Perceraian Tidak Otomatis Menghapus Perjanjian Kredit; Hak Mantan Suami, Mantan Istri, dan Kreditur Harus Dilindungi
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada satu kesalahpahaman yang cukup sering muncul ketika perkawinan berakhir dengan perceraian: “Rumah itu atas nama suami, jadi rumah itu milik suami.” Atau sebaliknya: “Saya yang membayar KPR, berarti rumah itu sepenuhnya milik saya.”
Menarik Dibaca. . .
Dalam hukum perkawinan, persoalannya tidak sesederhana melihat nama yang tercantum pada sertifikat, akad kredit, atau rekening pembayaran cicilan. Nama adalah salah satu fakta. Bukan satu-satunya jawaban hukum.
Dalam praktik, kata Advokat dan Praktisi Hukum Reinhard Wowiling, S.H., nama memang penting, tetapi bukan akhir dari cerita. Pada Rabu (23/9/2026), ia menguraikan bahwa yang jauh lebih penting adalah kapan rumah itu diperoleh, bagaimana rumah itu diperoleh, dari mana pembiayaannya, bagaimana hubungan hukum dengan bank, dan apakah ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta.
Di sinilah masyarakat perlu memahami perbedaan antara kepemilikan, harta bersama, utang, dan hak kreditur.
Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Prinsipnya sederhana.
Apabila suami dan istri membeli rumah ketika perkawinan masih berlangsung, maka rumah tersebut pada prinsipnya merupakan harta bersama, meskipun dalam dokumen tertentu hanya salah satu pihak yang tercantum sebagai pembeli atau debitur.
Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) membedakan harta bawaan masing-masing serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Mahkamah Konstitusi juga dalam pertimbangan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan konstruksi Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan mengenai pembedaan harta bersama dengan harta bawaan.
Jadi, pertanyaan hukumnya bukan: “Atas nama siapa?” Melainkan: “Kapan dan dengan dasar hukum apa aset itu diperoleh?”
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Misalnya, suami dan istri menikah pada tahun 2018. Pada tahun 2020 mereka membeli rumah melalui KPR selama 15 tahun. Akad kredit hanya atas nama suami.
Sertifikat juga tercatat atas nama suami. Cicilan dibayar dari rekening suami. Pada tahun 2026 perkawinan mereka berakhir. Kemudian suami berkata: “Rumah ini milik saya karena semua dokumen atas nama saya.”
Secara hukum, pernyataan tersebut belum menyelesaikan persoalan. Sebab rumah tersebut diperoleh selama perkawinan. Pembiayaannya memang berasal dari kredit bank, tetapi kredit tersebut digunakan untuk memperoleh suatu aset.
Maka harus dibedakan: rumahnya adalah aset; KPR-nya adalah kewajiban/utang; sertifikat menunjukkan status hak atas tanah; akad kredit menunjukkan hubungan debitur dengan bank; dan status harta bersama ditentukan berdasarkan hukum perkawinan serta fakta perolehannya.
Dengan kata lain, rumah dapat menjadi harta bersama, sementara utang KPR tetap menjadi kewajiban yang harus diperhitungkan.
Ini bagian yang sering dilupakan. Orang menghitung harga rumah Rp1 miliar, lalu berkata: “Berarti masing-masing dapat Rp 500 juta.” Belum tentu. Bagaimana dengan sisa KPR? Misalnya harga rumah Rp 1 miliar, tetapi ketika perceraian terjadi masih ada kewajiban kepada bank sebesar Rp 600 juta.
Tidak masuk akal secara hukum maupun ekonomi jika rumah langsung diperlakukan seolah-olah bebas utang dan masing-masing mengambil Rp 500 juta. Nilai ekonominya harus dilihat bersama dengan beban kredit dan hak kreditur.
Dalam konteks hukum Islam, Pasal 91 KHI bahkan secara eksplisit mengenal harta bersama yang dapat berupa hak maupun kewajiban, serta menyatakan harta bersama dapat dijadikan jaminan dengan persetujuan pihak lainnya.
Karena itu, dalam perkara harta bersama, jangan hanya membuat daftar rumah, mobil, tabungan, tanah. Tetapi juga harus diperiksa utang KPR, pinjaman usaha, kewajiban kartu kredit, utang yang berkaitan dengan kepentingan keluarga, dan kewajiban lain yang relevan.
Ini yang sering menjadi sumber konflik. Suami menjadi debitur KPR. Istri tidak tercantum sebagai debitur. Lalu suami menganggap: “Karena bank hanya berhubungan dengan saya, rumah ini hanya milik saya.” Logika tersebut mencampuradukkan dua hubungan hukum.
