Minahasa, M_Nusantara.com – Kasus sengketa tanah seluas 46 hektar di Desa Sea, Minahasa, Sulawesi Utara, yang dikenal sebagai Kebun Tumpengan, menguak praktik mafia tanah, pertanahan, dan peradilan yang rumit. Perjalanan hukum tanah ini bermula dari statusnya sebagai tanah adat Minahasa sebelum akhirnya menjadi rebutan yang melibatkan masyarakat, perusahaan kolonial, hingga penerbitan sertifikat hak milik (SHM) yang diduga bodong.
Awalnya, kawasan tersebut merupakan hutan adat Minahasa. Sejumlah oknum masyarakat adat kemudian membuka dan mengolahnya menjadi kebun, mengubah statusnya menjadi tanah milik pribadi (Tanah Pasini) yang dikenal sebagai Kebun Tumpengan. Pada masa sebelum kemerdekaan, perusahaan keluarga Van Essen, N.V. Handel Maatschappij Toko Van Essen, membeli tanah tersebut dan mendaftarkannya sebagai tanah eigendom (hak milik) sesuai hukum kolonial Belanda.
Menarik Dibaca. . .
Untuk memperoleh modal dari pemerintah Hindia Belanda, perusahaan Van Essen kemudian mengajukan hak usaha perkebunan (erfpacht) di atas tanah eigendom miliknya. Tanah itu kemudian ditanami kelapa, sehingga dikenal sebagai perkebunan kelapa Tumpengan. Pasca kemerdekaan, situasi politik memanas dengan meletusnya perang Permesta di Sulawesi Utara.
Pada masa sulit selama perang Permesta, masyarakat Desa Sea, termasuk almarhum David Giroth (ayah para terdakwa), meminjam tanah milik Van Essen untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan. Setelah situasi mereda, pemilik perusahaan, Louis Rijken Van Essen, melakukan tindakan yang menentukan.
Louis Rijken Van Essen melepaskan hak atas tanah eigendom tersebut kepada masyarakat Desa Sea yang telah bercocok tanam di atasnya. Pelepasan hak ini dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Eigendom tertanggal 2 Februari 1962, yang diterbitkan oleh Biro Agraria Pemerintah Daerah Tingkat II Minahasa atas nama Bupati Minahasa. Saat itu, BPN belum terbentuk dan wewenang berada di tangan pemerintah daerah.
Berdasarkan surat pelepasan hak itulah, masyarakat Desa Sea, termasuk keluarga Giroth, merasa sebagai pemilik sah dan mulai menanami lahan seluas 46 hektar tersebut dengan tanaman keras seperti kelapa dan cengkih. Mereka menduduki, menguasai, dan mengolah tanah itu secara turun-temurun.
Di sisi lain, muncul klaim lain dari Jan Set Mumu. Ia menyatakan telah membeli tanah yang sama dari Sophia Alida Van Essen berdasarkan Akta Hak Erfpacht No. 17 tanggal 9 Maret 1953. Namun, dokumen ini hanya berupa salinan yang dibuat oleh pegawai pencatat, bukan pejabat berwenang, sehingga dikategorikan sebagai akta palsu yang tidak mengikat secara hukum.
Bermodal dokumen yang diragukan keasliannya itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dikabarkan mengkonversi hak erfpacht menjadi Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Mumu Cs dan kemudian PT. Mumber. Meski demikian, secara fisik tanah tetap dikuasai oleh masyarakat Desa Sea.
Pada 1988, sebagian tanah (sekitar 11 hektar) dijual masyarakat kepada almarhum Fredy Sualang (mantan Wakil Gubernur Sulut) dan berhasil disertifikatkan dengan benar. Sisa tanah sekitar 35 hektar tetap dikuasai masyarakat. Namun, pada 1995, terbit tiga SHM atas sisa tanah 35 hektar tersebut atas nama Mumu Cs.
Penerbitan tiga SHM itu dinilai janggal. SHM diterbitkan tanpa pengukuran lapangan dan proses administrasi yang semestinya melalui Desa Sea, melainkan melalui Desa Malalayang II di Kota Manado. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa SHM tersebut adalah sertifikat “bodong” hasil konspirasi antara Mumu Cs dan oknum pegawai BPN.
Karena tidak bisa menguasai tanah secara fisik, Mumu Cs lalu menempuh jalur hukum. Pada 1999, mereka melaporkan masyarakat, termasuk David Giroth, dengan tuduhan penyerobotan. Namun, Pengadilan Negeri Manado membebaskan para terdakwa karena tidak terbukti bersalah.
Mumu Cs juga menggugat secara perdata melalui tiga gugatan di Pengadilan Negeri Manado. Lagi-lagi, mereka gagal karena pengadilan menolak gugatan dengan alasan penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti siapa dan di mana letak tanah yang digugat.
Setelah mentok, Mumu Cs menjual tiga SHM bodong tersebut kepada Jimmy Widjaja dan PT. Buana Propertindo Utama berdasarkan Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada 2015-2016. Padahal, saat itu belum ada peralihan hak secara resmi. Atas dasar PPJB, Jimmy Widjaja dan perusahaan tersebut mulai melaporkan masyarakat, termasuk Jemmy Giroth dan Arie Giroth, untuk kasus yang sama.
Kejanggalan muncul ketika laporan Jimmy Widjaja justru diproses hingga ke pengadilan, berbeda dengan nasib laporan Mumu Cs sebelumnya yang kandas. Pada 2017, empat warga, termasuk Jemmy Giroth, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado. Hal ini memunculkan analisis adanya kriminalisasi dan perbedaan perlakuan hukum yang signifikan.
Kini, jejak mafia tanah dan peradilan ini mulai terungkap dalam persidangan perkara pidana No. 327/Pid.B/2025/PN Mnd di Pengadilan Negeri Manado. Majelis hakim yang menangani perkara ini terdiri dari Ketua Majelis Hakim Edwin Marentek, S.H., Hakim Anggota I Aminudin Dunggio, S.H., M.H., dan Hakim Anggota II Bernadus Papendang, S.H., dengan Panitera Pengganti Jemmy Jefrrie Kumontoy, S.H. Masyarakat berharap pemeriksaan ini dapat mengungkap kebenaran dan mengembalikan hak atas tanah yang telah mereka kuasai puluhan tahun berdasarkan surat pelepasan hak 1962. (**)
