Sulut, M_Nusantara.com – Sekilas Langkah di Aula Sam Ratulangi dalam lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara tak seperti biasa. Suasana hening yang khas ruang kerja berganti dengan gemuruh obrolan ringan dan semangat keingintahuan. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai berkumpul, menyambut sebuah agenda yang dinanti: SUMIKOLAH Episode 2. Di udara, ada nuansa kesadaran akan sebuah zaman yang bergerak cepat, di mana dunia digital telah menjadi ruang hidup baru yang penuh potensi sekaligus jebakan.
Tema yang diusung pun terasa relevan dan mendesak: Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Fokusnya adalah pada UU Nomor 1 Tahun 2024, perubahan terbaru yang mengatur kehidupan bermedia masyarakat Indonesia. Bagi para ASN yang sehari-hari berkutat dengan data, komunikasi, dan layanan publik, pemahaman ini bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan pijakan hukum yang vital. Kegiatan ini bertujuan membekali mereka dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, aman, dan penuh tanggung jawab.
Menarik Dibaca. . .
Laporan pembukaan disampaikan oleh Dr. Deisy Sampul, S.Komp., M.Si., selaku Kepala Subbagian Umum BPMP Sulut. Dengan lugas, ia memaparkan alur dan tujuan mendetail dari rangkaian acara ini. Paparannya menjadi pembuka yang jelas, mengarahkan perhatian seluruh peserta pada esensi pertemuan: bahwa literasi digital adalah sebuah keharusan, bukan pilihan, dalam tata kelola pemerintahan modern yang transparan dan akuntabel.
Kepala BPMP Sulawesi Utara, Febry H.J. Dien, S.T., M.Inf.Tech (Man), naik ke podium dengan wibawa. Ia membawa penekanan mendalam tentang pentingnya ASN tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai garda terdepan penjaga etika digital. “Pemahaman terhadap regulasi ITE adalah hal krusial,” tegasnya. Suaranya lantang mengingatkan bahwa setiap klik, unggahan, atau pesan elektronik dalam kapasitas dinas adalah perpanjangan tangan negara yang harus dijaga integritas dan kesesuaian hukumnya.
Febry melanjutkan dengan menjabarkan bagaimana UU ITE melindungi sekaligus membatasi. Ia menguraikan batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau ujaran kebencian. Narasinya tidak sekadar teori, tetapi dirajut dengan contoh-contoh kontekstual yang mungkin dihadapi dalam lingkungan kerja, membuat hukum yang kerap dirasa abstrak menjadi sesuatu yang sangat nyata dan aplikatif.
Praktik dari Lapangan
Sesi menjadi semakin hidup ketika Widyaprada BPMP Sulut, Novri Lomboan, mengambil alih sebagai narasumber kedua. Ia membawa perspektif yang lebih teknis dan praktis. Novri menyoroti implementasi UU ITE dalam aktivitas kedinasan sehari-hari, mulai dari komunikasi via email dan grup WhatsApp, pengelolaan data peserta didik, hingga berinteraksi dengan masyarakat di media sosial. Melalui contoh kasus sederhana, ia menunjukkan bagaimana pelanggaran bisa terjadi tanpa disadari dan langkah-langkah pencegahannya.
Suasana berubah menjadi dialog interaktif saat sesi tanya jawab dibuka. Peserta dengan antusias mengajukan berbagai pertanyaan yang mencerminkan kekhawatiran dan keingintahuan mereka. Mulai dari keraguan dalam membagikan informasi dinas, batasan beropini di media sosial pribadi, hingga prosedur jika menemukan konten negatif. Diskusi dua arah ini justru menjadi jantung dari kegiatan, di mana teori bertemu dengan realitas keraguan yang dihadapi di lapangan.
Kegiatan SUMIKOLAH Episode 2 pun ditutup dengan refleksi bersama. Bukan sekadar seremonial acara selesai, melainkan sebuah komitmen yang diperbarui. Diharapkan, benih pemahaman yang telah ditaburkan di aula itu akan tumbuh menjadi kesadaran kolektif. Setiap ASN BPMP Sulawesi Utara diharapkan keluar dengan bekal yang lebih tangguh: bukan hanya memahami ketentuan hukum ITE, tetapi juga siap menerapkannya secara profesional dan bertanggung jawab, menuju birokrasi yang cakap digital dan berintegritas. (**)
