Ketika Makanan Negara Diduga Membuat Anak Sakit, Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti di IGD
Jakarta, M-Nusantara.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun dengan tujuan sosial yang sangat penting : memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, ketika makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi justru diduga menyebabkan gangguan kesehatan, persoalannya tidak boleh berhenti pada permintaan maaf, evaluasi internal, pencopotan pengelola, atau pernyataan bahwa “proses masih berjalan.”
Menarik Dibaca. . .
Korban membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan penjelasan. Dan negara membutuhkan pertanggungjawaban hukum apabila memang ditemukan pelanggaran.Kamis (24/9/2026)
Laporan mengenai kasus dugaan gangguan kesehatan akibat MBG muncul berulang sejak 2025. Pada September 2025, BGN membentuk tim investigasi internal dan independen serta melibatkan Polri, BIN, Dinas Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah.
Kapolri ketika itu juga menyatakan kepolisian melakukan pendalaman kasus satu per satu.
Namun persoalan menjadi lebih serius ketika perkara yang sudah dilaporkan berjalan sangat lama tanpa kejelasan yang dapat dipahami korban.
Contohnya, pada kasus Blora akhir 2025, kepolisian menyatakan penyelidikan menunggu hasil laboratorium.
Pemberitaan lokal kemudian melaporkan hasil laboratorium menunjukkan kontaminasi E. coli pada sejumlah sampel.
Di sisi lain, pada September 2026 Kepala BGN menyatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan MBG telah masuk tahap penyelidikan atau penyidikan dan menyerahkan penentuan ada tidaknya pidana kepada aparat penegak hukum.
Ia menyebut kasus di antaranya terjadi di Sidoarjo, Agam, dan Lasem. Bahkan dalam kasus Sidoarjo pada September 2026, Kepala BGN menyatakan berdasarkan penelusuran sementara terdapat kelalaian petugas SPPG terkait waktu produksi dan konsumsi makanan.
Pernyataan tersebut tentu belum sama dengan putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang. Di sinilah hukum harus berbicara.
Secara hukum, harus dibedakan tiga pertanyaan.
Pertama : apakah benar terjadi gangguan kesehatan?
Kedua : apa penyebabnya?
Ketiga : apakah terdapat perbuatan manusia yang melanggar hukum dan mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian atau luka yang dialami korban?
Pertanyaan ketiga inilah yang menentukan apakah perkara berhenti sebagai persoalan administratif atau berkembang menjadi perkara pidana.
Jangan pula terbalik. Begitu seseorang sakit setelah makan MBG, tidak berarti otomatis seseorang tertentu bersalah secara pidana.
Hukum pidana membutuhkan pembuktian. Tetapi sebaliknya, jangan menggunakan alasan “belum ada tersangka” untuk membuat perkara seolah-olah tidak perlu diselidiki secara serius.
Belum tersangka bukan berarti tidak ada perkara. Justru penyelidikan dan penyidikan diperlukan untuk menemukan apakah terdapat tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab.
Keamanan pangan bukan sekadar persoalan SOP dapur. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan—yang telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2026—menempatkan keamanan pangan sebagai sistem yang harus dijaga sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, hingga sampai kepada konsumen.
Regulasi ini secara eksplisit dibangun untuk melindungi masyarakat agar pangan aman dikonsumsi serta melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa.
Artinya, apabila makanan diproduksi secara tidak higienis, disimpan terlalu lama, mengalami kontaminasi, dikemas atau didistribusikan dengan cara yang tidak memenuhi standar, persoalannya bukan sekadar : “SOP-nya perlu diperbaiki.”
Pertanyaan hukumnya harus dilanjutkan : “Siapa yang mempunyai kewajiban memastikan SOP itu dipatuhi, siapa yang lalai, dan apakah kelalaian tersebut menimbulkan akibat pada korban?”
UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan salah satu kerangka hukum penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat.
Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, kejadian luar biasa, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.
Maka apabila terjadi dugaan keracunan massal yang menyangkut anak-anak, pendekatan hukumnya tidak cukup hanya dengan dalih “anak sudah sembuh.”
