Minahasa Utara, M-Nusantara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi seringkali dialirkan kepada pihak ketiga, termasuk perempuan simpanan. Fakta ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto pada Kamis, 16 April 2026.
Ibnu menjelaskan bahwa penyaluran dana kepada pihak lain, termasuk perempuan simpanan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menarik Dibaca. . .
Pernyataan Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa praktik korupsi sering kali berkaitan erat dengan perselingkuhan; tindakan curang kerap beriringan dengan perbuatan tidak terpuji lainnya.
Salah satu modus utama TPPU adalah melalui hubungan perselingkuhan, di mana pihak yang disebut “bening” bertindak sebagai pelaku pasif yang menerima dan menyimpan hasil tindak pidana korupsi.
Para koruptor menggunakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pencucian aset, terbukti dengan adanya aliran dana ratusan juta rupiah yang disalurkan kepada pihak-pihak terkait.
Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: Apabila pelaku korupsi adalah perempuan, apakah juga terdapat keterlibatan pihak laki-laki sebagai pelaku TPPU?
KPK juga secara konsisten menemukan pola di mana dana korupsi disalurkan kepada pihak di luar relasi resmi, baik itu pihak ketiga maupun relasi pribadi.
Terkait fenomena penangkapan tersangka perempuan dalam kasus korupsi di wilayah Sulawesi Utara, Pengamat Hukum dan Sosial Masyarakat Efraim Lengkong kepada wartawan mengatakan: “Langkah yang diambil oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara belum dapat dinyatakan sebagai sebuah prestasi yang utuh.
“Menurutnya, penyidik Jaksa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum mengungkap secara utuh siapa saja “aktor intelektual” yang berada di balik kasus dugaan korupsi lahan RSUD Maria Walanda Maramis; masih terdapat pelaku yang belum tersentuh hukum.
Lengkong mengutip pernyataan Engelina Sondakh dalam program Rosy TV Kompas: “Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan korupsi sendirian, siapakah saya ini…?”
“Pada kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang melibatkan anggota DPR-RI Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin yang telah diputus bersalah.
Oleh karena itu, dalam pandangannya, kasus yang melibatkan Mantan Bupati Minahasa Utara VAP sangat berpeluang adanya keterlibatan oknum di DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
Dan kasus korupsi lahan RSUD Walanda yang merugikan uang negara 19,5 miliar dapat dikatakan belum tuntas secara menyeluruh. (**)
