Jakarta, M-Nusantara.com – Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Per 25 Agustus 2026, RUU ini tercatat masih dalam Prolegnas Prioritas 2026 dengan target pengesahan paling lambat pada Desember 2026.
Komisi III DPR menegaskan pembahasan terus berjalan, melibatkan puluhan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja ke daerah. Rabu (26/8/2026)
Menarik Dibaca. . .
Namun, di balik proses legislasi yang berjalan, muncul pertanyaan kritis dari masyarakat : mengapa pengambilan harta yang terbukti berasal dari kejahatan harus menunggu begitu lama? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan tuntutan konstitusional kepada para pemegang mandat rakyat agar politik tidak terlalu lama berpikir ketika uang negara sedang hilang.
Filosofi pemberantasan korupsi modern telah bergeser. Pertanyaan utamanya bukan lagi “berapa tahun koruptor dihukum?”, melainkan “berapa banyak hasil kejahatan yang berhasil dikembalikan kepada negara?”
Saat ini, hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengenal perampasan aset sebagai pidana tambahan melalui Pasal 18 UU Tipikor.
Namun, RUU Perampasan Aset hadir untuk menjawab persoalan yang lebih luas: bagaimana negara mengejar aset hasil kejahatan secara efektif ketika pelaku meninggal, melarikan diri, tidak dapat dituntut, atau proses pidananya tidak mampu menjangkau seluruh konstruksi kepemilikan aset .
Indonesia juga telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, yang menempatkan pemulihan aset sebagai bagian penting kerja sama pemberantasan korupsi internasional.
Dengan demikian, asset recovery bukan gagasan eksperimental, melainkan bagian dari perkembangan hukum antikorupsi modern .
Kritik terhadap RUU ini harus dibuat dewasa. Masyarakat tentu ingin negara mampu merampas aset koruptor, tetapi masyarakat juga tidak ingin suatu hari negara dapat berkata: “Kami tidak tahu Anda bersalah atau tidak. Tetapi aset Anda kami ambil dulu.”
Itu bukan pemberantasan korupsi. Itu adalah potensi kesewenang-wenangan .
Komisi III sendiri mengakui bahwa mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) membutuhkan prasyarat yang jelas, termasuk standar pembuktian dan perlindungan terhadap pihak ketiga .
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan sebagian besar masyarakat mendukung RUU ini disusun secara cermat, sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum .
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menekankan bahwa pembahasan RUU ini tidak bisa hanya dilihat dari perspektif pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum perdata terkait status kepemilikan harta .
Prinsipnya sederhana: negara harus kuat mengambil harta hasil kejahatan, tetapi harus lebih kuat lagi ketika diminta membuktikan bahwa harta tersebut memang hasil kejahatan. Di situlah rule of law diuji .
Pertanyaan politik yang menarik adalah bagaimana jika pimpinan DPR berasal dari PDIP, tetapi mayoritas kekuatan politik di DPR berada pada partai-partai pendukung pemerintah?
Jawabannya harus dilihat secara konstitusional. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi Pasal 20 ayat (2) secara tegas menyatakan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Ketua DPR bukanlah “pemilik” legislasi .
Legislator PDIP, I Nyoman Parta, menegaskan RUU Perampasan Aset tidak mungkin dibatalkan secara tiba-tiba karena seluruh proses pembentukannya harus mengikuti mekanisme legislasi yang telah diatur, termasuk melalui sidang paripurna .
Lalu, apakah “kedaruratan” bisa membuat RUU langsung sah? Tidak dalam arti DPR dapat menetapkannya sepihak. Namun, UUD 1945 memiliki instrumen khusus: Perppu.
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden, bukan DPR, untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Namun, kata “kegentingan yang memaksa” bukan mantra konstitusional yang dapat diucapkan setiap kali pemerintah merasa sebuah RUU penting .
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan parameter: harus ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat; undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai; serta keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui prosedur pembentukan UU biasa .
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah belum melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Perppu terkait RUU Perampasan Aset, karena mekanisme hukum yang ada saat ini dinilai masih cukup memadai .
Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset selesai pada Desember 2026. Namun, jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU ini hanya memiliki waktu sekitar 8 minggu .
Sejauh ini, Komisi III telah menggelar 35 kali RDPU dan 3 kali kunjungan kerja ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat .
Ketua DPR Puan Maharani menjamin pembahasan RUU ini tetap menjadi fokus DPR, dengan tetap memperhatikan asas partisipasi bermakna .
Publik berhak menuntut agar RUU ini tidak kembali menjadi “pekerjaan rumah” yang diwariskan dari satu periode politik ke periode berikutnya. Namun rakyat juga berhak menuntut agar ketika akhirnya disahkan, undang-undang itu bukan sekadar “UU untuk merampas aset”, melainkan UU untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirampas melalui kejahatan, dengan proses hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan .
Sebab filosofi tertinggi asset recovery bukanlah membuat negara menjadi kaya karena merampas. Filosofinya jauh lebih sederhana: yang dicuri dari rakyat harus kembali kepada rakyat.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
