Minahasa, M-Nusantara.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu, 23 September 2026, bertempat di Gedung DPRD Minahasa, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Menarik Dibaca. . .
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minahasa Frangky Wolayan, didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing dan Wakil Ketua Adry Kamasih.
Hadir dalam forum tersebut Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda Watania, seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa, unsur Forkopimda, serta instansi terkait lainnya.
Struktur APBD Perubahan 2026 diproyeksikan senilai Rp 1.207.608.585.809,27, meningkat Rp 44.713.878.388,27 dari pagu sebelumnya yang sebesar Rp 1.162.849.707.421,00. Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan mengalami penyesuaian menjadi Rp 1.056 triliun, sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp 1.195 triliun, sehingga defisit anggaran melebar menjadi Rp 139,04 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Bupati Minahasa Robby Dondokambey dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. “Kita dapat memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Seluruh perangkat daerah diminta melaksanakan program dan kegiatan secara tepat sasaran, mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghindari pemborosan dalam penggunaan anggaran.
Adapun prioritas pembangunan dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, serta perlindungan sosial.
Pengelolaan anggaran daerah ditekankan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Tiga fraksi DPRD Minahasa menyatakan persetujuan dalam pandangan umum terhadap Ranperda tersebut. Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan.
Menurutnya, pembahasan ini merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah karena melalui pembahasan yang konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD, kebijakan anggaran dapat dipastikan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ranperda Perubahan APBD 2026 yang telah disetujui menjadi Perda selanjutnya siap dibawa ke tahapan administratif berikutnya guna percepatan pembangunan daerah. (**)
