Jakarta, M-Nusantara.com — Masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa setelah mengantongi sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), riwayat kepemilikan sebelumnya otomatis terhapus dan tak dapat lagi dipersoalkan.
Keyakinan ini ternyata keliru dan justru menjadi pemicu utama sengketa pertanahan di Indonesia.
Menarik Dibaca. . .
Para hakim dalam berbagai putusan secara konsisten menegaskan bahwa selembar sertifikat tidak dapat menghapus riwayat dan alas hak historis suatu tanah, apabila proses penerbitannya terbukti cacat hukum.
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Artinya, negara memberikan jaminan administratif atas data dalam sertifikat, namun jaminan itu bukanlah jaminan mutlak yang tak bisa dibantah.
Jika kemudian hari terbukti ada cacat hukum atau iktikad buruk dalam penerbitannya, kekuatan pembuktian sertifikat tersebut dapat gugur. Jumat (31/7/2026)
Dasar hukumnya berlapis. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum—bukan sebagai alat menghapus sejarah kepemilikan yang sah.
Lebih teknis, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan sertifikat merupakan alat bukti yang kuat—bukan mutlak. Frasa “kuat” dalam bahasa hukum sengaja dibedakan dari “mutlak”. Kekuatan pembuktian yang kuat tetap dapat dipatahkan apabila pihak penggugat mampu membuktikan sebaliknya di hadapan majelis hakim.
Prinsip ini telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Putusan MA Nomor 570 K/Pdt/1999 menggariskan bahwa sertifikat tanah dapat dibatalkan apabila dasar penerbitannya terbukti tidak benar, cacat hukum, atau melanggar prosedur sebab tindakan administrasi yang lahir dari alas hak yang cacat tidak pernah dapat melahirkan hak kepemilikan yang sah.
Ketika sengketa tanah masuk pengadilan, hakim tidak sekadar melihat siapa pemegang sertifikat. Peradilan akan membongkar kebenaran materiil melalui empat elemen:
1. Asal-usul perolehan hak dari mana hak atas tanah pertama kali lahir
2. Penguasaan fisik siapa yang secara nyata menguasai tanah sejak awal
3. Keabsahan peralihan hak apakah setiap transaksi di sepanjang rantai kepemilikan sah secara hukum
4. Kebenaran data fisik dan yuridis apakah data yang menjadi dasar penerbitan sertifikat akurat
Jika satu saja mata rantai ini terbukti cacat, kekuatan hukum sertifikat menjadi rentan gugur.
Bagi masyarakat yang merasa haknya terancam oleh penerbitan sertifikat baru, hukum menyediakan dua jalur:
Pertama, jalur administratif melalui Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, permohonan pembatalan sertifikat dapat diajukan secara tertulis apabila terdapat dugaan cacat hukum administrasi atau cacat yuridis. Jalur ini relatif lebih cepat dan tidak memerlukan biaya perkara.
Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
Gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN, karena penerbitan sertifikat adalah keputusan tata usaha negara. Perlu diingat, gugatan ke PTUN memiliki tenggat 90 hari sejak sertifikat diketahui atau diumumkan.
Sebelum sengketa memuncak, ada langkah-langkah yang sebaiknya segera dilakukan:
1. Amankan alas hak asli dokumen riwayat lama seperti Letter C, Girik, atau Eigendom Verponding
2. Kumpulkan bukti pendukung Surat Keterangan Waris, bukti pembayaran PBB dari tahun ke tahun
3. Hadirkan saksi sejarah warga lokal atau aparat desa yang mengetahui riwayat penguasaan fisik tanah
4. Uji warkah di BPN ajukan permohonan resmi untuk memeriksa arsip dasar penerbitan sertifikat pihak lawan
5. Konsultasikan tenggat waktu karena jalur PTUN memiliki batas waktu yang ketat
Komitmen pemerintah untuk membatalkan sertifikat yang cacat hukum terlihat nyata. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertifikat tanah di wilayah pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, pada 24 Januari 2025. Proses pembatalan dilakukan setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah.
Menteri Nusron menegaskan pembatalan sertifikat dilakukan dengan hati-hati agar setiap keputusan didasarkan pada bukti sah dan sesuai peraturan.
Sertifikat memang memberikan legitimasi administratif dan kepastian dalam lalu lintas hukum pertanahan. Namun legitimasi itu bukan tameng yang kebal terhadap kebenaran materiil. Peradilan Indonesia menaruh keadilan materiil di atas formalitas administrasi semata.
Bagi masyarakat yang riwayat kepemilikannya sah namun terancam oleh klaim sertifikat baru, hukum menyediakan jalan asalkan ditempuh dengan bukti yang kuat, langkah yang cermat, dan tanpa menunda waktu.
Redaksi Hukum
