Jakarta, M-Nusantara.com – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2026), menyisakan persoalan mendasar tentang kewajiban verifikasi data oleh pejabat publik, setelah pernyataan mengenai upah buruh pengupas bawang sebesar Rp 700.000 per kilogram memicu perdebatan luas di masyarakat.
Kehebohan dimulai ketika Presiden memperkenalkan Susanah, seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor, sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Program Sembako, dengan menyebut upah mengupas bawang yang diterimanya mencapai Rp 700.000 per kilogram .
Menarik Dibaca. . .
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan dan memicu pertanyaan publik mengenai kebenaran data yang disampaikan di hadapan forum kenegaraan tersebut .
Merespons polemik yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan memverifikasi angka tersebut dan menelusuri data sebenarnya di lapangan . “Nanti kita cek ya,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026), tanpa memberikan penjelasan teknis secara rinci .
Persoalan ini bukan sekadar soal nominal angka, melainkan menyangkut prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menempatkan kecermatan sebagai salah satu fondasi penyelenggaraan pemerintahan .
Asas kecermatan mengandung arti bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan tersebut .
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sudahkah angka tersebut diverifikasi secara metodologis sebelum disampaikan kepada publik? Apa definisi “upah per kilogram”? Berapa kilogram bawang yang mampu dikupas dalam satu hari? Apakah Rp 700.000 merupakan pendapatan bersih, tarif jasa, atau ada konteks lain yang tidak terlihat dalam informasi yang disampaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya telah terjawab sebelum sebuah angka digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat di hadapan publik.
Dalam pidato politik, optimisme dan harapan memang diperlukan, namun ketika angka digunakan sebagai bukti keadaan sosial-ekonomi rakyat, angka tersebut harus tunduk pada disiplin yang berbeda.
Angka harus dapat ditelusuri, memiliki konteks, dapat diuji, dan tidak boleh menyesatkan publik. Sebab satu angka yang keliru di meja makan mungkin hanya menjadi bahan tertawaan, tetapi satu angka yang keliru di ruang kebijakan dapat menjadi dasar keputusan yang salah.
Yang patut digarisbawahi, perdebatan publik tidak seharusnya diarahkan kepada Ibu Susanah. Beliau adalah warga negara yang diperkenalkan sebagai contoh penerima manfaat, bukan pembuat pidato, bukan penyusun data, dan bukan pejabat yang menetapkan kebijakan ekonomi . Menjadikan dirinya bahan olok-olok adalah tindakan yang tidak adil.
Yang harus diperiksa adalah angka yang digunakan untuk menggambarkan keadaan orang kecil tersebut: jika angka itu benar, jelaskan mekanismenya; jika angka itu tidak lengkap, lengkapi konteksnya; jika ternyata terjadi kekeliruan, koreksi secara terbuka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan perwujudan dari Pasal 28F UUD 1945, menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Maka ketika pemerintah menggunakan data untuk menjelaskan keberhasilan kebijakan, masyarakat berhak bertanya: sumber datanya dari mana? metodologinya bagaimana? periode pengukurannya kapan? apakah angka tersebut menggambarkan kondisi umum atau hanya kasus individual? Pertanyaan seperti itu bukan sikap anti-pemerintah, melainkan literasi publik dalam negara demokrasi.
Kesalahan manusiawi bisa terjadi, bahkan institusi negara pun bisa keliru. Yang menjadi masalah adalah ketika kesalahan informasi dibiarkan karena sudah menjadi bagian dari narasi keberhasilan. Dalam pemerintahan modern, prinsip falsifiability yang diajarkan Karl Popper relevan diterapkan: sebuah klaim yang baik harus terbuka untuk diuji dan, bila ternyata keliru, dapat ditolak. Kalau data benar, buka untuk diperiksa; kalau salah, jangan gengsi untuk memperbaiki.
Di sinilah kritik yang lebih tajam perlu diarahkan kepada sistem birokrasi. Seorang Presiden, menteri, gubernur, atau bupati tentu tidak mungkin memeriksa sendiri seluruh data yang masuk ke meja mereka.
Mereka memiliki staf, kementerian, badan, tenaga ahli, birokrat, tim komunikasi, perangkat statistik, dan aparat pemerintah daerah.
Pertanyaan yang lebih sehat adalah: di mana proses verifikasinya gagal? Apakah data dikumpulkan dengan benar? Apakah ada cross-check? Apakah angka tersebut dibandingkan dengan data resmi? Apakah ada seseorang di dalam lingkaran kekuasaan yang memiliki keberanian mengatakan: “Pak, angka ini sebaiknya kita cek lagi.”
Budaya birokrasi yang terlalu hierarkis memiliki satu penyakit klasik: orang lebih takut mengoreksi atasan daripada membiarkan informasi yang belum matang naik ke atas.
Padahal dalam tata kelola modern, loyalitas birokrasi bukanlah selalu membenarkan pimpinan. Loyalitas yang benar adalah memberikan informasi yang benar kepada pimpinan, sekalipun informasi itu tidak menyenangkan. Pejabat publik membutuhkan orang yang berani mengatakan: “Data ini belum cukup, Pak”; “Angka ini perlu diverifikasi, Pak”; “Ini tidak konsisten dengan data lapangan, Pak.” Itulah loyalitas profesional.
Kabinet Bayangan, dalam analisisnya atas pidato kenegaraan tersebut, menilai bahwa pidato tersebut sarat dengan klaim sepihak yang jauh dari realitas lapangan .
Secara garis besar, Kabinet Bayangan menilai RAPBN 2027 dirancang dengan asumsi makro yang sangat optimistis, tetapi gagal menjawab persoalan mendasar seperti kesenjangan kelas menengah, turbulensi fiskal daerah, anomali iklim, hingga krisis perlindungan bagi kelompok rentan . Kritik ini memperkuat urgensi verifikasi data dalam setiap pernyataan publik yang menyangkut kondisi sosial-ekonomi rakyat.
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik mengenai angka Rp 700.000 tersebut. Justru kritik semacam ini dapat menjadi alarm agar sistem komunikasi pemerintahan diperbaiki.
Bila angka tersebut memang benar, pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka: berapa volume pekerjaan, berapa jam kerja, bagaimana mekanisme pembayarannya, siapa pemberi kerja, dan apakah angka tersebut memang merupakan standar upah yang berlaku. Sebaliknya, apabila terdapat kekeliruan penyampaian, cukup dikoreksi. Tidak perlu perang narasi, tidak perlu menyerang pengkritik, tidak perlu mencari musuh. Koreksi data adalah bagian dari pemerintahan yang sehat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal bawang, melainkan soal standar integritas informasi pemerintah. Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu terdengar hebat, melainkan pemerintah yang jujur terhadap keadaan.
Tidak ada kehormatan yang hilang dari kalimat: “Kami perlu memeriksa kembali data tersebut.” Justru kalimat itu menunjukkan bahwa negara masih memiliki rem dan kesadaran akan pentingnya akurasi informasi.
Dalam negara hukum, kekuasaan boleh memiliki kewenangan, tetapi fakta tetap memiliki otoritasnya sendiri. Dan bawang boleh dikupas; angka juga harus dikupas sampai terlihat mana fakta, mana asumsi, dan mana sekadar narasi.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
