Minahasa, M-Nusantara.com — Di tengah upaya perbaikan tata kelola aset daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar inspeksi mendadak terhadap seluruh kendaraan dinas di lingkungan pemkab. Stadion Maesa Tondano menjadi saksi dari langkah tegas Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., yang secara langsung memimpin apel dan pemeriksaan fisik serta dokumen kendaraan pelat merah.
Apel yang digelar di Stadion Maesa Tondano, Rabu (9/9/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda besar pemkab dalam menertibkan inventarisasi aset daerah sekaligus memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas layak operasional dan digunakan sesuai peruntukan.
Menarik Dibaca. . .
Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa pemeriksaan mencakup peninjauan langsung terhadap kondisi fisik kendaraan, seperti ban dan komponen pendukung keselamatan, serta kelengkapan dokumen administratif mulai dari pelunasan pajak, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Selanjutnya, kami juga akan mengecek tingkat kelayakan jalan kendaraan tersebut, termasuk kondisi ban dan komponen pendukung lainnya demi menjamin keselamatan serta kelancaran operasional,” ujar Bupati Dondokambey.
Lebih dari sekadar pemeriksaan fisik dan administrasi, pemerintah daerah melalui jajaran Bidang Aset diinstruksikan untuk menyusun matriks pemetaan guna mengidentifikasi status pajak kendaraan serta menyasar aset-aset yang belum dikembalikan oleh pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis dalam pembenahan tata kelola aset daerah yang selama ini dinilai masih menyimpan sejumlah persoalan klasik.
Di sisi lain, Bupati Robby Dondokambey juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Minahasa tentang aturan main penggunaan kendaraan dinas.
Kendaraan operasional tersebut wajib digunakan khusus untuk kepentingan kedinasan dan dilarang dipakai di luar peruntukan resmi, kecuali dalam situasi darurat (emergency).
“Jika ditemukan adanya pelanggaran berat atau penyalahgunaan kendaraan dinas yang disengaja, maka sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Robby turut memaparkan upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait kebutuhan penambahan armada Pemadam Kebakaran (Damkar).
Selain mengoptimalkan unit yang ada, pemerintah daerah aktif membangun komunikasi dan melobi tingkat provinsi hingga kementerian agar Kabupaten Minahasa mendapat alokasi bantuan armada Damkar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemkab dalam meningkatkan keselamatan dan rasa aman bagi masyarakat. (**)
