Menguji Batas antara Kejahatan terhadap Privasi, Penyalahgunaan Kekuasaan, dan Ancaman terhadap Ketatanegaraa
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada satu hal yang harus dijaga dalam kehidupan bernegara, terutama ketika suatu perkara hukum mulai memasuki wilayah politik dan menyangkut orang-orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan strategis: jangan membiarkan istilah hukum berubah menjadi senjata untuk membentuk kesimpulan sebelum pembuktian dilakukan.
Menarik Dibaca. . .
Perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar komunikasi Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha telah menimbulkan perhatian publik yang luas. Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena sejumlah pihak yang diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan pejabat atau mantan pejabat tinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam perkembangan awal, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Kemudian, pada 5 November 2026, pemberitaan menyebut jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang. Penyidik juga menyampaikan adanya dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa prosedur verifikasi dan dasar penyidikan yang dipersyaratkan, serta dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Perkara ini tentu harus diusut secara serius. Apabila benar terdapat penggunaan fasilitas penyadapan negara di luar kewenangan, tindakan tersebut bukan persoalan teknis biasa. Ia menyentuh perlindungan privasi, keamanan komunikasi, integritas institusi penegak hukum, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Namun, di tengah perkembangan tersebut muncul pula narasi yang menghubungkan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar. Di sinilah kehati-hatian hukum diperlukan.
Saya berpendapat bahwa penyadapan ilegal dan makar merupakan dua konstruksi tindak pidana yang berbeda. Keduanya dapat saja memiliki hubungan faktual dalam suatu rangkaian peristiwa apabila ditemukan bukti yang menghubungkannya. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak boleh diasumsikan hanya berdasarkan identitas orang yang terlibat, jabatan yang pernah dipegang, kedudukan korban penyadapan, atau dugaan motif politik yang berkembang di ruang publik.
Dalam hukum pidana, suatu perbuatan harus dinilai berdasarkan unsur delik, kesalahan, maksud, dan bukti yang mendukungnya. Tidak boleh ada lompatan logika dari dugaan penyadapan ilegal langsung menuju kesimpulan bahwa telah terjadi upaya menggulingkan pemerintahan atau makar terhadap Presiden.
Makar bukan istilah untuk menggambarkan setiap tindakan yang dianggap mengancam kewibawaan Presiden. Makar adalah tindak pidana yang mempunyai unsur dan batasan hukum tersendiri.
Makar dalam KUHP Nasional: bukan sekadar niat politik
Pembahasan mengenai makar harus dimulai dari ketentuan hukum positif, bukan dari pengertian politik yang berkembang di masyarakat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 196, dengan ketentuan-ketentuan khusus mengenai berbagai bentuk makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
Salah satu ketentuan yang sangat penting adalah Pasal 160 KUHP yang memberikan definisi:
“Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.”
Definisi ini harus dibaca secara utuh. Makar tidak cukup hanya berupa pikiran, ketidaksukaan, kemarahan, kritik, perbedaan pandangan politik, atau keinginan agar suatu pemerintahan berubah. Undang-undang menghubungkan niat melakukan serangan dengan adanya perwujudan melalui persiapan perbuatan.
Dengan demikian, terdapat dimensi subjektif dan objektif yang harus diperiksa. Dimensi subjektif berkenaan dengan maksud atau tujuan pelaku. Dimensi objektif berkenaan dengan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa maksud tersebut telah diwujudkan dalam bentuk persiapan yang relevan.
Dalam konteks ini, penyidik tidak boleh hanya bertanya apakah seseorang memiliki akses terhadap informasi Presiden atau apakah ia mempunyai hubungan dengan pejabat tertentu. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah terdapat maksud melakukan serangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan makar, apakah maksud tersebut diwujudkan melalui persiapan, dan apakah bukti-bukti yang ditemukan benar-benar mempunyai hubungan dengan tujuan tindak pidana yang dituduhkan.
Pasal 191 KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusannya mencakup perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI.
Sementara itu, Pasal 193 mengatur makar terhadap Pemerintah, yaitu makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Penjelasan Pasal 193 memberikan batasan bahwa menggulingkan pemerintah berarti meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut UUD 1945.
