Sulut, M-Nusantara.com -Sulawesi Utara – Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan dan Pengawasan Pembangunan (LP3) Sulawesi Utara, Frans Toli, secara terbuka menyuarakan aspirasi besar untuk kemajuan daerah dan keeksisan lembaganya di tengah hiruk-pikuk politik nasional.
Suara ini disampaikan dengan harapan kuat agar dapat sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pemerintahan pusat .
Menarik Dibaca. . .
Dalam pernyataannya, Frans Toli menyoroti pentingnya peran pengawasan yang selama ini dijalankan oleh LP3 demi memastikan pembangunan di Sulawesi Utara berjalan sesuai rel.
Ia berharap adanya penekanan khusus dari Kepala Negara kepada Dirjen Kementerian terkait untuk memberikan ruang bagi organisasi pengawasan agar tetap eksis.
“Kami berjuang dengan cara membesarkan partai dan saya mencalonkan DPR provinsi, namun bukan saya meminta jabatan atau kekuasaan. Saya hanya meminta organisasi LP3 diakui kembali,” ujar Frans Toli dengan tegas,
Ia bahkan mengakui secara pribadi telah memasang baliho dari Talaud, Sangihe, hingga Sitaro dengan biaya sendiri sebagai bukti komitmen, bukan demi mencari posisi .
Fokus utama yang diusung oleh Frans Toli mengusung tema besar “Bangun Sulawesi Utara Menjadi Corong NKRI di Bibir Pasifik”. Dengan subtema optimalisasi dan alokasi dana untuk Sulawesi Utara, ia merinci tujuh program prioritas yang mencakup pertahanan keamanan, bisnis, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan dan kelautan, serta infrastruktur.
“Investasi asing tidak mungkin masuk tanpa ditopang oleh sarana infrastruktur yang memadai,” tegasnya, menyoroti urgensi pembangunan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga .
Ketua LP3 yang juga tokoh pendukung setia Prabowo Subianto sejak masa pencalonan ini menyoroti masih adanya masalah klasik di daerah, yaitu KKN dan minimnya pendapatan daerah.
Untuk itu, LP3 menawarkan 28 solusi strategis. Mulai dari peningkatan SDM, kajian potensi alam secara ilmiah, pemberantasan KKN, hingga penegakan supremasi hukum.
Ia bahkan menyerukan penerapan hukuman mati bagi koruptor yang dianggap menari di atas penderitaan rakyat, serta mendesak percepatan pengesahan undang-undang perampasan aset.
“Saya kuatir bangsa ini dalam 5 tahun akan bubar jika terlalu banyak berbicara tetapi tidak ada tindakan nyata.
Hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya dengan nada prihatin.
Meskipun memiliki hubungan dekat sebagai pendukung Gubernur Sulawesi Utara, Frans mengaku kecewa karena surat audiensi yang diajukan selama satu bulan terakhir tidak mendapat tanggapan positif.
Ia menginginkan adanya duduk bersama untuk membahas masa depan Sulawesi Utara, namun merasa aspirasinya terabaikan.
Sebagai penutup, Frans Toli menegaskan bahwa perjuangan ini murni untuk menyelamatkan bangsa dari praktik politik dagang sapi dan retorika belaka . Ia berharap LP3 dapat kembali menjadi corong pengawasan yang efektif, tidak hanya untuk Sulawesi Utara tetapi juga untuk Indonesia yang lebih baik. (Red)
