Jakarta, M-Nusantara.com– Pengamat hukum dan advokat, Reinhard Wowiling, S.H., menyoroti ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang dinilainya tidak lagi datang dari agresi fisik, melainkan dari “pembusukan internal” yang dikemas dalam narasi pragmatis.
Ia mengecam keras logika yang membingkai penyimpangan anggaran dan korupsi sebagai sebuah keniscayaan atau “oli pembangunan” untuk melancarkan roda proyek pemerintah.
Menarik Dibaca. . .
Menurut Wowiling, ini merupakan bentuk kolonialisme modern yang justru menjajah cara berpikir aparatur negara. “Ketika manipulasi anggaran dilabeli sebagai kreativitas birokrasi, kolusi dipoles sebagai jaringan kerja, dan nepotisme diagungkan sebagai bentuk loyalitas, maka negara sesungguhnya mengalami devaluasi moral yang merobohkan benteng hukum dari dalam,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang diterima media, Rabu (29/7/2026)
Secara normatif-yuridis, dia menegaskan bahwa mendudukkan korupsi sebagai “pelumas ekonomi” adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memancangkan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
Hal ini juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, khususnya Asas Kecermatan dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Ancaman ini menjadi semakin nyata jika melihat fakta kuantitatif yang dipaparkan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109 dengan skor 34, merosot signifikan dibandingkan tahun sebelumnya .
Meskipun KPK menangani 116 perkara dan memulihkan aset Rp 1,53 triliun , serta Kejagung mengungkap berbagai skandal besar, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pengembalian kerugian negara masih di bawah 5 persen dari total potensi kerugian yang mencapai Rp 300 triliun .
Wowiling mengingatkan bahwa perang melawan korupsi tidak boleh disempitkan sekadar penindakan hukum. “Perang yang jauh lebih fundamental adalah membebaskan cara berpikir bangsa ini dari penjajahan moral yang mengajarkan bahwa tujuan boleh membenarkan cara.
Integritas bukanlah beban, melainkan syarat mutlak agar pembangunan bermakna bagi kemakmuran seluruh rakyat,” pungkasnya. (**)
