Manado, M-Nusantara.com — Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda Kamis (23/7/2026) dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Hakian Wellem Rumansi (HWR) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Penggeledahan yang berlangsung selama 13 jam ini menyasar lokasi yang diduga terkait dengan oknum berinisial “EL”. Ketiga lokasi yang digeledah meliputi empat bangunan di lingkungan Taman Parafone, Jalan Bougenville Lorong IAKN Tateli Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa; Kantor Pemasaran IT Centre Manado lantai 3, Jalan Pier Tendean Boulevard Manado; serta sebuah rumah di kompleks perumahan Bahu Mal Nomor A2, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
Menarik Dibaca. . .
Operasi penggeledahan ini dilandasi oleh Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 6/PenPid.Sus-TPK-GLD/2026/PN Mnd tanggal 23 Juli 2026 dan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: Print-280/P.1/Fd.2/07/2026 tanggal 22 Juli 2026.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, antara lain dokumen-dokumen, perlengkapan pengolahan dan pemurnian logam emas, logam dore bullion emas seberat 87 gram, serta uang tunai sebesar Rp18.866.836.000 yang disita dari “EL” dan “JA”.
Uang sitaan tersebut langsung dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Sulut pada Bank Syariah Indonesia.
Sebelumnya, dalam perkara yang sama, tim penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni BT (mantan Kepala Dinas ESDM), BG (Direktur PT. HWR), dan HJM (Manager Produksi PT. HWR). Penyidik telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT. HWR.
Pengembangan kasus dilakukan karena ditemukan fakta bahwa dari total 100 hektar luas IUP, PT. HWR hanya menguasai dan mengelola 30,2 hektar, sementara 69,8 hektar lainnya dikuasai oleh pihak lain, termasuk oknum berinisial “EL”.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Januarius Bolitobi, menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan pendalaman atas temuan tersebut dan akan melayangkan panggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dugaan keterlibatan oknum “JA” dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh “EL”.
Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di dalam konsesi IUP PT. HWR di Desa Ratatotok I, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang terjadi dalam kurun waktu 2005 hingga 2025. (**)