Pertama, hubungan suami-istri mengenai harta perkawinan. Kedua, hubungan debitur dengan bank berdasarkan perjanjian kredit. Bank mempunyai hubungan kontraktual dengan debitur dan hak atas jaminan sesuai perjanjian serta hukum jaminan. Tetapi hubungan tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan bahwa objek yang dibeli selama perkawinan merupakan harta bersama.
Mahkamah Agung sendiri dalam perkembangan terbaru mengenai harta bersama yang masih diagunkan membedakan antara penetapan status dan bagian harta bersama dengan pelaksanaan pembagiannya.
Ini prinsip yang sangat penting. Perceraian adalah persoalan hubungan perkawinan. Bank bukan pihak dalam perceraian tersebut. Apabila suami menandatangani perjanjian KPR dengan bank, maka perceraian suami dan istri tidak otomatis menghapus perjanjian kredit.
Dengan kata lain, perceraian dapat mengakhiri perkawinan, tetapi tidak otomatis mengakhiri utang. Bank tetap mempunyai hak berdasarkan perjanjian kredit dan jaminan.
Karena itu, mantan suami dan mantan istri tidak dapat sekadar berkata: “Kami sudah bercerai, jadi cicilannya selesai.” Tidak demikian. Bank tidak ikut bercerai.
Kalimat ini memang terdengar satir, tetapi secara hukum justru sangat serius.
Apabila rumah KPR dibebani Hak Tanggungan, maka terdapat kepentingan hukum kreditur terhadap objek tersebut. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kedudukan tertentu kepada pemegang Hak Tanggungan, termasuk hak untuk memperoleh pelunasan dari objek jaminan sesuai ketentuan hukum.
Secara umum, Pasal 1131 KUHPerdata juga menempatkan harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi perikatannya. Karena itu, pengadilan tidak boleh membagi rumah KPR seolah-olah bank tidak pernah ada.
Ada tiga kepentingan yang harus diperhatikan: pertama, hak mantan suami; kedua, hak mantan istri; ketiga, hak kreditur. Ketiganya harus ditempatkan dalam konstruksi hukum yang benar.
Perkembangan hukum terbaru sangat menarik. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 296 K/AG/2025 memberikan pendekatan bahwa objek yang masih diagunkan dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan bagian masing-masing pihak dapat ditentukan, tetapi pelaksanaan pembagiannya ditunda sampai utang kepada bank dilunasi.
Mahkamah Agung membedakan antara menentukan apakah objek merupakan harta bersama, menentukan bagian masing-masing, dan melaksanakan pembagian secara nyata.
Dalam perkara tersebut, objek tanah dan bangunan yang dibeli selama perkawinan masih diagunkan kepada bank. Mahkamah Agung menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama dan masing-masing pihak memperoleh seperdua, dengan ketentuan pembagian dilaksanakan setelah utang kepada bank dilunasi.
Ini merupakan perkembangan penting dalam praktik. Sebab sebelumnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama angka A.4, memberikan pedoman bahwa gugatan harta bersama yang objeknya masih diagunkan sebagai jaminan utang dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan 296 K/AG/2025 tidak menghapus SEMA tersebut, tetapi menunjukkan perkembangan penerapan dengan membedakan penetapan hak dan pelaksanaan pembagian.
Mari kita sederhanakan. Suami dan istri membeli rumah senilai Rp 1,2 miliar selama perkawinan. Ketika bercerai: nilai rumah Rp 1,2 miliar; sisa KPR Rp 700 juta. Maka tidak tepat apabila langsung dikatakan: “Rumah dibagi dua, masing-masing Rp 600 juta.” Mengapa? Karena rumah masih dibebani kewajiban kepada bank.
Pertanyaan berikutnya : siapa yang akan meneruskan cicilan? Apakah rumah dijual? Apakah salah satu pihak mengambil alih rumah dan kewajiban KPR dengan persetujuan bank? Apakah utang dilunasi terlebih dahulu? Bagaimana dengan nilai bersih setelah kewajiban kepada bank? Semua harus diperhitungkan.
Inilah yang disebut equity atau nilai bersih aset setelah memperhitungkan kewajiban yang melekat, meskipun cara pembagian akhirnya tetap bergantung pada fakta perkara, kesepakatan para pihak, perjanjian kredit, dan putusan pengadilan.
Ini pertanyaan yang sering muncul. Suami berkata: “Istri tidak pernah membayar satu rupiah pun cicilan.” Apakah otomatis rumah menjadi milik suami? Tidak otomatis. Dalam rumah tangga, kontribusi tidak selalu berbentuk transfer cicilan dari rekening masing-masing.
