Manado, M-Nusantara.com — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Penasihat Hukum (PH) dalam pemberitaan dan media sosial mengenai proses penyidikan, penetapan tersangka, serta penanganan perkara yang berkaitan dengan CIK. Klarifikasi disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulut Zein Yusri Munggaran, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut Irvan Bilaleya, S.H.
Kasi Penkum menyatakan setiap pihak berhak menyampaikan pandangan dan melakukan pembelaan berdasarkan hukum. Namun, penyampaian pendapat sebaiknya dilakukan secara cermat, proporsional, dan tidak mendahului proses pembuktian atau menimbulkan persepsi seolah-olah proses penegakan hukum telah cacat hukum tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menarik Dibaca. . .
Terkait keabsahan penyidikan dan penetapan tersangka, Kasi Penkum menjelaskan aspek tersebut telah diuji melalui mekanisme praperadilan dan telah diputus oleh pengadilan. Karena itu, putusan praperadilan perlu dihormati bersama sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan.
Ia mengimbau setiap pernyataan mengenai perkara ini merujuk pada fakta dan tahapan hukum yang relevan, serta tidak mengaburkan makna maupun ruang lingkup putusan yang telah dijatuhkan.
Mengenai surat dakwaan, apabila Penasihat Hukum memiliki keberatan yang berkaitan dengan aspek yang dapat diajukan melalui eksepsi, Kasi Penkum mempersilakan keberatan tersebut disampaikan melalui mekanisme hukum di persidangan. Penilaian atas keberatan dan tanggapan para pihak merupakan kewenangan majelis hakim sesuai hukum acara yang berlaku. Penyampaian kesimpulan kepada publik sebelum tahapan pembuktian berlangsung berpotensi membentuk opini yang belum tentu sejalan dengan proses pemeriksaan di pengadilan.
Kasi Penkum juga menjelaskan alat bukti surat, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan kerugian negara, akan dinilai menurut ketentuan hukum dan diuji dalam proses persidangan sesuai relevansinya. Karena itu, substansi dan kekuatan pembuktian suatu dokumen tidak semestinya disimpulkan secara prematur sebelum seluruh proses pembuktian dan penilaian oleh pengadilan dilakukan.
Ia mengingatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kebebasan Advokat dalam menjalankan profesi dan menyampaikan pendapat dengan tetap berpegang pada kode etik serta peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, Pasal 6 huruf c undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sikap, perilaku, tutur kata, atau pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan dapat menjadi alasan penindakan. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik merupakan ranah organisasi profesi dan Dewan Kehormatan sesuai kewenangannya.
“Kami menghormati hak Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya. Namun, kami juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, putusan pengadilan, serta hak dan kewenangan masing-masing. Apabila terdapat keberatan, gunakanlah saluran hukum yang tersedia dan sampaikan pendapat berdasarkan fakta, bukan kesimpulan yang dapat menyesatkan publik,” kata Aspidsus Kejati Sulut melalui Kasi Penkum.
Kejati Sulut juga mengimbau rekan-rekan media agar menyajikan informasi secara berimbang, memeriksa konteks pernyataan, serta memberi ruang bagi penjelasan dari pihak-pihak terkait. Kejati Sulut menyatakan tetap berkomitmen melaksanakan penanganan perkara secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(kasi Penkum Kejati Sulut)
