Manado, M_Nusantara.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum pejabat dan staf khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diduga mencatut nama Gubernur dalam berbagai aktivitas dan urusan. Peringatan ini dikeluarkan menyusul temuan dan laporan mengenai praktik penggunaan nama Gubernur tanpa dasar penugasan resmi.
Ketua INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa tindakan membawa-bawa nama Gubernur secara berulang tanpa surat tugas atau mandat yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap etika pemerintahan. “Kami tegaskan, tidak ada satu pun pejabat atau staf khusus yang kebal aturan dengan membawa nama Gubernur. Jika tidak disertai surat tugas, mandat resmi, dan dasar hukum yang jelas, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan nama dan kewenangan,” tegas Rolly.
Menarik Dibaca. . .
Menurut INAKOR, praktik ini berpotensi besar menyesatkan publik dan menciptakan persepsi adanya tekanan kekuasaan yang tidak dibenarkan dalam birokrasi. Nama Gubernur, ditegaskan, bukan alat legitimasi kepentingan pribadi atau kelompok, bukan tameng proyek, dan bukan sarana untuk memaksa atau menekan pihak lain dalam urusan kebijakan maupun operasional.
INAKOR mengingatkan bahwa pencatutan nama pejabat tinggi negara seperti Gubernur dapat merusak tata kelola pemerintahan yang sehat. Jika dibiarkan, praktik ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mencederai komitmen pemberantasan korupsi serta penyalahgunaan wewenang di Sulawesi Utara.
Lembaga anti-korupsi ini menyatakan akan secara aktif mencatat dan menindaklanjuti setiap laporan maupun temuan di lapangan terkait indikasi pencatutan nama Gubernur. “Apabila terdapat indikasi kuat, kami tidak akan ragu menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada institusi berwenang untuk ditelaah lebih lanjut,” tambah Rolly Wenas.
INAKOR juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat, mitra kerja pemerintah, dan pelaku usaha untuk lebih kritis dan berani meminta kejelasan. Masyarakat dihimbau agar meminta klarifikasi resmi atau dokumen pendukung yang sah apabila ada pihak yang mengaku membawa perintah atau arahan langsung dari Gubernur.
Rilis peringatan ini, menurut INAKOR, merupakan bentuk komitmen untuk melindungi marwah dan nama baik Gubernur Sulawesi Utara dari penyalahgunaan oleh oknum di dalam internal pemerintahannya sendiri. Hal ini penting agar otoritas dan kredibilitas kepemimpinan daerah tetap terjaga.
Pada akhirnya, INAKOR berharap peringatan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara di Sulut untuk bekerja sesuai koridor aturan, menjunjung tinggi etika, dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten. (**)
