Kawangkoan, M-Nusantara.com — Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan Indonesia. Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sejak Januari hingga September 2026 terdapat 36 kasus kekerasan fisik di lingkungan sekolah, dengan separuhnya mengarah pada praktik perundungan. Sementara itu, survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 mengungkap hampir seperempat responden siswa Indonesia (24,1 persen) pernah mengalami perundungan, dengan ejekan verbal dialami 15,2 persen siswa dan penyebaran rumor buruk menimpa 11,6 persen di antaranya.
Menarik Dibaca. . .
Kepala Sekolah SMPN 5 Kawangkoan Felly Oroh, SPd.
Menghadapi kondisi tersebut, Kepala Sekolah SMPN 1 Kawangkoan, Fery F. Paisa, MPd., menegaskan komitmennya dalam membangun karakter peserta didik melalui pendidikan etika yang berkelanjutan. Kepada wartawan M-Nusantara.com di ruang kerjanya, Jumat (9/10/2026), Paisa menyampaikan bahwa pembentukan karakter merupakan fondasi utama dalam mencegah berbagai persoalan moral di kalangan siswa.
Paisa menekankan bahwa pembentukan karakter anak pertama-tama terbentuk dalam lingkungan terdekat, yakni keluarga. Menurutnya, peran orang tua tidak dapat digantikan oleh institusi pendidikan manapun.
“Pendidikan dan pembentukan karakter sangatlah penting bagi adik-adik siswa. Pembentukan karakter pertama-tama terbentuk dalam lingkungan keluarga,” ujar Paisa.
Dalam kapasitasnya sebagai top leader di sekolah, Paisa mengaku tidak pernah mengenal rasa jenuh untuk terus menyampaikan pesan-pesan moral kepada para guru dan seluruh siswa.
Ia menegaskan bahwa keluarga besar SMPN 1 Kawangkoan harus menghindari terjadinya perundungan, buli-membuli, tindak kekerasan, tawuran, seks bebas, pengaruh bahaya narkoba, dan berbagai persoalan lainnya.
“Semua hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama dalam memantau perkembangan anak-anak kita, dalam membina serta mengedukasi adik-adik siswa di bangku SMP. Itu adalah suatu investasi yang kita berikan, bukan secara fisik namun secara spiritual dalam perkembangan mental dan terbentuknya karakter yang berintegritas di depan hari dalam segala domain dan profesi yang mereka geluti nantinya,” tegas Paisa.
Perundungan bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Dalam perspektif hukum Indonesia, perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C. Pelaku dapat dipidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp 72 juta.
Lebih lanjut, Pasal 54 UU 35/2014 menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Kekerasan dalam konteks ini didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis.
Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) menjabarkan setidaknya tujuh jenis bentuk kekerasan yang wajib dicegah dan ditangani di sekolah, termasuk perundungan.
Ketentuan Pasal 9 peraturan tersebut mengkategorikan bullying dalam bentuk penganiayaan, penyebaran rumor, hingga panggilan yang mengejek.
Dalam konteks perundungan siber (cyberbullying), Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 400 juta.
Paisa juga menyoroti penerapan nilai-nilai toleransi dalam aktivitas ibadah di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ibadah, siswa ditugaskan secara bergantian untuk memimpin ibadah yang diikuti bersama dalam jumlah siswa mencapai 689 orang.
Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, perbedaan keyakinan atau agama menjadi keniscayaan.
“Perbedaan agama bukan menjadi sekat atau pemisah, tetapi itu menjadi pemersatu agar adik-adik siswa memahami perbedaan namun harus tertanam jiwa toleransi dalam beragama,” jelas Paisa.
Ia menambahkan bahwa sebagai negara Pancasilais, nilai-nilai nasionalisme harus ditanamkan sejak dini kepada siswa agar mereka bertumbuh dewasa dan dapat beradaptasi dalam setiap perbedaan tanpa merasa diri yang lebih layak.
Sikap saling menghargai, kata Paisa, harus terbentuk dalam setiap kepribadian masing-masing.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Kawangkoan, Felly Oroh, SPd. Felly, yang juga merupakan mantan guru di SMPN 1 Kawangkoan, berpendapat bahwa di era digitalisasi saat ini perhatian penuh orang tua kepada anak sangatlah penting dalam mengawasi aktivitas anak melalui jejaring sosial.
“Interaktif anak perlu untuk diketahui orang tua, baik di akun Facebook, Twitter, serta WhatsApp dan lain sebagainya,” ujar Oroh.
Namun demikian, Oroh mengingatkan bahwa pengawasan tersebut harus terukur agar tidak menimbulkan sikap proteksi yang berlebihan terhadap anak. Ia juga menekankan pentingnya kompetensi sosial di lingkungan sekolah, bukan hanya dari segi akademik semata.
“Seorang yang bijak adalah orang yang berhikmat. Sudah tentu dalam segala laku perlu adanya pertimbangan yang tepat agar tidak terjadi pergesekan di antara perbedaan pendapat,” pungkas Oroh.
Upaya pencegahan perundungan di sekolah-sekolah sejalan dengan amanat Permendikbudristek No. 46/2023 yang mengintegrasikan lima strategi utama, meliputi pendidikan karakter yang tertanam dalam rutinitas harian, pembentukan tim pengawas sekolah, penguatan kapasitas guru, sosialisasi kepada orang tua, serta kampanye kesadaran berbasis sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat perbaikan regulasi untuk menangani kasus perundungan melalui revisi aturan dan penguatan kompetensi guru, dengan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif.
Peran kepala sekolah sebagai penentu terciptanya suasana lingkungan belajar mengajar yang aman dan kondusif menjadi kunci utama. Kepala sekolah bertanggung jawab tidak hanya dalam menahkodai proses pembelajaran dan aspek administrasi, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan karakter seluruh warga sekolah.
Langkah yang dilakukan Paisa dan Oroh merupakan contoh nyata komitmen kepala sekolah dalam meminimalisir krisis moral di kalangan generasi muda, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman dan nyaman bagi setiap peserta didik.
(Farly Bujung)
