Minahasa, M_Nusantara.com – Suara rakyat Sulawesi Utara (Sulut) menggema di jantung legislasi nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI Kamis (29/1/2026), Gubernur Sulut hadir dengan tekad baja memperjuangkan nasib para penambang rakyat melalui usulan pengesahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Perjuangan yang langsung mendapat sorotan dan apresiasi tinggi dari seorang putra langowan, Panglima Jim Yon , yang akrab disapa, (Tosbro08)
Jim Yon, sapaan akrabnya, dengan penuh semangat menyampaikan apresiasi dan dukungannya. “Ini adalah langkah nyata dan berani. Gubernur kita tidak hanya bicara di daerah, tetapi langsung membawa suara rakyat kecil, suara para penambang rakyat yang selama hidup dalam ketidakpastian, ke meja kebijakan nasional. Torang harus dukung ini!” tegas Jim Yon
Menarik Dibaca. . .
Dukungan serupa juga mengalir dari lingkaran Tosbro ’08, yang menggambarkan kuatnya sinergi antara kepemimpinan nasional dan daerah. “Perjuangan untuk rakyat kecil, untuk kedaulatan ekonomi daerah, adalah jiwa dari perjuangan kita. Apa yang dilakukan Gubernur Sulut ini konkret, visioner, dan tepat sasaran. Ini sejalan dengan semangat kita membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” demikian disampaikan oleh kubu pendukung Prabowo yang mendengar laporan dari Senayan.
Dalam paparannya yang lugas dan berbasis data, Gubernur Sulut menegaskan bahwa legalisasi pertambangan rakyat adalah amanat untuk mengakhiri ketidakpastian hukum. “Mereka berhak beroperasi secara sah, aman, tenang, dan bermartabat. Ini adalah janji saya kepada seluruh masyarakat Sulut,” seru Gubernur, menekankan bahwa hal ini adalah katalisator bagi peningkatan kesejahteraan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuh poin krusial yang dipaparkan Gubernur menjadi bukti kesiapan dan keseriusan Pemprov Sulut. Poin-poin itu meliputi kejelasan data KTP penambang asli Sulut, kuota BBM bersubsidi, pengaturan pajak alat berat yang proposional, pengawasan ketat bahan kimia berbahaya, penataan tata niaga hasil tambang, kerja sama riset dengan perguruan tinggi melalui BUMD, serta percepatan proses pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan yang bertanggung jawab.
“Sinergi pusat-daerah yang kita perjuangkan hari ini harus melahirkan regulasi yang seimbang. Berpihak pada rakyat, menjaga alam, sekaligus mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Ini adalah jalan yang Torang tempuh bersama,” imbuh Gubernur, menyentuh hati banyak pihak.
Kabar gembira pun datang. Usulan strategis dari Sulut ini mendapat respons positif dan perhatian serius dari jajaran pemerintah pusat. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno yang hadir menyatakan dukungan dan komitmen untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.
Menyikapi perkembangan ini, Jim Yon kembali menegaskan, “Dukungan dari pusat ini adalah angin segar. Tapi perjuangan belum selesai. Torang harus pastikan komitmen ini jadi aksi nyata di lapangan. Prabowo dan kita semua di Tosbro ’08 akan terus mengawal, karena ini tentang hidup matinya ekonomi rakyat Sulut.”
Pertemuan di Senayan ini bukan sekadar rapat formal. Ia telah menjadi simbol perjuangan kolektif. Diperjuangkan oleh pemimpin daerah, didorong oleh tokoh masyarakat seperti Panglima Tosbro 08, dan diamini oleh visi kepemimpinan nasional ala Prabowo. Sebuah trilogi kekuatan yang menyatu dalam satu tujuan: menyejahterakan rakyat Sulut.
Semangat “Torang Bisa!” yang selalu dikumandangkan Jim Yon dan kawan-kawan, hari ini menemukan manifestasinya dalam diplomasi kebijakan yang dilakukan Gubernur Sulut. Perjuangan untuk kepastian dan martabat para penambang rakyat telah melampaui batas provinsi, menjadi percontohan nyata pembangunan berbasis rakyat yang didukung penuh oleh jaringan nasional. Langkah hari ini adalah kemenangan awal bagi demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. (**)
