Manado, M-Nusantara.com – Dinamika informasi yang kian masif di ruang digital mendorong Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih terstruktur.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya peredaran informasi yang dinilai dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus upaya memperkuat narasi positif mengenai berbagai program dan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tengah gempuran isu di media sosial.
Menarik Dibaca. . .
Pembahasan strategis tersebut berlangsung dalam pertemuan FKDM yang digelar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara pada 6–7 Agustus 2026.
Forum yang berlangsung selama dua hari ini menjadi wadah bagi seluruh elemen FKDM untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sekaligus mematangkan persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) FKDM mendatang.
Ketua FKDM Sulawesi Utara Stevie Sumampouw mengungkapkan bahwa pembahasan ini dipicu oleh meningkatnya dinamika di media sosial yang dinilai memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menyoroti adanya indikasi upaya mendiskreditkan gubernur melalui isu yang beredar di masyarakat. “Membahas masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial yang menyerang Pemprov. Ada indikasi mendiskreditkan gubernur, di mana beredar isu ada dua matahari. Bagi kami tim pejuang, matahari cuma satu. Tujuannya menganulir dan mengantisipasi kegaduhan,” ujar Stevie.
Menurut hasil pembahasan forum, diperlukan langkah komunikasi yang lebih terstruktur agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Stevie juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Utara untuk ikut memberikan penjelasan apabila muncul kritik atau informasi yang berkembang di media sosial.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat selama dilakukan secara bertanggung jawab. “Mengimbau ASN/PNS se-Sulut tolong memberikan pencerahan ataupun apabila ada tanggapan-tanggapan yang ada di media sosial yang bersifat mengkritik, mohon ASN/PNS juga bisa menjelaskan, karena pemerintah tidak anti kritik,” katanya.
Wakil Ketua FKDM Sulawesi Utara Meyvo Rumengan menilai perkembangan media sosial telah membentuk berbagai opini publik yang perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih efektif. Dalam forum tersebut juga muncul gagasan agar sekitar 18.000 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ikut menyebarluaskan informasi mengenai capaian pembangunan dan program pemerintah melalui media sosial.
Selain membahas komunikasi publik, FKDM juga menyoroti sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan stabilitas daerah.
Anggota FKDM Jeremi Damongilala mengusulkan peningkatan efektivitas anggaran FKDM, optimalisasi penyerapan anggaran pusat untuk proyek strategis, penguatan komunikasi ketahanan pangan, serta langkah menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sementara itu, anggota FKDM Abdullah mengusulkan keterlibatan jaringan Cyber Muhammadiyah Sulawesi Utara dalam memperkuat literasi digital dan menjaga stabilitas informasi di ruang siber.
Perwakilan Kesbangpol Sulawesi Utara juga memaparkan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam deteksi dini, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), dinamika pembangunan rumah ibadah di Tomohon, serta isu keamanan di Ratatotok.
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati sejumlah agenda, termasuk pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, studi banding terkait pengawasan orang asing, serta penyusunan rencana anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas FKDM. (**)
