Jakarta, M-Nusantara.com – Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo, digelar di Pengadilan Tipikor PN Jakpus hari ini .
Momentum persidangan ini terjadi di tengah sorotan tajam terhadap maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali menghiasi pemberitaan nasional, di mana sepanjang 2026 tercatat sudah 11 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi .
Menarik Dibaca. . .
Fenomena ini menuai kritik keras dari para pakar dan pengamat hukum. Reinhard Wowiling, S.H., Advokat dan Pengamat Hukum, dalam analisisnya menilai bahwa euforia penindakan melalui OTT justru menjadi pengakuan terbuka atas kegagalan sistemik negara dalam mencegah kejahatan korupsi.
“Setiap Operasi Tangkap Tangan yang dirayakan di depan kamera tidak hanya membuktikan keberhasilan aparat penegak hukum, tetapi sekaligus menjadi pengakuan terbuka atas kegagalan sistemik negara dalam menutup kesempatan terjadinya kejahatan,” ujar Wowiling dalam narasi tertulisnya yang dikutip hari ini .
Wowiling menyoroti kelemahan mendasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang bersifat represif atau baru bekerja setelah kerugian negara terjadi.
Ia menegaskan bahwa instrumen hukum administrasi yang seharusnya menjadi benteng pencegahan, seperti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), telah dilumpuhkan oleh kompromi integritas sejak tahap perencanaan anggaran.
“Korupsi bukanlah sekadar penyimpangan moral individual, melainkan kejahatan sistemik yang lahir dari monopoli kewenangan, diskresi leluasa, dan ketiadaan akuntabilitas,” tegasnya.
Kritik mendalam disampaikan terkait erosi kepastian hukum yang mengacu pada teori Cesare Beccaria. Wowiling mengingatkan bahwa efek jera (deterrence effect) tidak ditentukan oleh beratnya hukuman, melainkan oleh kepastian penegakannya.
Ketika publik menyaksikan penegakan hukum yang tebang pilih, daya cegah pidana melemah, dan risiko hukum dianggap sebagai biaya operasional jabatan yang bisa diperhitungkan.
Praktik patronase birokrasi disebut sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketika jabatan publik diperjualbelikan atau diberikan atas dasar loyalitas politik, bukan kompetensi, maka akan lahir pejabat yang sejak awal mengalkulasi modal investasi politiknya.
Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, juga menyentil bahwa maraknya OTT menunjukkan lemahnya upaya pencegahan dan mengindikasikan kelemahan struktural dalam pemberantasan korupsi. “Meritokrasi harus menjadi dasar birokrasi RI,” tegasnya .
Untuk memutus rantai korupsi, Reinhard Wowiling mendesak adanya transformasi strategi dari sekadar tontonan penindakan menuju reformasi sistemik yang radikal. Hal ini mencakup digitalisasi pengadaan barang dan jasa, transparansi APBN sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta pembentukan sistem pengawasan internal yang independen.
“Selama negara masih bangga merayakan kuantitas OTT tanpa pernah serius memperbaiki sistem meritokrasi dan transparansi fiskal, republik ini hanya akan terjebak dalam lingkaran setan: penjara terus dipenuhi, sementara pabrik pencetak koruptor tetap berproduksi tanpa henti,” pungkasnya .
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Hukum)
