Jakarta, M-Nusantara.com – Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada ironi membeku yang mengetuk kesadaran hukum dan etika publik kita.
Haji adalah ritual kesucian panggilan spiritual yang bagi sebagian besar rakyat Indonesia diraih setelah menabung rupiah demi rupiah selama puluhan tahun di tengah impitan ekonomi. Rabu (12/8/2026)
Menarik Dibaca. . .
Sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membacakan draf dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mantan pejabat publik itu didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622,09 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Di belakang deretan angka kuota haji, ada harapan jutaan warga yang menggantungkan nasibnya pada keadilan dan tata kelola negara.
Namun, saat kewenangan mengelola kuota ibadah tersebut diduga berubah menjadi ruang transaksi kepentingan, persoalannya tidak lagi sekadar angka kerugian finansial, melainkan telah menyentuh titik nadir pengkhianatan amanah publik.
Meskipun uraian angka dalam surat dakwaan tersebut masih merupakan tuduhan yang wajib dibuktikan di hadapan majelis hakim dan belum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, perkara ini membuka kotak pandora mengenai bagaimana kewenangan diskresi publik begitu rentan terkomodifikasi.
Di titik ini, hukum harus bekerja secara presisi melalui dua pilar yang sama tegaknya: bersikap tegas tanpa kompromi terhadap dugaan kejahatan jabatan, seraya tetap memegang teguh asas kehakiman universal presumption of innocence atau praduga tak bersalah.
Persoalan mendasar yang terus berulang dalam birokrasi kita adalah penyakit kronis dalam memandang jabatan sebagai instrumen akumulasi modal pribadi atau kelompok.
Secara konstitusional, pejabat publik bukanlah pemilik negara melainkan pemegang mandat sementara. Anggaran negara bukanlah dana taktis pribadi, dan kewenangan administrasi tidak pernah didesain untuk diperdagangkan atas dasar kedekatan patronase.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah mematok kerangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan tersebut memancangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mulai dari kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, hingga larangan eksplisit atas penyalahgunaan kewenangan.
Ketika seorang pejabat melangkah ke panggung pemerintahan dengan kalkulasi keuntungan pribadi, maka sejak detik pertama kompas etika bernegaranya telah terdistorsi.
Kesalahan terbesar dalam membedah perkara korupsi adalah menjebak sudut pandang kita pada nominal uang yang hilang dari kas negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar perbuatan yang menggerogoti keuangan atau perekonomian negara, melainkan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Dalam kasus kuota haji, potensi penyimpangan tidak hanya melukai keuangan publik, tetapi juga menciderai asas keadilan redistributif, merusak kesetaraan kesempatan warga negara, dan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap integritas sistem pelayanan keagamaan.
Secara filosofis, keberadaan negara dijustifikasi oleh teori kontrak sosial, di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya agar negara dapat mengorganisasi kepentingan umum secara adil.
Ketika diskresi pejabat digunakan melebihi batas moral dan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tindakan tersebut secara otomatis membatalkan legitimasi etis kekuasaan itu sendiri. Tatanan pidana nasional kita, sebagaimana kini dikodifikasi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, secara tegas mengancam setiap tindakan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara. Jabatan publik seharusnya menjadi pemberat tanggung jawab moral dan pidana seseorang, bukan perisai imunitas.
Apabila kekuasaan dihitung sebagai transaksi investasi politik, maka rakyat hanya diletakkan sebagai pasar pengembalian modal. Siklus destruktif ini kerap bermula dari perebutan kemenangan politik, penguasaan jabatan, komersialisasi kebijakan, hingga penggalangan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan.
Dalam pola perburuan rente semacam itu, demokrasi mengalami pembusukan makna: rakyat dipanggil untuk memilih, namun setelah pemilu usai, rakyat justru dikorbankan untuk melayani syahwat kekuasaan.
Kerugian negara bernilai ratusan miliar rupiah pada akhirnya bukan sekadar baris angka dalam laporan audit BPK atau BPKP, melainkan representasi hilangnya manfaat Pelayanan Publik yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Kendati demikian, dalam kapasitas sebagai advokat dan praktisi hukum, saya harus mengingatkan bahwa kritik atas dugaan kejahatan korporasi birokrasi tidak boleh bergeser menjadi penghakiman di ruang publik atau peradilan media sosial. Surat dakwaan adalah hipotesis penuntut umum yang wajib diuji melampaui keraguan yang makul (beyond a reasonable doubt) di ruang sidang.
Beban pembuktian sepenuhnya berada di pundak jaksa penuntut umum, dan setiap terdakwa berhak atas hak pembelaan diri yang adil. Kedewasaan sebuah negara hukum diuji bukan dari seberapa beringas publik menghakimi seseorang sebelum ketukan palu hakim, melainkan dari konsistensi kita menegakkan hukum tanpa melanggar prinsip keadilan itu sendiri.
Jika kelak tuduhan ini terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan, fokus perbaikan tidak boleh berhenti pada upaya pemidanaan individu. Pertanyaan substantifnya adalah mengapa arsitektur sistem pengalokasian kuota memungkinkan celah manipulasi itu terjadi.
Evaluasi mendasar harus diarahkan pada transparansi prosedur, efektivitas pengawasan internal, penanganan konflik kepentingan, hingga keandalan mekanisme checks and balances. Pemberantasan korupsi yang dewasa tidak boleh sekadar berburu tersangka untuk mengisi sel tahanan, melainkan wajib membongkar celah struktural yang memfasilitasi terjadinya kejahatan.
Hukum administrasi negara semestinya menjadi benteng pertahanan terdepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Pencegahan seharusnya telah bekerja secara mandiri melalui pengawasan internal, transparansi informasi publik, dan akuntabilitas kebijakan sebelum komisi antikorupsi atau kejaksaan turun tangan. Hukum pidana pada hakikatnya adalah ultimum remedium senjata terakhir ketika seluruh benteng pencegahan dan etika birokrasi telah bobol.
Sayangnya, negara sering kali lebih gemar beratraksi menghitung kerugian setelah uang publik lenyap, daripada membangun sistem pencegahan yang membuat korupsi menjadi mustahil dilakukan.
Jabatan publik yang mengurus ranah keagamaan menuntut ketaatan etika yang jauh melampaui batas minimal hukum positif. Semakin besar kepercayaan spiritual dan publik yang ditaruh di pundak seorang pejabat, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkannya.
Pada akhirnya, kasus ini harus menjadi momentum koreksi total terhadap cara kita memandang kekuasaan. Negara bukanlah korporasi milik pejabat, dan kewenangan publik bukanlah komoditas dagang.
Hukum harus berdiri di tengah secara presisi : menindak tegas setiap penyelewengan amanah, adil terhadap hak-hak manusia, dan tunduk sepenuhnya pada kekuatan pembuktian.
Editor : Tim Hukum & Politik
