Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com— Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dua kepala daerah aktif di Sulawesi Utara belakangan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi total sistem pengawasan internal dan eksternal pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi ini dinilai krusial demi menyelaraskan komitmen daerah dengan program strategis Asta Cita pemerintahan pusat dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Utara sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR), Rolly Wenas, menyatakan bahwa fenomena hukum ini harus dibaca sebagai alarm penting bagi performa lembaga pengawas keuangan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, dalam mendeteksi potensi risiko pengadaan barang dan jasa sejak dini.
Menarik Dibaca. . .
“Kami selaku bagian dari partisipasi masyarakat di bidang pencegahan korupsi, mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai bagaimana sistem mitigasi risiko dan pengujian pengadaan barang dan jasa (Barjas) yang dilakukan selama ini. Ketika ada area strategis seperti dana penanggulangan bencana atau komitmen pengadaan barang/jasa yang bermasalah secara hukum, publik secara wajar mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengujian Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tertuang dalam audit reguler,” ujar Rolly Wenas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10).
Mengingat beberapa waktu lalu terdapat preseden hukum terkait oknum penegak pengawasan di wilayah lain yang tersandung masalah hukum di KPK, LSM INAKOR menilai langkah preventif jauh lebih utama. Untuk memastikan cita-cita luhur Asta Cita dalam hal pemberantasan korupsi tidak sekadar menjadi slogan di daerah, LSM INAKOR secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, untuk ikut memberikan atensi, asistensi, serta memantau jalannya sistem evaluasi dan akuntabilitas hasil audit di wilayah Sulawesi Utara. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh proses audit berjalan objektif, imparsial, dan bebas dari intervensi eksternal.
Guna memperkuat kualitas pengawasan keuangan negara di Sulawesi Utara, LSM INAKOR menyampaikan tiga poin kajian strategis. Pertama, urgensi audit berbasis risiko (risk-based audit) secara menyeluruh. INAKOR mendorong agar BPK RI Perwakilan Sulut semakin memperketat uji petik pada proyek-proyek yang memiliki pagu anggaran bernilai besar dan menyentuh hajat hidup orang banyak. Pemilihan objek audit harus murni didasarkan pada tingkat risiko materialitas dan potensi kerugian negara, guna menghindari persepsi publik bahwa pengawasan hanya tajam pada hal-hal administratif skala kecil.
Kedua, penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) daerah. Munculnya persoalan hukum di sektor publik mengindikasikan adanya celah dalam SPI di tingkat pemerintah daerah. Sesuai dengan mandat UU No. 15 Tahun 2004, hasil evaluasi terhadap kelemahan SPI ini harus disajikan secara rigid dan transparan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga menjadi instrumen koreksi yang efektif sebelum berkembang menjadi ranah pidana.
Ketiga, mendorong transparansi penyampaian hasil pengawasan secara paralel. Demi terciptanya sistem check and balances yang optimal, INAKOR memberikan catatan agar setiap temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran unsur pidana atau ketidakpatuhan material yang berulang dapat dikoordinasikan secara aktif dan paralel kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di samping penyampaian formal kepada legislatif.
“Tujuan kami mendorong hal ini adalah demi menjaga marwah institusi negara dan mengawal implementasi Asta Cita di bumi Nyiur Melambai. Kami ingin memastikan bahwa opini wajar yang diberikan kepada pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan didukung oleh sistem pengawasan yang kredibel,” pungkas Rolly Wenas.
(Red)