Ada kontribusi ekonomi langsung. Ada kontribusi pekerjaan. Ada pengelolaan rumah tangga. Ada pengasuhan anak. Ada dukungan terhadap pekerjaan pasangan. Karena itu, hukum harta bersama tidak semata-mata menggunakan rumus: “Siapa yang transfer uang paling banyak, dialah pemilik.” Mahkamah Agung dalam perkara tertentu bahkan menekankan nilai kepatutan dan kewajaran dalam menilai apakah suatu aset merupakan hasil jerih payah selama perkawinan. Namun ini bukan berarti setiap klaim harus diterima begitu saja. Pembuktian tetap penting.
Ini situasi yang berbeda. Misalnya suami sebelum menikah sudah mempunyai tabungan Rp 300 juta. Setelah menikah, uang tersebut digunakan sebagai uang muka rumah.
Kemudian cicilan KPR dilakukan selama perkawinan. Apakah seluruh rumah otomatis menjadi harta bersama? Tidak boleh dijawab secara serampangan. Harus ditelusuri: kapan uang muka diperoleh; apakah benar merupakan harta bawaan; bagaimana pembiayaan setelah perkawinan; berapa kontribusi masing-masing; bagaimana struktur kepemilikan; apakah ada perjanjian perkawinan; dan bagaimana bukti-buktinya.
Karena itu, tanggal pembelian saja penting, tetapi sumber dana dan rangkaian perolehannya juga dapat menjadi relevan dalam sengketa tertentu.
Ini juga tidak boleh dipukul rata. Misalnya suami membeli rumah pada 2017. Ia menikah pada 2020. KPR masih berjalan sampai 2032. Setelah menikah, sebagian besar cicilan dibayar selama perkawinan. Apakah rumah otomatis menjadi harta bersama? Tidak otomatis. Karena objeknya telah diperoleh sebelum perkawinan.
Tetapi pembayaran kewajiban selama perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai kontribusi, penggantian, atau kepentingan ekonomi pihak lainnya, tergantung fakta dan dasar hukum yang digunakan. Ini berbeda dengan rumah yang sejak awal dibeli setelah perkawinan.
Maka jangan menggunakan rumus sederhana: “Ada cicilan selama perkawinan = otomatis seluruh rumah menjadi harta bersama.” Hukum tidak sesederhana itu.
Nama dalam sertifikat tentu mempunyai arti hukum yang sangat penting. Tetapi dalam sengketa harta perkawinan, hakim tidak semata-mata berhenti pada nama yang tercantum dalam dokumen. Harus dilihat sejarah perolehan aset. Kapan diperoleh? Dengan uang siapa? Dalam status perkawinan apa? Apakah ada perjanjian perkawinan? Apakah terdapat hibah atau warisan? Apakah ada pembiayaan bersama? Apakah ada persetujuan pasangan? Bagaimana bukti pembayaran? Dengan demikian: sertifikat penting, tetapi konteks hukum perolehannya juga penting.
Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, ketika sebuah rumah merupakan harta bersama, tidak tepat memperlakukannya seolah-olah aset pribadi salah satu pasangan hanya karena sertifikat atau rekening kredit menggunakan satu nama.
Persetujuan pasangan mempunyai relevansi hukum dalam tindakan terhadap harta bersama. Karena itu, ketika seseorang mengatakan: “Sertifikat atas nama saya, terserah saya mau menjualnya.” Jawaban hukumnya harus: “Belum tentu.” Kalau objek tersebut merupakan harta bersama, persoalannya tidak selesai hanya dengan menunjuk nama pada sertifikat.
Untuk pasangan Muslim, KHI memberikan pengaturan khusus. Pasal 97 KHI pada prinsipnya menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam materi edukasi resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengenai hak pasca-perceraian. Tetapi masyarakat perlu memahami kata yang sangat penting: “pada prinsipnya.”
Sebab sebelum sampai pada pembagian ½ : ½, harus terlebih dahulu ditentukan: apa saja harta bersama; apa yang merupakan harta bawaan; apa yang merupakan warisan atau hibah; apa saja kewajiban yang harus diperhitungkan; apakah ada perjanjian perkawinan; dan apakah terdapat hak pihak ketiga.
Masalah yang lebih serius sering terjadi ketika salah satu pihak mengetahui perkawinan akan berakhir lalu buru-buru menjual aset. Rumah dijual. Mobil dialihkan. Tabungan dipindahkan. Saham dialihkan. Tanah dibaliknamakan. Tujuannya satu: “Supaya nanti tidak dibagi.” Ini justru dapat melahirkan persoalan hukum baru.
Dalam kondisi tertentu, pihak yang merasa haknya terancam dapat mempertimbangkan langkah hukum untuk mengamankan harta bersama, termasuk mekanisme sita jaminan sesuai persyaratan hukum yang berlaku. Untuk perkara tertentu, KHI juga mengenal permohonan sita jaminan terhadap harta bersama.
Harta bersama lahir dari perjalanan rumah tangga. Kadang satu pihak menghasilkan uang. Pihak lainnya mengurus rumah. Satu pihak bekerja di kantor.