Ketiga pasal tersebut mempunyai objek perlindungan hukum yang berbeda. Pasal 191 melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden dari serangan dengan maksud sebagaimana ditentukan undang-undang. Pasal 192 melindungi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Pasal 193 melindungi keberlangsungan susunan pemerintahan konstitusional.
Oleh karena itu, tidak tepat apabila ketiganya diperlakukan sebagai satu pengertian umum tentang perbuatan yang dianggap tidak loyal kepada Presiden atau pemerintah.
Bahkan, seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap Presiden belum tentu melakukan makar. Ia mungkin melakukan tindak pidana lain yang harus dibuktikan berdasarkan unsur delik yang bersangkutan. Demikian pula, seseorang yang mempunyai hubungan politik dengan kelompok tertentu tidak otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban atas makar hanya karena kelompok tersebut dianggap mempunyai kepentingan untuk memengaruhi pemerintahan.
Hukum pidana tidak bekerja berdasarkan kecurigaan terhadap afiliasi. Hukum pidana bekerja berdasarkan perbuatan dan pertanggungjawaban individual.
Membedakan penyadapan ilegal dari makar
Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh komunikasi pribadi dan informasi elektronik. Dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut dapat dilakukan secara sah untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Namun apabila dilakukan tanpa kewenangan atau melampaui prosedur yang ditentukan, tindakan itu dapat menjadi tindak pidana.
Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Pasal tersebut juga mengatur penyebarluasan hasil pembicaraan atau perekaman secara melawan hukum. Terdapat pengecualian bagi tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 KUHP.
Artinya, hukum membedakan penyadapan yang mempunyai dasar kewenangan dengan penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum. Penggunaan perangkat atau sistem milik institusi negara tidak otomatis menjadikan setiap tindakan penyadapan sah. Legalitas tetap bergantung pada kewenangan, tujuan, prosedur, dan batas penggunaannya.
Di sinilah dugaan penyalahgunaan LIMS harus diuji. Apakah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem berdasarkan permohonan penyidik? Apakah terdapat dasar hukum dan tujuan penyidikan? Siapa yang menyetujui? Siapa yang mengoperasikan? Apakah proses verifikasi dilaksanakan? Siapa yang mempunyai akses terhadap hasil penyadapan? Apakah informasi tersebut disimpan, disalin, disebarkan, atau digunakan untuk kepentingan lain?
Seluruh pertanyaan itu penting untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana penyadapan ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik.
Namun, pertanyaan tersebut belum dengan sendirinya menjawab apakah terdapat makar.
Untuk menghubungkan penyadapan dengan makar, harus ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan penyadapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191, Pasal 192, atau Pasal 193 KUHP.
Misalnya, apabila hasil penyadapan diduga digunakan untuk mengetahui jadwal, kelemahan pengamanan, atau komunikasi Presiden, penyidik masih harus membuktikan apa tujuan penggunaan informasi tersebut. Apakah informasi itu digunakan untuk kepentingan pengumpulan data secara ilegal, kepentingan pribadi, kepentingan politik, intimidasi, atau memang diarahkan untuk melakukan serangan terhadap Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 191?
Apabila informasi digunakan untuk memengaruhi keputusan politik pemerintah, apakah tindakan tersebut dilakukan melalui mekanisme politik yang sah atau melalui rencana meniadakan maupun mengubah susunan pemerintahan secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 193?
Apabila terdapat dugaan adanya kelompok yang bekerja bersama, apakah mereka sekadar mempunyai hubungan komunikasi, atau benar-benar memiliki kesepakatan dan melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan asumsi. Harus ada bukti yang dapat diuji.
Penyadapan ilegal dapat menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam keadaan tertentu, hasil penyidikan mungkin membuka kemungkinan adanya tindak pidana lain. Tetapi kemungkinan tersebut harus dibuktikan secara terpisah dan tidak boleh dibangun hanya melalui penafsiran politik terhadap peristiwa yang sama.
Pasal 196 KUHP: permufakatan jahat dan persiapan makar
Ada satu ketentuan yang sering luput dalam pembahasan publik mengenai makar, yaitu Pasal 196 KUHP Nasional.
Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dapat dipidana. Ketentuan ini penting karena pembentuk undang-undang secara khusus memberikan ancaman pidana terhadap permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana makar tertentu.
