Jakarta, M-Nusantara.com – Manajemen Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado bergerak cepat merespons isu kepegawaian yang tengah dihadapi oleh tenaga non-ASN di lingkungan instansi. Langkah strategis diwujudkan melalui pertemuan resmi antara jajaran direksi rumah sakit dengan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Kesehatan RI. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta Senin, (23/2/2026), ini menjadi forum konsultasi utama untuk mencari solusi terbaik bagi pegawai dengan status R4 atau tenaga kerja Non-ASN/BLU yang terdampak kebijakan nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama RSUP Kandou, Prof. Dr. dr. Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, didampingi oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Penelitian, dr. Yune Laukati, MARS. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi vertikal untuk membahas secara mendalam tindak lanjut status kepegawaian pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Regulasi baru tersebut memang membawa konsekuensi ,penataan ulang di seluruh instansi pemerintah, termasuk rumah sakit pelat merah.
Menarik Dibaca. . .
Prof. Starry Rampengan menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran di Kementerian Kesehatan merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan institusional kepada para tenaga BLU. Ia menilai para pegawai tersebut telah memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan utama Sulawesi Utara ini. “Kami datang untuk berkonsultasi dan mengoordinasikan secara langsung langkah ke depan bagi tenaga R4/BLU, tentunya sesuai regulasi dan kewenangan yang berlaku di tingkat kementerian,” ujar Prof. Starry.
Tak hanya berhenti di Biro OSDM, manajemen RSUP Kandou juga memperluas koordinasi dengan melakukan pertemuan lanjutan bersama pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh aspek, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis pelayanan, mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses advokasi ini. Sinkronisasi antarunit di kementerian dinilai penting agar solusi yang dihasilkan nantinya bersifat komprehensif.
Direktur SPP, dr. Yune Laukati, memberikan penjelasan bahwa persoalan ini merupakan fenomena nasional yang terjadi di seluruh instansi pemerintah sebagai dampak implementasi UU ASN. Ia menekankan bahwa situasi serupa tidak hanya dialami oleh RSUP Kandou, sehingga penyelesaiannya memang harus melalui mekanisme dan koordinasi terpusat dengan Kementerian Kesehatan. Meski proses advokasi tengah berjalan, dr. Yune memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUP Kandou tetap berjalan normal dan prima, dengan seluruh unit layanan termasuk rujukan dan tindakan medis beroperasi seperti biasa demi menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pimpinan RSUP Kandou berharap semua pihak dapat memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi proses yang sedang ditempuh. Mengingat kompleksitasnya, keputusan akhir terkait status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sepenuhnya berada pada kewenangan instansi terkait di tingkat pusat. Dengan tetap mengedepankan pelayanan optimal, manajemen optimistis bahwa koordinasi intensif ini akan membuahkan hasil yang adil dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. (Sumber : Humas RSUP Kandou)
