Manado, M-Nusantara.com – Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 30 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Direktur Utama BSG,
Dr. Revino Pepah, menyatakan bahwa tambahan modal tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat kesehatan bank sekaligus menjaga peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi daerah.
Rapat pembahasan usulan itu berlangsung Rabu (5/8/2026) di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara, dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Jajaran direksi dan komisaris Bank SulutGo diundang untuk memberikan paparan langsung di hadapan anggota Banggar, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih tertekan akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pusat.
Revino Pepah menjelaskan, permodalan merupakan unsur utama agar BSG semakin sehat dan kuat. “Seluruh jajaran pengurus ditempatkan untuk satu tujuan, yaitu mengembangkan bank ini menjadi lebih sehat dan lebih kuat serta menjadi pendorong utama perekonomian daerah,” ujarnya di hadapan para wakil rakyat.
Ada dua alasan mendasar mengapa penyertaan Rp 30 miliar dinilai krusial. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan modal inti sebesar Rp 3 triliun.
Saat ini BSG masih tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) bersama PT Mega Corpora karena modal inti belum mencapai target tersebut.
Revino menyebut, apabila modal inti telah terpenuhi, pengendalian penuh atas BSG dapat kembali berada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika modal inti telah mencapai Rp 3 triliun, maka pengendalian penuh atas BSG akan kembali berada di tangan Pemprov Sulut. Penyertaan ini langkah menuju kemandirian dan penguatan pengelolaan bank daerah,” katanya.
Kedua, penyertaan diperlukan untuk menjaga proporsi kepemilikan saham Pemprov Sulut. Sejumlah pemegang saham lain telah melakukan penambahan modal, antara lain Pemerintah Provinsi Gorontalo Rp 15 miliar, Pemerintah Kota Manado Rp 4 miliar, Pemerintah Kota Tomohon Rp 1 miliar, serta Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Jika Pemprov Sulut tidak ikut menambah modal, persentase kepemilikan sahamnya berpotensi turun. Revino mengakui bahwa Pemprov memiliki banyak kebutuhan lain, seperti rumah sakit, jalan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, namun ia menilai penyertaan ini penting agar suara dan kendali daerah tetap kuat di bank milik sendiri.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat, yang juga Ketua Komisi IV DPRD, mengatakan bahwa usulan tersebut tetap harus melalui pembahasan di DPRD meskipun sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Menurut Paat, kebutuhan masyarakat terhadap anggaran pembangunan sangat besar, dan sejumlah target pembangunan dalam tahun pertama RPJMD 2025–2029 masih membutuhkan perhatian serius.
Keputusan akhir mengenai penyertaan modal Rp 30 miliar sepenuhnya berada di tangan Banggar dan DPRD Sulawesi Utara.
Pihak Bank SulutGo menyatakan siap memberikan seluruh data dan penjelasan tambahan yang dibutuhkan selama proses pembahasan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut penambahan investasi, tetapi juga berkaitan dengan posisi kepemilikan saham, pengendalian bank daerah, dan kontribusi BSG terhadap perekonomian Sulawesi Utara ke depan.
Rencana tersebut kini masih menunggu keputusan DPRD sebelum dapat dimasukkan dalam APBD 2027. (**)
