Minahasa, M-Nusantara.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Senin (26/10/2026).
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, mengikuti agenda virtual tersebut dari ruang kerja kantor bupati, didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Menarik Dibaca. . .
Rakor kali ini tidak hanya membahas pergerakan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menyinggung dua isu nasional yang berkaitan langsung dengan daerah: status kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kombinasi agenda tersebut menjadikan forum koordinasi ini sebagai titik temu antara kebijakan stabilisasi ekonomi, tata kelola aparatur, dan penyediaan hunian rakyat.
Dari sisi pengendalian inflasi, pemerintah pusat meminta daerah terus memperkuat pemantauan harga, memastikan kelancaran distribusi, dan menyiapkan langkah intervensi apabila terjadi gejolak harga pada komoditas tertentu. Pendekatan itu sejalan dengan praktik yang diterapkan sejumlah daerah dalam forum serupa, seperti penguatan cadangan pangan, operasi pasar, dan percepatan distribusi antarwilayah.
Dalam beberapa rakor sebelumnya, pemerintah juga mendorong keterlibatan lintas sektor, mulai dari Badan Pangan, Bulog, hingga pemerintah daerah, agar gejolak harga tidak mengganggu daya beli masyarakat.
Isu guru PPPK menjadi bagian pembahasan yang mendapat perhatian tersendiri. Pemerintah dan DPR diketahui telah menyepakati sejumlah langkah penataan status kepegawaian, termasuk pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta membuka ruang bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses menjadi PNS.
Kebijakan itu menjadi jawaban atas aspirasi yang berkembang di kalangan pendidik mengenai kepastian karier dan kesinambungan masa kerja. Bagi daerah, kepastian status tersebut berdampak pada perencanaan kebutuhan formasi, anggaran gaji, dan distribusi tenaga pendidik di sekolah negeri.
Sementara itu, Program Tiga Juta Rumah menjadi agenda strategis nasional yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat (BP3R) untuk mempercepat regulasi, pengadaan lahan, perizinan, dan pembiayaan. Program ini menyasar penurunan backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta rumah tangga dan backlog kelayakan sebesar 26,9 juta rumah tangga. Sejumlah pemerintah daerah telah diminta menyiapkan dukungan lahan, regulasi, serta fasilitasi percepatan pembangunan, termasuk sinkronisasi administrasi agar program berjalan maksimal di tingkat lokal.
Dalam forum tersebut, Wabup Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa Pemkab Minahasa terus menyelaraskan langkah daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, pengendalian inflasi, penataan tenaga pendidik, dan dukungan perumahan rakyat merupakan tiga agenda yang saling terkait dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. “Pemkab Minahasa akan memastikan setiap kebijakan pusat memiliki tindak lanjut di daerah, termasuk dalam hal kesiapan data, koordinasi lintas perangkat daerah, dan fasilitasi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Rakor juga menghasilkan sejumlah catatan tindak lanjut, antara lain penguatan produksi pangan lokal, percepatan distribusi barang, serta penyiapan kebijakan pendukung percepatan pembangunan rumah rakyat. Bagi Minahasa, hasil forum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis bersama organisasi perangkat daerah untuk menerjemahkan arahan nasional menjadi langkah operasional di lapangan.
Dengan agenda yang mencakup stabilitas harga, kepastian status guru, dan penyediaan hunian, koordinasi kali ini menunjukkan bahwa persoalan daerah tidak berdiri sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota menjadi prasyarat agar kebijakan nasional dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. (**)
