Kotamobagu, M-Nusantara.com – Pemerintah Kota Kotamobagu menerbitkan aturan wajib bagi perusahaan untuk menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2026 kepada seluruh pekerja. Kewajiban ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 39/W-KK/III/2026 yang ditandatangani Wali Kota, berlaku untuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah setempat. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Ketenagakerjaan RI.
Dalam surat edaran yang diterbitkan di Kotamobagu (12/3/2026) itu, dijelaskan bahwa para pengemudi ojek online dan kurir daring turut menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja menjelang hari raya. Aturan tersebut mewajibkan pemberian THR bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, baik karyawan tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT). Pemerintah daerah menetapkan batas akhir pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7), namun perusahaan sangat dianjurkan membayar lebih awal agar pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan hari raya.
Menarik Dibaca. . .
Besaran THR yang diterima pekerja mengikuti ketentuan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas satu bulan upah penuh. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja 1–11 bulan mendapatkannya secara proporsional dengan rumus (masa kerja x 1 bulan upah) dibagi 12. Khusus pekerja harian lepas, perhitungannya berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir, atau rata-rata upah bulanan selama masa kerja jika kurang dari setahun.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Kotamobagu, Sofian Boulu, menyampaikan bahwa pembayaran THR tidak diperkenankan dicicil dan harus diberikan secara penuh sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pembayaran tepat waktu adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Untuk memastikan kepatuhan, Disperinaker akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah perusahaan.
Sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, pemerintah menyediakan Posko Pengaduan THR bagi mereka yang tidak menerima haknya sesuai ketentuan. Pekerja yang mengalami kendala dapat melapor langsung ke posko yang telah disediakan atau menghubungi Ishak Daimunon di nomor 0812-4559-7798. Pemerintah Kota Kotamobagu memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. (**)