Pihak lainnya membesarkan anak. Satu pihak membayar cicilan. Pihak lainnya menjaga agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan. Karena itu, hukum tidak selalu menghitung kontribusi manusia hanya berdasarkan bukti transfer bank. Ada nilai ekonomi yang terlihat.
Ada pula kontribusi yang tidak terlihat di rekening. Di sinilah konsep keadilan substantif menjadi penting. Hukum tidak boleh berhenti pada pertanyaan: “Siapa yang membayar?” Tetapi harus bertanya: “Dalam konteks apa aset itu diperoleh dan bagaimana kehidupan perkawinan berkontribusi terhadap terbentuknya aset tersebut?”
Ini bagian yang sering pahit tetapi perlu dipahami. Suami berkata: “Rumah untuk saya.” Istri berkata: “Rumah untuk saya.” Keduanya berdebat di pengadilan. Sementara bank hanya mempunyai satu pertanyaan : “Cicilannya dibayar atau tidak?” Karena bagi bank, perceraian tidak otomatis menghapus kewajiban debitur.
Maka jangan sampai mantan suami dan mantan istri sibuk memperebutkan rumah, tetapi lupa bahwa rumah tersebut masih mempunyai utang kepada pihak ketiga. Pengadilan harus melindungi hak pasangan. Tetapi pengadilan juga harus menghormati hak kreditur.
Secara praktis, pasangan perlu menginventarisasi: pertama, kapan rumah diperoleh; kedua, siapa yang tercantum sebagai pemegang hak; ketiga, siapa debitur dalam perjanjian KPR; keempat, berapa sisa kewajiban kepada bank; kelima, apakah terdapat Hak Tanggungan; keenam, dari mana uang muka dan cicilan dibayar; ketujuh, apakah ada perjanjian perkawinan; kedelapan, apakah terdapat aset atau utang lain yang harus diperhitungkan; kesembilan, apakah salah satu pihak ingin meneruskan KPR; kesepuluh, bagaimana posisi dan persetujuan bank terhadap perubahan debitur, pengalihan, atau pelunasan.
Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya bicara: “Rumah ini milik siapa?” Tetapi: “Bagaimana hak kedua pihak dan hak bank dapat diselesaikan secara sah dan dapat dilaksanakan?”
Rumah yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat menjadi harta bersama, sekalipun pembeliannya menggunakan fasilitas KPR dan cicilannya belum lunas. Namun status harta bersama tidak boleh disamakan dengan keadaan bahwa rumah tersebut bebas dari utang. Ada dua persoalan yang berjalan berdampingan: hubungan hukum antara suami dan istri mengenai harta bersama; dan hubungan hukum antara debitur dengan bank mengenai utang serta jaminan.
Perceraian dapat mengakhiri perkawinan, tetapi tidak otomatis menghapus perjanjian kredit. Demikian pula, nama salah satu pihak pada sertifikat atau akad KPR tidak dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan apakah aset tersebut merupakan harta bersama.
Putusan MA Nomor 296 K/Ag/2025 menunjukkan perkembangan penting: objek yang masih diagunkan dapat ditetapkan statusnya sebagai harta bersama dan bagian masing-masing dapat ditentukan, sementara pelaksanaan pembagian dapat ditunda sampai kewajiban kepada bank dilunasi. Maka kalimat yang lebih tepat bukan: “Rumah KPR milik siapa yang namanya ada di sertifikat.” Tetapi: “Siapa yang tercantum dalam dokumen adalah fakta penting; kapan, bagaimana dan untuk kepentingan siapa aset itu diperoleh adalah persoalan hukum yang harus diperiksa.” Dan satu lagi yang sering dilupakan : perceraian boleh mengakhiri hubungan suami-istri.
Tetapi tidak boleh digunakan untuk menghapus hak pihak ketiga. Karena pada akhirnya, keadilan dalam pembagian harta bersama bukan sekadar membagi rumah menjadi dua. Keadilan adalah memastikan hak mantan suami terlindungi, hak mantan istri terlindungi, dan hak bank sebagai kreditur juga tidak dikorbankan. Rumah mungkin berdiri di atas tanah.
Tetapi sengketa harta bersama berdiri di atas bukti, perjanjian, hukum dan keadilan. Dan hukum tidak boleh hanya bertanya: “Rumah itu atas nama siapa?” Hukum harus bertanya lebih jauh: “Rumah itu diperoleh kapan, dengan cara apa, dengan uang siapa, dibebani kewajiban kepada siapa, dan bagaimana hak semua pihak harus dilindungi?” Di situlah hukum berhenti menjadi sekadar tulisan di atas kertas dan mulai bekerja sebagai alat untuk menciptakan keadilan.
Oleh : Reinhard Wowiling SH.
Advokat dan Praktisi Hukum
