Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Langkah ini diproyeksikan menjangkau sekitar 14 ribu warga yang selama ini belum memiliki jaminan kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano.
Menarik Dibaca. . .
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Senin (14/9/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D Watania, MM., M.Si., bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono.
Masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5 dan belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Pemkab Minahasa mengalokasikan dana melalui Anggaran Perubahan Tahun 2026 untuk membiayai peserta baru dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
Di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa. Kapan realisasinya? Diproyeksikan mulai berjalan pada 2026.
Untuk memperluas perlindungan kesehatan dan mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas.
Pemkab akan melakukan pemadanan data sebelum menetapkan penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.
Lynda menjelaskan, anggaran Rp 1,5 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta baru dari segmen PBPU Pemda. “Diperkirakan sekitar 14.000 masyarakat dapat memperoleh perlindungan melalui Program JKN,” ujarnya.
Selain penambahan peserta, forum tersebut juga menyoroti persoalan kepesertaan tidak aktif. Untuk peserta PBPU Mandiri, sekitar 14 persen tercatat tidak aktif karena tunggakan iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono, mengatakan pihaknya terus mengingatkan peserta mengenai kewajiban pembayaran iuran melalui Telekolekting dan WhatsApp Blast.
Peserta yang memiliki tunggakan dapat memanfaatkan Program REHAB atau Rencana Pembayaran Bertahap.
Pembahasan tidak berhenti pada kepesertaan. Kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian agar peserta tidak hanya terdaftar, tetapi benar-benar dapat mengakses layanan saat dibutuhkan.
Kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN turut dibahas. Bappelitbangda, Dinas PTSP, dan BPJS Kesehatan akan mencocokkan data pelaku usaha di Kabupaten Minahasa.
Perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja atau masih menunggak akan diberikan pemberitahuan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
Melalui forum komunikasi tersebut, Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan Cabang Tondano berupaya memperluas cakupan kepesertaan, memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan, serta mendorong peserta dengan tunggakan memanfaatkan skema pembayaran yang tersedia.
Langkah ini diharapkan semakin banyak masyarakat memiliki perlindungan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan saat diperlukan. (**)
