Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Hadir pertama kali di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011, Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) memulai langkahnya dari Jalan Sparta, Tikala, Kota Manado. Sejak awal, lembaga ini menjadi ujung tombak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun dan memelihara infrastruktur jalan serta jembatan.
Seiring perjalanan waktu, kantor yang mengawal proyek-proyek strategis ini berpindah lokasi ke Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Perpindahan itu juga dibarengi dengan perubahan nama menjadi BPJN XI, yang kala itu wilayah kerjanya meliputi dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tak lama berselang, sebutannya kembali berganti menjadi BPJN Wilayah XV, hingga akhirnya Kementerian PUPR memutuskan untuk memisahkan kantor BPJN Sulut dan Gorontalo menjadi entitas masing-masing. Keputusan ini menjadikan BPJN Sulut berdiri sendiri, fokus membangun negeri di bawah koordinasinya.
Menarik Dibaca. . .
Selama lebih dari satu dekade—tepatnya 12 tahun kehadirannya—BPJN Sulut menjelma menjadi denyut nadi perekonomian daerah. Pembenahan infrastruktur dari ruas jalan hingga jembatan telah mengubah wajah Sulawesi Utara secara drastis. Mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih lancar, membawa lompatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Bumi Nyiur Melambai.
Kesuksesan ini tidak lepas dari perhatian besar pemerintah pusat. Setiap tahun, BPJN Sulut mendapatkan kucuran pagu induk yang fantastis dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, yang membuatnya istimewa adalah kemampuan instansi ini dalam mengelola anggaran dengan akuntabel. Pada tahun 2022, misalnya, penyerapan anggaran berhasil menyentuh angka di atas 99 persen—sebuah prestasi yang menunjukkan tata kelola keuangan yang solid.
Capaian itu menjadi fondasi kokoh untuk merealisasikan pagu anggaran tahun 2023 yang mencapai Rp971 miliar. Di dalamnya termasuk pekerjaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang tersebar di kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio, bersama para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang solid dalam setiap tahapan pekerjaan.
Memasuki tahun 2024, BPJN Sulut kembali mendapat kepercayaan dengan pagu indikatif anggaran sekitar Rp528 miliar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, fokus pekerjaan tidak lagi membuka jalan atau jembatan baru, melainkan tetap menjalankan program IJD yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Ini menjadi tantangan baru untuk terus memelihara dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang sudah ada.
Di balik perjalanan panjang dan prestasi gemilang ini, terdapat sederet nama yang pernah memimpin dan membawa perubahan. Mereka adalah para Kepala Balai yang sejak 2011 hingga kini telah mengabdikan diri untuk kemajuan jalan dan jembatan di Sulawesi Utara. Berikut adalah nama-nama tersebut:
1. Bapak Jhony Wenur.
2. Bapak Sam Longdong.
3. Bapak Atyanto Busono.
4. Bapak Rill Mantik.
5. Bapak Triono Junoasmono.
6. Bapak Agung Prabowo.
7. Bapak Erick Singarimbun.
8. Bapak Hendro Satrio MK. 9. Handiyana
Setiap pemimpin telah menorehkan cerita dan kontribusi, menjadikan BPJN Sulut tidak hanya sekadar kantor pemerintahan, tetapi simbol kemajuan infrastruktur yang terus mengalir demi kesejahteraan masyarakat. (Red)
