Minahasa Utara, M-Nusantara.com– Suasana mencekam menyelimuti pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan di Kelurahan Airmadidi wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis siang. Benturan antara kepastian hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dengan upaya hukum terakhir dari pihak yang kalah menjadi pemandangan yang tak terelakkan.
Sejumlah warga yang berbaur dengan elemen organisasi kemasyarakatan dan LSM bahkan sempat melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk penolakan keras, sebelum akhirnya aparat kepolisian turun tangan mengamankan situasi agar proses eksekusi dapat berjalan sesuai dengan amar putusan.
Menarik Dibaca. . .
Pelaksanaan eksekusi yang berlangsung Kamis (6/8/2026) di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, tersebut menjadi titik kulminasi dari sengketa pertanahan yang telah bergulir lama di meja hijau.
Di lokasi, petugas mengerahkan alat berat jenis ekskavator untuk merobohkan bangunan rumah kos dua lantai yang berdiri kokoh di atas objek sengketa.
Lahan seluas 637,50 meter persegi yang menjadi rebutan itu sebelumnya dikuasai oleh seorang bernama Sarwidi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit sejak tahun 2011.
Namun, jalannya roda hukum perdata memenangkan pihak lain, yaitu Heysje Margo Weol, sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3171 K/Pdt/2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 185/PDT/2024/PT MND dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Arm.
Di tengah deru mesin alat berat yang melumat bangunan, pihak termohon eksekusi melalui kuasa hukumnya, Tommy Kamagi, tampak menyuarakan keberatan di lokasi.
Menurut dia, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan pemerintah terkesan terburu-buru karena masih terdapat sejumlah upaya hukum yang sedang berjalan dan belum memperoleh titik terang.
Tommy menyampaikan bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang terdaftar dengan Nomor Perkara 265/Pdt.Bth/2026/PN Arm, dan majelis hakim telah menjadwalkan sidang perdana perkara tersebut pada 12 Agustus 2026 mendatang.
Lebih lanjut, Tommy membeberkan bahwa pihaknya juga tidak tinggal diam dan telah mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Hingga saat eksekusi berlangsung, permohonan PK tersebut masih dalam tahap pemeriksaan berkas di tingkat kasasi dan belum ada putusan akhir atas upaya hukum luar biasa tersebut.
Kondisi inilah yang membuat pihak termohon menilai bahwa pelaksanaan eksekusi seharusnya menunda diri atau setidaknya mempertimbangkan adanya proses hukum paralel yang masih menggantung.
Dalam pandangan hukum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum termohon, terdapat celah argumentasi yang dinilai krusial.
Tommy berpendapat bahwa amar putusan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tidak secara eksplisit dan gamblang memerintahkan pembongkaran bangunan.
Pernyataan ini tentu menjadi bahan perdebatan tersendiri mengingat eksekusi riil yang dilakukan oleh pengadilan negeri biasanya merujuk pada putusan kepala daerah atau penetapan ketua pengadilan, namun fakta ini tetap menjadi senjata utama pihak termohon untuk melayangkan gugatan dan perlawanan di kemudian hari.
Meskipun eksekusi telah rampung dilaksanakan di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian, Tommy tetap membuka peluang langkah hukum lanjutan.
Dia mengisyaratkan bahwa apabila permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung dikabulkan, maka pihaknya akan segera menempuh jalur hukum untuk memulihkan hak kliennya.
Dalam skenario tersebut, bukan tidak mungkin pihaknya akan mengajukan eksekusi balik berdasarkan putusan PK yang baru, demi mengembalikan status kepemilikan dan mengompensasi kerugian atas bangunan yang telah rata dengan tanah.
Hingga berita ini diterbitkan, proses eksekusi yang sarat dengan aksi pemblokiran dan penolakan tersebut telah dinyatakan selesai oleh petugas di lapangan.
Namun, suasana hukum di Minahasa Utara masih menyisakan tanda tanya besar.
Belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi maupun pihak pemohon eksekusi terkait keberatan dan perlawanan yang diajukan oleh termohon, sehingga kelanjutan kisah sengketa tanah bersertifikat ini dipastikan masih akan bergulir ke meja persidangan. (JoSel)
