Minahasa, M-Nusantara.com – Suasana khidmat menyelimuti Balai Pertemuan Umum (BPU) Ranowangko di Tondano, Rabu siang (12/8/2026).
Di tengah sejuknya udara Minahasa, sekitar pukul 13.05 WITA, sebuah forum penting digelar yang mempertemukan aparat penegak hukum dengan aparat keamanan.
Menarik Dibaca. . .
Para pejabat pemerintah daerah, akademisi, hakim, dan kepolisian tampak hadir memenuhi ruangan, menyimak dengan seksama setiap pemaparan yang disampaikan.
Seminar Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang mengusung tema “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Harmonisasi Regulasi Daerah” menjadi ajang strategis untuk menyatukan persepsi. Di antara deretan peserta, hadir pula Kapten Inf Djefri Ando, Danramil 1302-01/Tondano, yang mewakili Komandan Kodim 1302/Minahasa, Letkol Inf Bonaventura Ageng F.S. Kehadiran perwira TNI ini menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan tanpa stabilitas keamanan yang terjamin.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, dalam pemaparannya meluruskan anggapan yang keliru di kalangan kepala daerah.
Banyak pejabat yang kerap ragu melangkah karena khawatir terjerat masalah hukum di kemudian hari. Namun, Kajati menegaskan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.
Sebaliknya, kehadiran jaksa justru untuk memberikan pendampingan hukum, memastikan setiap kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memitigasi risiko hukum sejak dini.
Sinergi antara TNI dan Kejaksaan menjadi kunci utama agar roda pembangunan di Sulawesi Utara dapat berputar lebih cepat namun tetap taat hukum.
Pariwisata dan agrobisnis yang menjadi sektor unggulan tidak akan berkembang jika investor merasa was-was dengan kepastian hukum.
Forum di Tondano siang itu bukan sekadar seminar formalitas, melainkan sebuah komitmen bersama yang dirajut kembali untuk memastikan pembangunan berjalan aman, tertib, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. (**)
