Pemkab Minahasa nilai kegiatan sinergi HAM sebagai penguatan program yang telah dilaksanakan
Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat telah dijalankan melalui perangkat daerah yang ada.
Menarik Dibaca. . .
Hal ini disampaikan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., usai mengikuti kegiatan Sinergi Bersama dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (10/9/2026). Turut hadir Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto, M.AP., Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, serta sejumlah undangan lainnya.
Bupati Robby Dondokambey—yang akrab disapa RD—mengatakan kehadirannya dalam kegiatan itu merupakan bagian dari penguatan pemahaman mengenai HAM bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah lebih dulu menjalankan berbagai program terkait perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat.
“Jadi kita diundang untuk mengikuti. Ini sama saja sosialisasi, ini penguatan. Tapi kan di kabupaten sudah kita laksanakan,” kata RD.
Ia menjelaskan, Pemkab Minahasa memiliki perangkat daerah yang secara khusus menangani perlindungan perempuan dan anak. Dinas tersebut, kata RD, menjadi ujung tombak pelaksanaan program perlindungan hak warga di tingkat kabupaten.
“Ada Dinas PPA, perlindungan perempuan, perlindungan anak, semua sudah kita laksanakan. Jadi ini tinggal penguatan,” ujarnya.
Menurut RD, kegiatan sinergi bersama pemerintah pusat dan provinsi ini menjadi momentum penting untuk memastikan program yang sudah berjalan semakin terarah.
Ia berharap penguatan pemahaman HAM dapat memperkuat kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi seluruh warga Minahasa.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen HAM Mugiyanto menyoroti pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip HAM.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah sangat penting karena mereka termasuk pelaksana, tetapi juga perlu diberikan pemahaman tentang hak asasi manusia,” ujarnya.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya membangun budaya HAM melalui ruang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai HAM.
“Kami juga punya program untuk membantu universitas yang ada sebagai pusat pendidikan. Kalau punya pusat pendidikan HAM, kita bisa bekerja sama,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti peran media dan media sosial dalam menyebarluaskan praktik baik terkait pemenuhan HAM. Menurutnya, informasi publik dapat menjadi sarana membangun kesadaran bersama.
“Teman-teman media, media sosial itu lebih suka yang menjadi tantangan. Tetapi, media juga bisa menyampaikan hal-hal baik dan praktik-praktik baik, termasuk strategi,” ujarnya.
Mugiyanto menjelaskan, pemenuhan HAM tidak selalu harus dilakukan sekaligus. Dalam aspek tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pemerintah dapat melaksanakannya secara bertahap dengan perencanaan yang jelas, transparan, dan melibatkan masyarakat.
“Pendidikan, kesehatan, perumahan itu ada yang namanya progresif, artinya bisa dilakukan secara bertahap.
Ketika sumber daya terbatas, itu dibolehkan, tetapi pemerintah harus memastikan punya tahapan-tahapan rencana,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan, termasuk terhadap masyarakat dengan latar belakang agama, afiliasi, maupun kondisi fisik yang berbeda.
Ia mencontohkan akses bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pemerintahan.
“Misalnya, saya belum mau lihat ini Kantor Gubernur apakah sudah ramah bagi penyandang disabilitas atau masih bisa masuk atau tidak. Kalau belum, mungkin bisa ditunda, tetapi harus punya rencana ke depan untuk mengimplementasikannya,” katanya.
Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah memiliki sejumlah ketentuan yang perlu diterapkan, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
Pemerintah dan instansi terkait perlu memperhatikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mugiyanto menyebut ruang partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program HAM. Pemerintah, kata dia, memiliki keterbatasan kapasitas sehingga perlu membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
“Ini salah satu kunci keberhasilan program-program HAM adalah dengan membuka ruang-ruang yang biasanya kita di pemerintahan punya keterbatasan kapasitas,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun budaya HAM. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan menghormati hak setiap warga. (**)
