Jaķarta, M_Nusantara.com Gedung DPR RI menjadi saksi bagi sebuah perjuangan yang penuh haru. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, hadir bukan sekadar sebagai tamu, tetapi sebagai penyambung lidah ribuan penambang rakyat di tanah Minahasa. Di Ruang Rapat Komisi XII, Kamis (29/1/2026), udara terasa tebal dengan harapan dan tuntutan akan perubahan.
Dengan langkah tegas dan sorot mata yang penuh keyakinan, Gubernur Yulius membuka suara. Di hadapan para anggota dewan, ia menegaskan komitmennya yang sudah menjadi janji sejak lama: mengangkat para penambang rakyat dari bayang-bayang ketidakpastian dan status ilegal. “Ini adalah janji saya kepada masyarakat,” ucapnya lantang, menekankan bahwa bekerja dengan aman, tenang, dan bermartabat adalah hak yang harus mereka dapatkan.
Menarik Dibaca. . .
Bagi Yulius, legalisasi bukan sekadar urusan administratif belaka. Ia memandangnya sebagai kunci pembuka gerbang kesejahteraan yang lebih luas. Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ia usung, diyakininya bakal menjadi mesin penggerak baru bagi perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengentaskan kehidupan para penambang dan keluarganya.
Perjuangan itu punya peta yang konkret. Gubernur dengan rinci memaparkan tujuh poin penting yang menjadi pilar pengelolaan WPR. Mulai dari kejelasan status penambang dalam KTP, penambahan kuota BBM bersubsidi, pengaturan pajak alat berat, hingga pengawasan ketat penggunaan bahan kimia berbahaya. Setiap poin adalah jawaban atas keluhan yang selama ini membelit dunia pertambangan rakyat.
Namun, visinya melampaui sekadar legalisasi operasi. Yulius menyoroti pentingnya penataan tata niaga hasil tambang dan melibatkan perguruan tinggi dalam riset dan pendampingan melalui BUMD. Ia ingin pertambangan rakyat tak hanya produktif, tetapi juga cerdas dan berwawasan lingkungan, menjaga kelestarian alam Sulawesi Utara untuk generasi mendatang.
Salah satu simpul paling krusial adalah lahan. Gubernur pun mengusung wacana percepatan proses pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat. Ini adalah langkah berani untuk menyelesaikan salah satu akar masalah yang kerap memicu konflik dan mempertahankan status quo ilegalitas.
Gagasan-gagasan strategis itu tidak jatuh ke telinga yang tuli. Para anggota Komisi XII DPR RI menyambutnya dengan perhatian serius. Usulan dari Manado itu dinilai bisa menjadi masukan berharga dalam penyusunan regulasi nasional, menunjukkan bahwa suara dari daerah mulai didengar dalam koridor kebijakan yang lebih tinggi.
Kehadiran Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Dirjen Minerba Tri Winarno dalam RDP tersebut memberi sinyal positif. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perbincangan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari dialog strategis yang diharapkan bisa segera berbuah menjadi keputusan dan regulasi yang memihak rakyat.
Rapat telah usai, tetapi perjuangan masih panjang. Gubernur Yulius beserta jajaran meninggalkan Gedung DPR dengan beban yang sedikit lebih ringan, namun dengan tekad yang semakin membara. Harapan baru telah ditabur. Kini, semua pihak menunggu dan bekerja sama agar benih legalitas itu tumbuh menjadi pohon kesejahteraan yang rindang bagi para penambang rakyat Sulawesi Utara. Perjalanan menuju pengakuan dan keberdayaan resmi dimulai dari sini. (**)
