Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com— Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa DPRD tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sulut, Senin (19/10/2026).
Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka penyampaian dan penjelasan DPRD terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur hadir didampingi Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, serta sejumlah pejabat daerah dan instansi vertikal.
Menarik Dibaca. . .
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas perhatian terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, prakarsa tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat landasan hukum bagi kebijakan, program, koordinasi, dan penyelenggaraan layanan yang lebih terpadu dan berkelanjutan di daerah.
Gubernur menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau pencapaian indikator makro. Pembangunan, katanya, adalah proses membangun manusia seutuhnya, baik dari aspek jasmani, rohani, sosial, maupun kultural. Karena itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari semakin baiknya kualitas hidup masyarakat, semakin luasnya kesempatan untuk berkembang, serta semakin kuatnya perlindungan terhadap hak setiap warga negara.
Dalam konteks itu, perempuan dan anak menempati posisi sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memandang pentingnya penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Perspektif gender harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Gubernur memaparkan perkembangan pembangunan gender di Sulawesi Utara yang menunjukkan tren positif. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2025 membaik menjadi 0,340 dari sebelumnya 0,386 pada tahun 2024. Meski demikian, capaian itu belum merata karena masih terdapat kesenjangan antar wilayah kabupaten dan kota. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh hanya berfokus pada aspek perlindungan saat terjadi masalah. Penguatan kesetaraan gender yang berbasis kondisi daerah perlu diperhatikan guna memperluas akses, kesempatan, partisipasi, serta kontrol perempuan di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Dari sisi perlindungan perempuan dan anak, Gubernur mengakui masih terdapat tantangan serius. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir masih terdapat jumlah kasus dan korban yang signifikan. Secara akumulatif, pada periode 2021 sampai 2025 tercatat 4.372 korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi layanan UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 17 Oktober 2026, tercatat 149 laporan pengaduan ditambah 1 pengaduan langsung, dengan 190 orang korban yang terdiri dari 59 perempuan dan 131 anak.
Angka tersebut, menurut Gubernur, tidak boleh hanya dilihat sebagai statistik semata. Di balik setiap angka terdapat manusia, keluarga, masa depan, dan harapan. Karena itu, data tersebut harus menjadi pengingat sekaligus dorongan untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
Selain kekerasan, Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan seperti perdagangan orang, perkawinan anak, serta keterbatasan akses perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Karena itu, Pemprov Sulut memandang pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting. Ranperda ini harus diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Atas penyampaian penjelasan DPRD terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada prinsipnya menyambut baik dan memberikan dukungan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pembahasan selanjutnya, Gubernur menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, seluruh ketentuan Ranperda perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pembagian urusan pemerintahan yang berlaku. Kedua, perlu ditegaskan batas kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam koordinasi, penanganan awal, dan layanan rujukan lanjutan. Ketiga, perlu dilakukan penyelarasan tugas perangkat daerah, kelembagaan PUG, UPTD PPA, dan lembaga layanan agar tidak terjadi duplikasi fungsi. Keempat, perlindungan data dan kerahasiaan identitas perempuan serta anak korban harus menjadi perhatian serius. Kelima, perlu diperkuat standar layanan, kompetensi sumber daya manusia, sistem rujukan, pemantauan, dan evaluasi.
Selanjutnya, keenam, ketentuan pendanaan harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Ketujuh, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, konsistensi istilah, dan kejelasan rumusan pasal perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Gubernur menegaskan bahwa catatan-catatan tersebut bukan untuk mengurangi makna atau semangat Ranperda. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar memiliki kualitas hukum yang baik, dapat dilaksanakan, memiliki kejelasan tanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata. Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, lanjutnya, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, proses pembahasan Ranperda ini hendaknya dilakukan dengan semangat kemitraan, keterbukaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Gubernur mengajak seluruh pihak membangun sistem yang memastikan perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk berdaya, berpartisipasi, dan berkembang, sekaligus memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bermartabat, dan bebas dari kekerasan maupun eksploitasi. Ketika perempuan diberdayakan dan anak dilindungi, kata Gubernur, sesungguhnya sedang memperkuat keluarga, memperkuat masyarakat, dan mempersiapkan generasi masa depan Sulawesi Utara.
Gubernur berharap melalui kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat lahir sebuah Peraturan Daerah yang mampu memperkuat sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara komprehensif, responsif, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara.(**)
