Jakarta, M-Nusantara.com – Ada kekeliruan yang perlahan menjadi kebiasaan dalam membaca demokrasi: seolah-olah politik adalah urusan partai politik, sedangkan rakyat cukup datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang.
Setelah itu, biarkan mereka yang menang mengurus negara. Kalau demokrasi dipahami seperti itu, maka rakyat sebenarnya hanya dibutuhkan selama beberapa menit di bilik suara. Padahal justru setelah pemilu selesai, pekerjaan demokrasi dimulai.
Menarik Dibaca. . .
Rakyat telah memberikan mandat. Maka rakyat berhak bertanya bagaimana mandat itu digunakan. Rakyat berhak mengawasi, mengkritik, menyampaikan keberatan, dan meminta pertanggungjawaban. Inilah yang menjadi perbincangan hangat di tengah publik menjelang akhir pekan ini, Sabtu (15/8/2026), di mana diskursus tentang ruang kritis masyarakat kembali mengemuka.
Konstitusi Indonesia sendiri menempatkan prinsip yang sangat jelas. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum .
Dua ketentuan tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi alarm bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan: kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi pelaksanaannya dibatasi konstitusi. Jadi, setelah memperoleh mandat melalui pemilu, pemerintah tidak memperoleh cek kosong.
Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politicon, makhluk yang secara alamiah hidup dalam komunitas politik.
Maknanya sederhana: politik tidak lahir karena partai politik. Politik lahir karena manusia hidup bersama. Di situlah politik lahir. Partai politik kemudian menjadi salah satu instrumen untuk mengorganisasikan kepentingan tersebut.
Tetapi partai bukan pemilik politik, lebih-lebih bukan pemilik negara. Partai adalah kendaraan politik; negara adalah rumah bersama .
Karena itu, ketika kritik terhadap pemerintah diperlakukan seolah-olah sebagai serangan terhadap negara, kita perlu berhenti sejenak. Pemerintah bukan negara.
Mengkritik pemerintah tidak identik dengan membenci Indonesia. Menolak kebijakan pemerintah tidak sama dengan menolak negara. Mengawasi pejabat bukan tindakan makar.
Justru dalam negara demokratis, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian dari kehidupan politik warga negara.
Dalam perspektif hukum administrasi modern, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibangun antara lain untuk memastikan keputusan dan tindakan pemerintahan berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .
UU tersebut secara eksplisit diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, objektif, profesional, transparan, efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan penjelasan undang-undang tersebut menempatkan warga masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kekuasaan negara.
Kesalahan berikutnya adalah menganggap masyarakat sipil berada di luar politik. Organisasi masyarakat, akademisi, pers, lembaga swadaya masyarakat, kelompok profesi, mahasiswa, komunitas, dan warga negara biasa merupakan bagian dari ruang publik demokratis.
UU Nomor 9 Tahun 1998 memberikan kerangka hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum . Undang-undang tersebut mengakui kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak, sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan menghormati hak serta kepentingan masyarakat lainnya.
MTI mencatat bahwa terdapat setidaknya tujuh episode terdokumentasi di mana pelabelan negatif dan stigmatisasi dialamatkan kepada warganya sendiri sejak menjabat pada Oktober 2024 .
Pola ini dinilai bukan sekadar kepeleset lidah, melainkan puncak dari pola berulang pendelegitimasian suara kritis.
Ada ironi yang kadang sulit disembunyikan. Sebelum pemilu, rakyat disebut pemilik kedaulatan. Sesudah pemilu, rakyat kadang diperlakukan seperti penonton yang diminta memahami semua keputusan pemerintah.
Sebelum pemilu, suara rakyat dicari. Sesudah pemilu, suara rakyat yang berbeda kadang dianggap mengganggu.
Pertanyaan ini bukan penghinaan terhadap pemerintah. Justru sebaliknya. Ini adalah pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh setiap pemerintahan yang percaya kepada demokrasi.
Rakyat tidak memberikan mandat untuk disuruh diam. Mandat politik bukan mandat untuk berkuasa tanpa koreksi. Mandat adalah kepercayaan yang harus dijaga, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang sesungguhnya menjadi pemilik kekuasaan dalam negara demokratis? Jawabannya telah diletakkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar .
Artinya, rakyat bukan sekadar objek kebijakan. Rakyat adalah sumber legitimasi kekuasaan.
Karena itu, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang berhasil membuat semua orang diam. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan arah, menerima koreksi tanpa kehilangan wibawa, dan mempertanggungjawabkan kewenangan tanpa merasa sedang diadili oleh rakyat.
Sebab pada akhirnya, ukuran kedewasaan demokrasi bukan seberapa banyak orang yang memuji pemerintah. Ukuran yang lebih jujur adalah: apakah orang yang tidak setuju masih bebas berbicara, apakah kebijakan masih dapat dikoreksi, apakah kekuasaan masih dapat diawasi, dan apakah hukum masih mampu mengatakan “tidak” kepada penguasa ketika penguasa melampaui batas.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H.
Advokat dan Praktisi Hukum
