Jakarta, M-Nusantara.com – Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dipastikan akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.
Target ini disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI Kamis (27/8/2026) dan ditegaskan kembali pimpinan DPR serta jajaran Komisi III sebagai bentuk komitmen penyelesaian regulasi yang dinantikan publik .
Menarik Dibaca. . .
Rapat Paripurna Senin (31/8/2026) semakin mengukuhkan komitmen tersebut, di mana seluruh fraksi menyepakati percepatan pembahasan yang hanya menyisakan waktu sekitar delapan pekan masa sidang efektif .
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menggaransi proses legislasi mulai dari rapat dengar pendapat, harmonisasi, hingga pengesahan tingkat kedua akan tuntas sesuai jadwal .
Namun, di balik target percepatan, Advokat dan Praktisi Hukum Reinhard Wowiling, S.H., mengingatkan bahwa kewenangan luar biasa negara untuk merampas aset sebelum adanya vonis pengadilan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) menghadirkan ujian besar bagi prinsip negara hukum.
“RUU ini bukan sekadar senjata baru melawan kejahatan, tetapi juga ujian bagi kepastian hukum dan perlindungan hak milik warga negara,” ujarnya dalam analisis yang diterima redaksi .
Komisi III DPR telah merumuskan 13 jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, hingga perdagangan orang .
Meski korupsi masuk dalam daftar, yang menjadi sorotan publik adalah mekanisme Non-Conviction Based (NCB) yang memungkinkan negara mengejar dan merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku .
Mekanisme ini dinilai penting untuk memulihkan kerugian negara ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia .
Wowiling menegaskan bahwa perampasan bukan sekadar penyitaan. “Penyitaan adalah proses hukum, sedangkan perampasan adalah konsekuensi yang menghilangkan status kepemilikan.
Ini menyentuh hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kekayaan seseorang bukan otomatis bukti tindak pidana, dan hubungan dengan tersangka tidak otomatis menjadikan harta sebagai hasil kejahatan .
Anggota Komisi III DPR, Mercy Barends, menyoroti perlunya kejelasan mekanisme dalam RUU ini agar tidak multitafsir dan tidak digunakan secara sewenang-wenang terhadap harta warga .
Sementara itu, pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mengapresiasi komitmen DPR, tetapi mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh mengurangi kualitas aturan, terutama dalam hal pengawasan pengadilan, mekanisme keberatan, dan pengelolaan aset yang transparan .
Salah satu isu krusial adalah perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third party). “Bayangkan seorang warga membeli rumah dengan harga wajar dan dokumen sah, tetapi kemudian aset itu berasal dari tersangka pidana. Apakah rumahnya otomatis dirampas? Negara harus melindungi pihak yang tidak bersalah,” tegas Wowiling .
Selain prosedur perampasan, pertanyaan tentang pengelolaan aset setelah dirampas menjadi sama pentingnya. Wowiling mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab menyimpan, menilai, menjual, dan mengaudit aset yang telah diambil negara.
“Ini bukan soal teknis administratif, ini menyangkut integritas asset recovery. Jangan sampai aset yang diselamatkan malah kehilangan nilai karena tata kelola buruk, atau muncul ‘korupsi baru’ dalam pengelolaannya,” pungkasnya .
Dengan tenggat Desember 2026 yang kian dekat, pesan para pengamat dan praktisi hukum kepada DPR jelas: jangan hanya membangun senjata untuk merampas, tetapi bangun pula pagar hukum yang kuat untuk mencegah kesewenang-wenangan.
Negara hukum bukanlah negara yang paling banyak merampas aset, melainkan negara yang mampu merampas hasil kejahatan secara tegas sekaligus membuktikan bahwa hak warga yang sah tidak pernah dirampas tanpa dasar hukum yang adil .
Oleh : Reinhard Wowiling SH
Advokat dan Praktisi Hukum
