhatsApp yang mencatut nama dan foto Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan.
Akun tersebut menggunakan foto profil Kapolres dengan seragam dinas lengkap, namun nomor WhatsApp yang digunakan dipastikan bukan milik Kapolres Boltim.
Menarik Dibaca. . .
Modus ini diduga dimanfaatkan pelaku untuk menghubungi calon korban melalui pesan singkat maupun panggilan telepon.
Hingga saat ini, setidaknya terdapat dua nomor WhatsApp berbeda yang teridentifikasi digunakan oleh pelaku dalam aksinya, yaitu nomor +62 877 4072 1835 dan +62 812-2795-1597 . Polres Boltim menjelaskan, pelaku diduga mengatasnamakan Kapolres dengan berbagai alasan, mulai dari meminta bantuan, transfer uang, hingga permintaan lain yang mengarah pada tindakan penipuan atau kepentingan tertentu .
Pola yang sama juga pernah terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana pelaku memanfaatkan nama pejabat kepolisian untuk memperdaya masyarakat dengan dalih bantuan dana hingga kebutuhan operasional .
Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai pesan maupun panggilan dari nomor yang tidak dikenal, terlebih jika mengaku sebagai Kapolres Boltim dan meminta uang atau bentuk bantuan lainnya. Warga yang menerima pesan serupa juga diimbau segera melaporkannya kepada Polres Boltim atau Polsek terdekat .
Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menyatakan bahwa imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap modus penipuan yang memanfaatkan nama dan jabatan pejabat kepolisian untuk memperdaya masyarakat. “Saat ini kami terus melakukan pelacakan untuk menindak para pelaku,” ujar AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan .
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melayani berbagai bentuk komunikasi dari nomor tersebut serta segera melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi serupa .
Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat selalu memverifikasi identitas pengirim sebelum menanggapi permintaan apa pun yang mengatasnamakan pejabat atau institusi .
Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari praktik penipuan yang memanfaatkan identitas orang lain .(**)
