Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Kasus ketiga yang menjerat mantan Bupati Minahasa Utara ini dinilai menjadi alarm urgensi aturan perampasan aset untuk menimbulkan efek jera. Penangkapan Vonnie Anneke Panambunan (VAP) setelah dua tahun masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kembali menyoroti lemahnya efek jera hukuman penjara bagi koruptor.
Mantan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Mimika, Papua, setelah dua tahun menjadi buronan .
Menarik Dibaca. . .
Penangkapan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perluasan RSUD Maria Walanda Maramis yang merugikan keuangan negara hingga Rp 19,8 miliar .
Kasus ini menjadi yang ketiga kalinya bagi VAP, menambah panjang rekam jejak hukumnya di bidang korupsi .
Sebelumnya, ia pernah terjerat kasus korupsi proyek Bandara Kutai Kartanegara pada 2008 dan proyek pemecah ombak Likupang pada 2021 .
Pengamat hukum dan sosial Sulawesi Utara, Efraim Lengkong, menilai penangkapan VAP untuk ketiga kalinya menjadi sinyal betapa mendesaknya RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan.
Dengan aturan ini, diharapkan akan menimbulkan efek jera yang nyata bagi para pelaku korupsi.
“Fenomena yang terjadi saat ini, hukuman penjara justru terasa makin ringan: dipenjara berarti makan gratis, tidur gratis, bahkan bisa menikmati fasilitas AC dan TV.
Sementara itu, mereka tetap berharap setelah habis masa hukuman, masih bisa hidup bergelimang harta benda yang tak akan habis turun-temurun hingga ke anak cucu,” ujarnya.
Diketahui bahwa VAP adalah sosok yang dikenal sangat religius dan ringan tangan.
Efraim menyoroti ironi antara tingkat religiusitas tinggi dan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang tetap rendah.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat religiusitas tertinggi, mencapai 93-96%, namun skor CPI tetap rendah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa agama sering kali hanya dijadikan sandaran moral dan rasa takut dosa, tetapi tidak menjamin kepastian hukum yang tegas.
“Agama pun sering disalahgunakan sebagai tameng bagi penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi kemunafikan di mana para pengendali hukum sering berlindung di balik agama dan lebih mengandalkan moralitas, bukan pada tegaknya hukum yang pasti,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Efraim menunjuk negara-negara sekuler seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang memiliki skor CPI 87-90.
“Di sana, tingkat korupsi, suap, pungutan liar, serta kriminalitas lainnya hampir tidak ditemukan. Hal ini tercipta karena hukum ditegakkan dengan tegas; polisi, jaksa, dan hakim menerapkan hukum tanpa pandang bulu,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa di negara-negara tersebut, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat baik.
“Di negara sekuler dengan persentase penduduk ateis tinggi justru memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap polisi, jaksa, dan hakim, dengan angka kepuasan 70% hingga lebih dari 85%. Pencapaian ini tidak didorong oleh religiusitas, melainkan oleh transparansi sistem, rendahnya korupsi, serta tegaknya rule of law,” pungkasnya.
Oleh : Efraim Lengkong (71)