Namun, ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan bahwa setiap komunikasi, pertemuan, pembicaraan, atau hubungan antarpejabat dapat dianggap sebagai permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Pasal 13 KUHP memberikan pengertian bahwa permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Pasal 15 mengatur persiapan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memperoleh atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindak pidana.
Tetapi ketentuan umum tersebut harus dibaca bersama Pasal 196 yang secara khusus menentukan tindak pidana makar mana yang dapat dikenai pemidanaan pada tahap permufakatan jahat atau persiapan.
Dengan kata lain, tidak cukup membuktikan bahwa beberapa orang berkomunikasi atau mempunyai rencana tertentu. Harus dibuktikan bahwa kesepakatan atau persiapan tersebut secara khusus ditujukan untuk melakukan salah satu tindak pidana yang dirujuk dalam Pasal 196.
Di sinilah batas antara aktivitas politik dan tindak pidana harus dijaga.
Dalam negara demokrasi, orang boleh berdiskusi mengenai perubahan kebijakan, pergantian pejabat, evaluasi pemerintahan, bahkan perubahan susunan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional. Pasal 196 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.
Artinya, perubahan pemerintahan melalui mekanisme konstitusi bukanlah makar. Kritik terhadap Presiden bukan makar. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah bukan makar. Pembicaraan mengenai pergantian kepemimpinan melalui prosedur konstitusional juga tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai makar.
Yang dilarang adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana dirumuskan undang-undang, termasuk maksud dan bentuk perbuatan yang relevan.
Pembedaan ini penting agar hukum pidana tidak digunakan untuk membungkam kehidupan politik yang sah.
Apakah penyadapan terhadap Presiden dapat menjadi bagian dari rencana makar?
Pertanyaan ini harus dijawab secara objektif.
Secara teoritis, penyadapan ilegal dapat menjadi bagian dari suatu rangkaian tindak pidana yang lebih luas. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan mungkin saja digunakan untuk mengetahui pola komunikasi, agenda kegiatan, sistem pengamanan, hubungan antarpejabat, atau proses pengambilan keputusan negara.
Apabila terdapat bukti bahwa informasi tersebut sengaja dikumpulkan untuk mendukung rencana serangan terhadap Presiden, melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, atau memfasilitasi penggulingan pemerintah secara tidak sah, maka hubungan antara penyadapan dan makar patut diperiksa.
Tetapi kata kuncinya adalah apabila terdapat bukti.
Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa Presiden menjadi salah satu sasaran penyadapan. Tidak cukup pula menunjukkan bahwa orang yang diduga melakukan penyadapan pernah menduduki jabatan strategis dalam kepolisian atau mempunyai jaringan komunikasi dengan pejabat tertentu.
Harus ada hubungan yang dapat dibuktikan antara tindakan penyadapan, maksud khusus, persiapan, dan tujuan serangan sebagaimana dirumuskan dalam pasal makar yang relevan.
Dalam perspektif pembuktian pidana, penyidik perlu membangun hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang memasukkan nomor ke dalam sistem LIMS. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang menyetujui, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengakses hasilnya, siapa yang menerima, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Jika ditemukan bukti adanya komunikasi mengenai rencana tertentu, komunikasi itu harus diperiksa konteksnya. Apakah merupakan komunikasi kedinasan, kepentingan pengawasan yang sah, kepentingan pribadi, atau bagian dari rencana melakukan tindak pidana?
Demikian pula, penghapusan data elektronik harus diperiksa secara forensik. Apakah penghapusan dilakukan untuk menutupi pelanggaran prosedur penyadapan, menghilangkan barang bukti, melindungi pihak tertentu, atau mendukung suatu rencana tindak pidana yang lebih luas?
Penghapusan data dapat mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Akan tetapi, penghapusan data juga tidak otomatis membuktikan adanya makar. Motif dan tujuan penghapusan harus ditelusuri melalui bukti digital, komunikasi, hubungan antarperan, dan fakta lain yang relevan.
Jangan sampai satu tindakan yang masih harus diperiksa motifnya langsung ditarik menjadi kesimpulan tentang ancaman terhadap negara.
Kedudukan mantan Kapolri dan pejabat tinggi Polri: jabatan bukan bukti, tetapi tanggung jawab harus diuji
Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut orang-orang yang diberitakan pernah atau sedang menduduki jabatan strategis dalam institusi kepolisian.
Publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana suatu sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dapat diduga dioperasikan tanpa prosedur yang dipersyaratkan. Apabila benar terjadi penyalahgunaan kewenangan, persoalannya tidak boleh berhenti pada kesalahan teknis seorang operator.
Penyidikan harus menelusuri struktur kewenangan dan tanggung jawab. Siapa yang mempunyai otorisasi? Siapa yang memberikan persetujuan? Siapa yang mengetahui adanya penyimpangan? Apakah terdapat instruksi? Apakah ada pembagian peran? Apakah hasil penyadapan pernah digunakan atau diserahkan kepada pihak lain?
Namun, di sisi lain, jabatan tinggi tidak boleh menjadi dasar untuk langsung menyimpulkan seseorang sebagai pelaku makar.
Hukum pidana mengenal pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan, kesengajaan, penyertaan, dan pembuktian. Pasal 20 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk melakukan sendiri, melakukan dengan perantaraan orang lain, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara yang ditentukan undang-undang.
Karena itu, apabila penyidikan menemukan adanya perintah atau pembagian peran, setiap orang harus diperiksa berdasarkan tindakan dan kontribusinya sendiri. Tidak boleh ada orang yang dibebaskan hanya karena pangkat atau kedudukannya. Tetapi tidak boleh pula ada orang yang dipersalahkan hanya karena pernah menduduki jabatan tertentu.
Prinsip ini berlaku bagi semua pihak, termasuk mantan Kapolri, perwira tinggi, pejabat negara, maupun warga negara biasa.
Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tuntutan pertanggungjawaban atas kewenangan yang pernah dimilikinya. Tetapi tuntutan pertanggungjawaban tetap harus disampaikan melalui proses hukum, bukan penghakiman di ruang publik.
Jangan mencampuradukkan perkara penyadapan dengan makar untuk membangun opini
Pernyataan bahwa penyadapan ilegal dan makar merupakan dua konstruksi hukum berbeda patut ditempatkan sebagai prinsip dasar dalam membaca perkara ini.
Penyadapan ilegal berkenaan dengan pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi dan penggunaan informasi elektronik tanpa hak. Makar berkenaan dengan serangan yang mempunyai maksud khusus terhadap Presiden, negara, atau pemerintahan sebagaimana ditentukan KUHP.
Keduanya dapat beririsan apabila penyadapan terbukti menjadi bagian dari rencana makar. Namun irisan tersebut harus dibuktikan melalui hubungan faktual dan unsur hukum yang relevan.
Tidak tepat apabila setiap tindakan yang menyasar komunikasi Presiden langsung disebut sebagai makar. Tidak tepat pula apabila setiap orang yang diduga terlibat dalam penyadapan dianggap sedang berupaya menggulingkan pemerintahan.
Framing semacam itu berbahaya karena dapat menggeser perhatian masyarakat dari pembuktian perkara yang sebenarnya. Publik akhirnya tidak lagi bertanya mengenai prosedur penyadapan, penyalahgunaan kewenangan, akses terhadap sistem elektronik, penghapusan data, dan pertanggungjawaban para pihak. Sebaliknya, perhatian masyarakat diarahkan kepada spekulasi tentang konspirasi politik dan ancaman terhadap pemerintahan.
Akibatnya, proses hukum dapat berubah menjadi arena pertarungan narasi.
Satu pihak menggunakan istilah makar untuk memperbesar makna perkara. Pihak lain mungkin menggunakan narasi kriminalisasi untuk menolak seluruh proses penyidikan. Keduanya sama-sama berpotensi menjauhkan masyarakat dari fakta dan pembuktian.
Kita harus berhati-hati. Institusi Polri tidak boleh dirusak legitimasinya hanya karena dugaan perbuatan beberapa individu. Tetapi institusi juga tidak boleh menggunakan nama baik organisasi untuk melindungi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Pemisahan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab institusi merupakan bagian dari tata kelola negara hukum. Apabila ditemukan kesalahan individu, individu tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Apabila ditemukan kelemahan sistem, institusi harus memperbaikinya. Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diperiksa berdasarkan bukti.
