Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Lembaga Pemberdayaan Pengawasan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (LP3KIT) menyoroti kondisi otonomi daerah yang dinilai belum berjalan optimal di kawasan timur Indonesia.
Ketua Umum LP3KIT, Frans Toli, menilai bahwa semangat otonomisasi sering kali hanya menjadi wacana politik tanpa implementasi nyata di lapangan.
Menarik Dibaca. . .
Ia mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilainya masih terlalu bergantung pada pemerintah pusat, baik dalam hal kebijakan maupun anggaran.
Dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026), Frans Toli menyatakan bahwa otonomi daerah seharusnya menjadi hak penuh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Namun, menurutnya, banyak pemerintah daerah justru takut mengambil terobosan ×dan lebih memilih menunggu arahan pusat. “Jangan kepal,.anya dilepas, ekornya masih dipegang pemerintah pusat.
Ini juga kelemahan p mmemerintah daerah. Jangan terlalu cengeng kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Frans Toli mengungkapkan pengalaman pahitnya saat mencoba membangun kerja sama bilateral dengan pemerintah Filipina melalui pengusaha Mr. Muyot di bidang perikanan.
Kerja sama tersebut bahkan telah ditandatangani dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan didukung oleh pemerintah provinsi.
Namun, langkah itu justru ditolak oleh pemerintah daerah dengan alasan terikat Peraturan Pemerintah (PP) 141.
Padahal, menurut Frans, PP 141 justru E,telah mengatur pembagian kewenangan secara jelas.
Untuk kapal di bawah 10 gross ton (GT) menjadi kewenangan daerah, 10–30 GT kewenangan provinsi, dan di atas 30 GT kewenangan pusat.
Sementara itu, batas wilayah 0–4 mil menjadi kewenangan daerah, 4–12 mil kewenangan provinsi, dan 12 mil ke atas kewenangan pusat.
“Saya tidak meminta kewenangan pusat. Saya hanya meminta kewenangan provinsi dan daerah, tetapi itu ditolak oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kerja sama itu batal,” jelasnya.
Menurut Frans, tujuan kerja sama tersebut murni untuk menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan mengangkat daya beli masyarakat. , hal itu tidak mampu dibaca oleh pemerintah daerah.
Ia mengaku memiliki bukti-bukti yang dapat menjelaskan kelemahan pemerintah daerah dalam menyikapi semangat otonomisasi.
“Saya cukup ada bukti untuk menjelaskan semua kelemahan pemerintah daerah. Ini yang membuat tujuan otonomisasi daerah ke depan bisa gagal,” katanya.
LP3KIT pun mendesak pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut lembaga ini, pemerintah daerah harus berani membuat terobosan dengan membuka hubungan bilateral kerja sama dengan negara-negara asing maupun mitra lokal, khususnya di sektor perikanan, kelautan, pariwisata, dan komoditas andalan daerah untuk ekspor.
LP3KIT juga menyerukan seluruh anak bangsa Indonesia Timur untuk mendukung gerakan mereka dengan tema “Bangun Indonesia Timur Menjadi Corong NKRI di Bibir Pasifik”. Sulawesi Utara diusulkan menjadi pintu gerbang bibir Pasifik kawasan Indonesia Timur.
Subtema yang diangkat adalah “Optimalisasi dan Alokasi Dana untuk Kawasan Indonesia Timur Guna Proses Percepatan Revitalisasi Kawasan Perdagangan Menuju Perlakuan Kawasan Indonesia Khusus (KIK)”.
Ada tujuh program konkret yang diusung LP3KIT, yaitu: pertama, pertahanan kawasan Indonesia Timur; kedua, agrobisnis; ketiga, pendidikan; keempat, kesehatan; kelima, pariwisata; keenam, perikanan dan kelautan; serta ketujuh, sarana dan infrastruktur.
LP3KIT berharap pemerintah daerah segera membuka diri terhadap peluang kerja sama strategis demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur. (**)
