Jakarta, M-Nusantara.com — Di tengah gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah catatan kritis mewarnai momentum bersejarah ini.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi, menyuarakan pertanyaan mendasar : sudahkah kemerdekaan dirasakan dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan nyata, atau hanya berhenti pada seremoni tahunan? Senin (17/8/2026)
Menarik Dibaca. . .
Peringatan HUT RI ke-81 yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” diwarnai dengan pelaksanaan upacara sakral di Istana Merdeka yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto .
Namun, di balik semarak perayaan, advokat sekaligus praktisi hukum Reinhard Wowiling, S.H., dalam sebuah esai yang diperoleh media ini, mengingatkan bahwa kemerdekaan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar simbol.
“Kemerdekaan bukan sekadar bendera yang berkibar di tiang. Ia adalah perut yang tidak keroncongan di pagi hari, anak yang bisa sekolah tanpa hutang, dan orang kecil yang bisa masuk ruang pengadilan tanpa membeli keadilan. Jika itu belum terasa, maka kita hanya sedang merayakan simbol—bukan kemenangan,” tulis Reinhard.
Refleksi ini menguatkan narasi yang selama ini mengemuka bahwa Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945) masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam menerjemahkan kedaulatan rakyat menjadi kebijakan yang berpihak.
Pengamat dan sejumlah lembaga menyoroti adanya kesenjangan antara tema kemerdekaan dan kondisi faktual di lapangan. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa kemerdekaan secara politik selama 81 tahun belum sepenuhnya tercermin dalam pemerataan akses layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat .
“Indonesia memang merdeka secara politik selama 81 tahun, tapi kemerdekaan belum dirasakan dalam bentuk akses layanan publik yang merata,” ujar Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar .
Hal senada disuarakan oleh kalangan muda di Yogyakarta. Dalam aksi di depan Museum TNI AD, Aliansi Pembebasan Rakyat menyampaikan keresahan bahwa perayaan seremonial tidak sebanding dengan kenyataan hidup yang kian mencekik, seperti melemahnya nilai tukar rupiah dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan .
Catatan kritis juga menyasar pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menekankan bahwa semangat kemerdekaan harus semakin terasa dalam sistem hukum Indonesia, di mana KUHP dan KUHAP baru diharapkan membawa paradigma yang lebih humanistik .
Sementara itu, Salah satu Ketua Umum Partai dalam amanatnya di acara partai mengkritik penegakan hukum yang dinilainya belum menghadirkan keadilan. Ia bahkan membandingkannya dengan gaya kolonial Belanda dan menyoal adanya kasus seorang ibu yang dipenjara karena mencuri labu akibat kelaparan, sementara kasus korupsi besar terkesan tidak tertangani .
Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 menjadi penguat sorotan tersebut. Skor Indonesia anjlok menjadi 34, turun 10 peringkat ke posisi 109 dari 180 negara .
Reinhard Wowiling dalam esainya menyebut ini sebagai alarm keras. “Korupsi karenanya bukan sekadar persoalan pidana. Ia adalah persoalan keadilan sosial,” tulisnya.
Kritik tajam juga dilontarkan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyimpan persoalan struktural, mulai dari landasan hukum yang lemah hingga kasus keracunan yang menimpa ribuan anak .
“Program MBG sudah meracuni 38.000 anak berdasarkan catatan Komnas HAM,” tegas Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII, seraya menyayangkan amar putusan MK yang membiarkan pemotongan dana pendidikan untuk MBG masih berlangsung hingga 2028 .
CELIOS turut mengkritik kebijakan KPR dengan tenor 40 tahun yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat, terutama karena risiko kenaikan suku bunga dan beban cicilan yang mungkin terus berlanjut hingga masa pensiun .
Di tengah pusaran kritik, terdapat seruan untuk mengembalikan makna kemerdekaan pada esensinya. Sebuah artikel di Kompas bertajuk “Merajut Kembali Kedaulatan di Hari Kemerdekaan” mengingatkan bahwa kebesaran sebuah negara tidak diukur dari usia atau seremoni, melainkan kesungguhan menepati janji kemerdekaan: keadilan sosial dan kehidupan layak .
Reinhard Wowiling menutup esainya dengan pesan agar Merah Putih tidak dijadikan tirai penutup kegagalan tata kelola. “Kita bisa mencintai Indonesia dengan hati yang penuh sekaligus mengkritik pemerintah dengan pikiran yang jernih. Kita bisa menghormati presiden tanpa harus menyetujui seluruh kebijakannya,” tegasnya.
Pada usia 81 tahun, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tidak sekadar merayakan simbol, tetapi juga mewujudkan janji kemerdekaan : hukum yang bekerja, pemerintahan yang bersih, ekonomi yang memberi kesempatan, dan rakyat yang hidup dengan martabat.
(Oleh : Reinhard Wowiling S.H)
