Tangerang Selatan, M-Nusantara.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat langkah transformasi pelayanan perpajakan berbasis digital melalui penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., bersama Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., menghadiri langsung agenda tersebut ,Senin (21/9/2026) di Lantai IV Kantor Wali Kota Tangerang Selatan.
Pemkab Minahasa menandatangani Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan.
Menarik Dibaca. . .
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, perwakilan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan selaku tuan rumah.
Kegiatan berlangsung Senin, 21 September 2026.
Lantai IV Kantor Wali Kota Tangerang Selatan.
Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola perpajakan dan pertanahan melalui pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Pemkab Minahasa mereplikasi dan memanfaatkan sistem digital yang dikembangkan Pemkot Tangerang Selatan, dengan melibatkan sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kepala Bagian Kerja Sama.
Rangkaian kunjungan kerja juga diisi dengan peninjauan Tangerang Selatan Expo untuk melihat produk inovasi pelayanan publik dan perkembangan teknologi pemerintahan.
Bupati Robby menyatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan perpajakan berbasis digital di Kabupaten Minahasa, sekaligus mendukung pengelolaan data pajak dan pertanahan yang lebih terintegrasi.
“Perangkat daerah yang ikut mendampingi diharapkan dapat menindaklanjuti hasil kerja sama ini sesuai bidang masing-masing, sehingga penerapannya di Minahasa dapat berjalan secara terpadu,” ujar Robby.
Kehadiran berbagai unsur kementerian dan lembaga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak dan pertanahan menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan teknologi dan pertukaran inovasi antardaerah. (**)
