Manado, M-Nusantara.com – Masyarakat Sulawesi Utara kini dapat bernapas lebih lega. Akses terhadap keadilan tidak lagi menjadi barang mahal dan sulit dijangkau. Sebuah langkah revolusioner di bidang hukum baru saja diresmikan, membawa angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok desa. Inisiatif ini meneguhkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah warganya, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum.
Menarik Dibaca. . .
Peresmian bersejarah itu berlangsung di Graha Gubernuran Manado. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memimpin langsung acara tersebut pada Kamis, 26 Februari 2026. Momen ini menjadi tonggak baru bagi penegakan hukum di provinsi berjuluk Bumi Nyiur Melambai, dengan diluncurkannya sebanyak 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang akan beroperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Sulawesi Utara.
Dengan hadirnya ribuan posbankum ini, Sulawesi Utara langsung melesat menempati peringkat ketiga tingkat nasional. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam upaya mendekatkan akses keadilan. Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai sangat serius dalam membangun infrastruktur hukum hingga ke tingkat akar rumput.
Keberadaan posbankum menjanjikan kemudahan yang selama ini dinantikan masyarakat. Layanan hukum di pos ini dapat diakses secara gratis dan prosedurnya dirancang sederhana agar mudah dijangkau. Warga yang memiliki persoalan hukum tidak perlu lagi merasa terbebani oleh biaya atau kebingungan mencari pendampingan, karena para paralegal siap membantu.
Cakupan layanan yang diberikan pun cukup luas, tidak terbatas pada perkara pidana atau perdata semata. Posbankum juga akan melayani masyarakat yang menghadapi masalah hubungan industrial terkait ketenagakerjaan. Hal ini memastikan bahwa perlindungan hukum menyentuh berbagai dimensi kehidupan warga, baik sebagai individu maupun sebagai pekerja.
Para petugas yang akan melayani masyarakat di posbankum adalah para paralegal profesional. Mereka telah dibekali dengan pelatihan khusus agar mampu memberikan bantuan hukum yang tepat dan berkualitas. Kehadiran mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan.
Menyikapi pencapaian ini, semangat untuk terus berbenah pun berkobar. Keberadaan posbankum dinilai sebagai perwujudan nyata dari falsafah lokal “Torang Samua Basudara”. Falsafah ini memastikan bahwa setiap warga Sulawesi Utara, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan hak hukum yang adil dan merata, karena pada hakikatnya kita semua adalah saudara.
Kini, tantangan selanjutnya adalah memaksimalkan layanan yang telah terbentuk. Target ambisius telah dipasang, yakni menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan layanan posbankum terbaik di tingkat nasional. Puncaknya, pada peresmian oleh Presiden RI yang direncanakan berlangsung bulan April 2026 mendatang, Sulawesi Utara siap menunjukkan yang terbaik dan membuktikan bahwa akses keadilan adalah hak semua warga negara. (**)
