Gorontalo, M-Nusantara.com – Pelayanan administrasi di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia) Provinsi Gorontalo yang merupakan gabungan DPC kabupaten/kota.
Mereka menyampaikan kekecewaan serius terkait penanganan surat permohonan kegiatan Rapimnas dan Uji
Kompetensi Wartawan (UKW) yang dinilai tidak profesional dan terkesan diabaikan.
Menarik Dibaca. . .
Kekecewaan tersebut berawal dari audiensi AKPERSI dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam momentum buka puasa bersama beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pihak DPRD meminta agar proposal kegiatan Rapimnas dan UKW yang dijadwalkan pada 20 April 2026 segera dimasukkan secara resmi untuk diproses melalui disposisi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, AKPERSI kemudian mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerahkan surat permohonan. Namun, Ketua DPRD tidak berada di tempat, sehingga surat tersebut dititipkan melalui sekretariat.
“Dari situ awal masalahnya. Kami sudah menjalankan prosedur sesuai arahan, tapi justru tidak ada kejelasan lanjutan,” ungkap perwakilan AKPERSI.
Selama lebih dari satu minggu, pihak AKPERSI mengaku telah berulang kali melakukan pengecekan terhadap status surat tersebut. Namun jawaban yang diterima selalu sama—surat masih berada di rumah dinas Ketua DPRD dan belum didisposisi.
Ironisnya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut pasca Lebaran, ditemukan bahwa surat tersebut diduga tidak pernah benar-benar sampai ke tangan Ketua DPRD.
Bahkan, saat pengecekan langsung di bagian umum atau tata usaha pada Selasa (7/4), surat tersebut disebut belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Informasi lain yang diterima melalui Ketua DPD AKPERSI, Imbran Uno, menyebutkan bahwa surat permohonan tersebut akhirnya dikembalikan dengan nilai kontribusi yang dinilai sangat tidak mendukung pelaksanaan kegiatan.
“Kami menilai ini bukan hanya soal nilai bantuan, tapi soal itikad baik dan profesionalisme pelayanan. Ini terkesan tidak ada keseriusan dari pihak DPRD,” tegasnya.
AKPERSI pun menduga kuat telah terjadi miskomunikasi internal di lingkungan DPRD, bahkan mengarah pada indikasi bahwa surat tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya dan hanya berputar di internal sekretariat tanpa kejelasan.
“Atas kejadian ini, kami sangat kecewa. Pelayanan seperti ini mencerminkan ketidakobjektifan dan lemahnya koordinasi antar pihak di DPRD.
Kami berharap ini menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali,” tutupnya.
Kasus ini menambah sorotan terhadap kualitas pelayanan publik di lembaga legislatif daerah, yang diharapkan mampu mendukung kegiatan masyarakat, khususnya dalam pengembangan kompetensi insan pers melalui AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia). (Yance Harun)