Dengan demikian, menjaga institusi bukan berarti menutup kesalahan. Membersihkan institusi juga bukan berarti mengorbankan orang tanpa pembuktian.
Persoalan waktu: perbuatan 2025 dan 2026 tidak boleh diperlakukan seragam
Ada satu persoalan hukum yang harus diperhatikan secara serius karena dugaan penyadapan dalam perkara ini disebut berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026.
KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Artinya, dugaan perbuatan yang terjadi pada 2025 dan dugaan perbuatan yang terjadi setelah 2 Januari 2026 tidak boleh begitu saja diperlakukan menggunakan ketentuan pidana yang sama tanpa analisis waktu berlakunya undang-undang.
Pasal 1 KUHP mengatur asas legalitas: tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 3 mengatur perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, termasuk penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku dan penghentian proses apabila perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut ketentuan baru.
Oleh karena itu, penyidik dan Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat kapan setiap tindakan yang diduga merupakan tindak pidana terjadi. Apakah tindakan memasukkan nomor ke LIMS dilakukan pada 2025 atau 2026? Kapan penyadapan berlangsung? Kapan data diakses? Kapan penghapusan dilakukan? Apakah perbuatan tersebut berlangsung terus-menerus atau terdiri dari beberapa tindakan yang berdiri sendiri?
Penentuan tempus delicti sangat penting untuk menentukan ketentuan pidana yang berlaku.
Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 memang mengatur penyadapan secara melawan hukum. Namun pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang itu berlaku, kecuali terdapat ketentuan hukum yang sah mengenai perubahan undang-undang yang relevan dan lebih menguntungkan bagi pelaku.
Dengan demikian, untuk perbuatan pada 2025, penyidik harus menguji ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, termasuk ketentuan UU ITE dan ketentuan pidana lain yang relevan. Untuk perbuatan setelah 2 Januari 2026, ketentuan KUHP Nasional dapat dianalisis sesuai unsur dan ruang lingkup berlakunya.
Ini bukan persoalan teknis kecil. Kesalahan menentukan hukum yang berlaku dapat memengaruhi keabsahan konstruksi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang.
Negara harus dilindungi, tetapi kekuasaan juga harus dibatasi
Dalam teori negara hukum, negara mempunyai kewenangan untuk melindungi keselamatan Presiden, menjaga keutuhan wilayah, dan memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.
Negara hukum bukan negara yang hanya mempunyai kemampuan menghukum. Negara hukum adalah negara yang bersedia membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum.
Di sinilah prinsip rule of law menjadi penting. Setiap orang, termasuk pejabat tertinggi, aparat penegak hukum, dan pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum.
Dalam filsafat hukum, gagasan ini juga berhubungan dengan pemikiran Montesquieu mengenai pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi menyalahgunakan kewenangannya. Karena itu, mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan diperlukan agar negara tidak berubah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok.
Makar merupakan tindak pidana yang serius karena menyangkut keberlangsungan negara dan pemerintahan konstitusional. Namun justru karena ancaman pidananya berat dan dampaknya besar, penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi.
Tidak boleh ada perluasan makna makar hanya berdasarkan analogi politik. Pasal 1 ayat (2) KUHP secara tegas melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.
Artinya, perbuatan yang tidak memenuhi unsur makar tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam delik makar hanya karena dianggap berbahaya secara politik atau menimbulkan kegaduhan.
Hukum pidana harus tetap berada dalam batas rumusan undang-undang.
Di sisi lain, negara juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya rencana makar apabila bukti memang mengarah ke sana. Perlindungan terhadap pemerintahan konstitusional adalah kewajiban negara. Namun perlindungan itu harus dilakukan dengan pembuktian yang objektif, bukan dengan membangun ketakutan publik.
Kita harus membedakan antara ancaman terhadap pemerintah sebagai struktur konstitusional dengan ancaman terhadap kepentingan politik orang-orang yang sedang memegang kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah tidak sama dengan serangan terhadap negara. Pergantian pemerintahan melalui mekanisme konstitusional bukan makar. Sebaliknya, upaya menggulingkan pemerintahan dengan cara yang tidak sah dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila seluruh persyaratan hukum terbukti.
Inilah garis pembatas yang harus dijaga.
Quis custodiet ipsos custodes: siapa yang mengawasi para penjaga?
