Sulut, M-Nusantara.com – Sebuah pemberitaan yang beredar melalui media online menyebutkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum menerima pembayaran gaji sejak bulan Mei 2026.
Informasi tersebut sontak menuai perhatian publik dan memicu pertanyaan di kalangan pegawai.
Menarik Dibaca. . .
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Clay Dondokambey, memberikan klarifikasi Rabu (17/6/2026).
Ia menyatakan bahwa pemberitaan yang menyebut seluruh ASN Pemprov Sulut tidak menerima gaji adalah tidak benar.
Clay menjelaskan bahwa proses pembayaran gaji justru telah berjalan hampir merata di seluruh perangkat daerah.
“Jadi tidak benar kalau diberitakan bahwa seluruh ASN Pemprov Sulut belum menerima gaji,” ujar Clay Dondokambey di Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Clay memaparkan, untuk bulan Juni 2026 ini saja, sebanyak 36 dari 39 Perangkat Daerah (PD) telah menerima pembayaran gaji ASN mereka.
Bahkan, ia menambahkan bahwa pembayaran gaji ke-13 juga sudah disalurkan kepada para pegawai di 36 PD tersebut sejak awal bulan.
“Untuk bulan Juni ini, dari 39 Perangkat Daerah, sudah 36 PD yang terbayarkan gaji ASN-nya sejak awal bulan, bahkan dengan gaji ke-13 juga sudah terbayarkan,” jelas Dondokambey.
Kendati demikian, Clay mengakui bahwa masih ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang hingga saat ini belum menerima pembayaran gaji.
Ketiga PD tersebut adalah Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan).
Penundaan ini disebabkan oleh proses penetapan Pengguna Anggaran (PA) yang masih berlangsung.
“Selanjutnya ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang belum terbayarkan karena masih dalam penetapan Pengguna Anggaran (PA),” ungkap Clay.
Lebih lanjut, Clay Dondokambey menerangkan bahwa penetapan PA bukanlah prosedur administratif biasa.
Menurutnya, seorang PA tidak hanya bertugas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas belanja program dan kegiatan, tetapi juga memikul tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah yang bersangkutan.
Oleh karena itu, proses penentuan PA memerlukan pertimbangan yang matang dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.
“Perlu menjadi catatan bahwa menentukan PA itu bukan cuma soal siapa pejabat yang akan menandatangani SPM atas belanja program dan kegiatan, tapi lebih dari itu seorang PA nantinya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah tersebut.
Sehingga untuk menentukan PA tentunya harus dengan pertimbangan yang matang,” lanjut Clay.
Di akhir pernyataannya, Clay Dondokambey memohon kesabaran kepada para ASN di tiga dinas yang masih menunggu pembayaran.
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan proses penetapan PA agar gaji para pegawai segera dapat dicairkan.
“Karenanya kami mohon kesabaran dari rekan-rekan ASN pada 3 (tiga) Perangkat Daerah tersebut, masing-masing Dinas Koperasi, Dinas Perindag dan Dinas Perkimtan,” pungkas Clay Dondokambey. (**)
