Menggugat Agresivitas Berburu di Kebun Binatang, Erosi Kontrak Sosial, dan Lahirnya Negara Pengawas
Jakarta, M-Nusantara.com – Sebuah kritik tajam terhadap kebijakan fiskal dan penegakan hukum di Indonesia dilontarkan oleh advokat dan pengamat kebijakan publik, Reinhard Wowiling,
Menarik Dibaca. . .
S.H. Ia menyoroti adanya ironi struktural yang tengah tumbuh subur dalam tata kelola pemerintahan, di mana negara menunjukkan wajah garang kepada rakyatnya sendiri demi mengais penerimaan, namun mendadak lunglai saat berhadapan dengan kebocoran anggaran publik.
“Sebuah republik berada dalam kondisi bahaya ketika aparaturnya jauh lebih terampil menghitung nominal dalam dompet rakyat kecil melalui instrumen regulasi, ketimbang menyumbat lubang menganga tempat triliunan rupiah uang negara menguap akibat syahwat korupsi elite kekuasaan,” ujar Reinhard dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (23/7/2026).
Di satu sisi, Reinhard menyoroti agresivitas aparat fiskal yang memburu pedagang kecil, pekerja informal, hingga masyarakat kelas menengah bawah agar segera mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Namun di sisi lain, ruang publik setiap hari dijejali pemberitaan skandal korupsi sistemik berskala triliunan rupiah yang nilainya cukup untuk mendanai seluruh fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis di republik ini.
Paradoks horizontal ini melahirkan pertanyaan mendasar : mengapa negara tampak jauh lebih bersemangat mengerahkan energinya untuk mengawasi ketidakpatuhan administratif rakyat kecil, daripada mendatangi dan menghancurkan sarang-sarang korupsi hukum di hulu yang secara nyata meremukkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara konstitusional, membayar pajak memang merupakan kewajiban mutlak yang diatur di dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Namun, Reinhard menegaskan bahwa nafas hukum dari pasal tersebut tidak boleh dibaca secara sepihak sebagai pembenaran untuk menebar kecemasan fiskal.
Dalam filsafat hukum perpajakan modern yang digariskan oleh Adam Smith melalui doktrin Four Maxims, pemungutan pajak wajib memenuhi prinsip keadilan (equality), kepastian (certainty), kelayakan (convenience), dan efisiensi ekonomi (economy).
Ketika instrumen hukum seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 diimplementasikan untuk memperluas ruang pengawasan lewat analisis profil, penelusuran aset, hingga kunjungan lapangan secara masif, tindakan tersebut secara administratif mungkin sah sebagai langkah intensifikasi, tetapi secara sosiologis ia telah melanggar asas proporsionalitas dan mencederai rasa keadilan publik yang mendambakan pembersihan internal birokrasi terlebih dahulu.
Ketimpangan perlakuan ini mencerminkan terjadinya krisis imajinasi dan hilangnya kreativitas dalam merumuskan kebijakan publik yang integratif.
Alih-alih memperluas basis fiskal secara organik melalui penciptaan lapangan kerja bermutu, penguatan daya beli masyarakat, dan transformasi ekonomi produktif, negara justru memilih jalan pintas yang paling malas, yakni berburu di dalam kebun binatang dengan cara memperketat jerat pada objek pengawasan yang sudah ada.
Menggunakan perspektif filsafat politik John Locke mengenai kontrak sosial, legitimasi penguasa untuk memungut sebagian harta warga negara secara paksa hanya dibenarkan apabila negara mampu menjamin perlindungan hak hidup dan mengelola kekayaan publik secara bertanggung jawab.
Ketika rakyat dipaksa untuk hidup dalam kedisiplinan administratif yang ekstra ketat sementara para elite politik berulang kali mempertontonkan pesta pora penyalahgunaan anggaran tanpa sanksi struktural yang memiskinkan, maka fondasi kepercayaan terhadap hukum akan mengalami erosi yang sangat fatal.
Lebih jauh lagi, Reinhard mengkritik kegemaran negara dalam mengoleksi data warganya yang melahirkan fenomena satir yang berkembang luas di akar rumput berupa sindiran bahwa rakyat miskin dituntut untuk selalu didata, sementara kelompok kaya dan berkuasa didekati dengan lobi dan kompromi.
Realitas ini membawa kita pada peringatan keras filsuf Michel Foucault mengenai bahaya laten dari surveillance state sebuah kondisi patologis di mana negara memperkuat cengkeraman kekuasaannya melalui pengawasan data administrasi yang mahakuasa terhadap warga negara, namun membiarkan dirinya sendiri bebas dari pengawasan publik.
Demokrasi dan negara hukum yang sehat sama sekali tidak dibangun di atas asumsi bahwa rakyat harus dicurigai dan pejabat harus dipercaya secara mutlak.
Sebaliknya, kedua elemen tersebut wajib tunduk di bawah supremasi hukum yang setara, di mana akuntabilitas kekuasaan harus bergerak jauh lebih cepat daripada pengawasan terhadap kepatuhan finansial warga negaranya.
Pada akhirnya, Reinhard menyampaikan bahwa esensi mendasar dari kritik ini bukanlah bentuk pembangkangan terhadap kewajiban perpajakan, melainkan sebuah alarm keras bagi masa depan integritas republik. Sebelum aparatur negara mengetuk pintu rumah-rumah rakyat untuk menagih kepatuhan administrasi perpajakan, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan berapa banyak kebocoran APBN yang berhasil mereka sumbat, berapa banyak aset hasil kejahatan jabatan yang berhasil dipulihkan, dan sejauh mana sistem pencegahan korupsi telah bekerja secara substantif.
Persoalan terbesar bangsa ini bukanlah terletak pada kelangkaan data kependudukan atau kurangnya jumlah pemilik NPWP, melainkan pada defisit integritas dan transparansi radikal dalam tata kelola kekuasaan.
Tatkala negara jauh lebih sibuk menghitung setiap rupiah dari penghasilan rakyatnya daripada menghitung miliaran dolar yang hilang akibat kecerobohan birokrasi, maka di titik itulah kritik publik hadir sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan akal sehat kenegaraan dari kehancuran total. (**)
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik)