Perkara dugaan penyadapan ini mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar dugaan tindak pidana elektronik.
Apabila benar terdapat penyalahgunaan sistem penyadapan yang dimiliki negara, persoalannya menyentuh prinsip pengawasan terhadap aparat yang diberi kewenangan mengawasi masyarakat.
Teknologi penyadapan merupakan instrumen yang sangat kuat. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politik, ekonomi, atau bahkan tekanan terhadap pihak tertentu.
Karena itu, sistem penyadapan harus mempunyai pembatasan akses, otorisasi yang jelas, pencatatan aktivitas, audit yang dapat diuji, serta pertanggungjawaban terhadap setiap penggunaan data.
Pertanyaan filosofis yang telah lama dikenal, Quis custodiet ipsos custodes? — siapa yang mengawasi para penjaga? — menjadi sangat relevan.
Aparat penegak hukum memang diberikan kewenangan untuk melindungi masyarakat. Namun kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi kekuasaan yang tidak dapat diperiksa.
Negara tidak boleh hanya menuntut warga negara taat hukum. Negara juga harus memastikan aparatnya tunduk pada hukum.
Dalam perkara ini, penyidikan harus menjawab seluruh rantai peristiwa, mulai dari dasar penggunaan LIMS, proses pemberian otorisasi, pelaksanaan penyadapan, pihak yang mengakses hasilnya, penggunaan informasi, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
Jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban yang proporsional. Jika ditemukan bukti tindak pidana lain, termasuk makar, maka penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan unsur dan pembuktian yang relevan.
Tetapi jangan mendahului proses hukum dengan menyimpulkan adanya makar hanya karena perkara tersebut melibatkan komunikasi Presiden dan pejabat tinggi negara.
Jangan jadikan makar sebagai label sebelum menjadi kesimpulan hukum
Saya berpandangan bahwa perkara dugaan penyadapan ilegal ini harus diusut secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, kedekatan politik, atau posisi seseorang dalam struktur kekuasaan.
Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, pengoperasian sistem penyadapan tanpa dasar hukum, akses ilegal, atau penghilangan data elektronik, setiap pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Namun, apabila muncul dugaan adanya makar, penyidik juga harus membuktikannya melalui unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 160, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, dan Pasal 196 KUHP, sesuai relevansi masing-masing ketentuan.
Tidak boleh ada kriminalisasi melalui perluasan istilah. Tidak boleh pula ada impunitas dengan berlindung di balik jabatan atau narasi politik.
Kita harus memahami bahwa menjaga Presiden tidak berarti membenarkan setiap tindakan aparat atas nama perlindungan Presiden. Menjaga negara juga tidak berarti membenarkan setiap tuduhan makar terhadap orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Presiden harus dilindungi oleh hukum. Institusi negara harus dijaga melalui hukum. Dan setiap warga negara, termasuk orang yang sedang berstatus tersangka, tetap berhak memperoleh perlindungan hukum.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan dapat dikritik, kebijakan dapat dipersoalkan, dan pemerintahan dapat berubah melalui mekanisme konstitusional. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengganti mekanisme konstitusional dengan kekerasan atau serangan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Sebaliknya, istilah makar juga tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat atau mengalihkan perhatian dari persoalan hukum yang sebenarnya sedang diperiksa.
Hukum pidana harus menjadi instrumen untuk menemukan kebenaran, bukan alat untuk membangun ketakutan. Penyidikan harus menjadi jalan menuju pembuktian, bukan panggung untuk membenarkan prasangka. Dan pengadilan harus menjadi tempat menguji fakta, bukan sekadar mengesahkan narasi yang telah dibangun di luar ruang sidang.
Jangan sampai penyadapan ilegal yang seharusnya diuji sebagai perkara hukum berubah menjadi makar hanya karena opini. Tetapi jangan pula kemungkinan makar diabaikan apabila kelak ditemukan bukti yang memenuhi unsur undang-undang.
Pada akhirnya, negara yang kuat bukan negara yang mudah menuduh makar, melainkan negara yang mampu membuktikan setiap tuduhan secara sah, adil, dan bertanggung jawab.
Sebab dalam negara hukum, keseriusan suatu perkara tidak ditentukan oleh kerasnya istilah yang digunakan, tetapi oleh kekuatan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