Persoalannya bukan semata-mata kondisi korban hari ini. Harus diperiksa apakah terdapat pelanggaran standar keamanan pangan, kelalaian dalam proses produksi, kelalaian penyimpanan, kelalaian distribusi, pengabaian hasil pengawasan, penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar, atau tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
KUHP Nasional Sudah Menyediakan Instrumen untuk Kelalaian yang Menyebabkan Luka atau Kematian
Ini menjadi semakin penting karena sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku. Pasal 474 KUHP Nasional mengatur tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan.
Jika karena kealpaan seseorang mengakibatkan orang lain mengalami luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentu, terdapat ancaman pidana.
Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya dapat mencapai tiga tahun. Jika mengakibatkan kematian, ancamannya dapat mencapai lima tahun.
Lebih penting lagi, Pasal 475 mengatur bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3. Ini mempunyai relevansi penting terhadap perkara yang terjadi setelah 2 Januari 2026.
Namun penerapannya tidak boleh serampangan. Harus dibuktikan: apa kewajiban kehati-hatian pelaku; apa tindakan atau kelalaiannya; apakah ia dapat memperkirakan atau seharusnya mencegah risiko tersebut; apa akibatnya; dan terutama apakah terdapat hubungan sebab-akibat antara kelalaian dengan luka atau kematian korban.
Ini juga penting. Jika hasil pemeriksaan menemukan kontaminasi makanan, belum otomatis diketahui siapa yang lalai. Kontaminasi bisa terjadi pada bahan baku, proses pencucian, pengolahan, peralatan, air, penyimpanan, suhu, pengemasan, transportasi, atau distribusi.
Karena itu, penyidikan harus membangun rantai sebab-akibat. Misalnya: bahan baku datang → diterima SPPG → disimpan → dimasak → dikemas → diangkut → dibagikan → dikonsumsi → korban sakit.
Pada titik mana standar keamanan dilanggar? Siapa yang bertanggung jawab pada titik tersebut? Apakah ada pengawasan? Apakah ada catatan suhu? Apakah ada catatan waktu produksi? Apakah ada sampel makanan? Apakah sampel disimpan dengan benar? Apakah ada food handler yang sakit? Apakah air yang digunakan memenuhi standar? Apakah kendaraan distribusi memenuhi persyaratan? Apakah ada chain of custody terhadap sampel?
Inilah pekerjaan penyidikan. Bukan sekadar menunggu berita viral berikutnya.
Bukti Laboratorium Bukan Pelengkap, tetapi Bagian Penting dari Konstruksi Perkara
Dalam perkara dugaan keracunan makanan, bukti ilmiah mempunyai posisi penting. Pada kasus SMAN 2 Kudus pada Februari 2026, BGN menyampaikan hasil laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah yang menemukan E. coli pada kuah soto dan sambal.
Tetapi menemukan bakteri bukan akhir penyidikan. Penyidik masih harus menjawab: dari mana bakteri tersebut berasal? Kapan kontaminasi terjadi? Siapa yang mempunyai kendali pada tahap tersebut? Apakah terdapat pelanggaran standar? Apakah kontaminasi tersebut secara ilmiah dapat menjelaskan gejala korban? Apakah ada faktor lain?
Jadi, hasil laboratorium menjawab pertanyaan ilmiah; penyidikan menjawab pertanggungjawaban hukum. Keduanya harus bertemu.
Ini yang paling penting. Ketika 100 atau 200 anak mengalami gangguan kesehatan, jangan hanya muncul angka. “Sebanyak X siswa terdampak.”
Di balik angka tersebut ada manusia. Ada anak yang muntah. Ada anak yang harus dibawa ke rumah sakit. Ada orang tua yang meninggalkan pekerjaan. Ada biaya transportasi. Ada biaya pengobatan. Ada kecemasan. Ada trauma. Ada kemungkinan dampak kesehatan lanjutan.
Karena itu, hukum pidana modern tidak hanya berbicara tentang pelaku dan negara, tetapi juga memperkuat posisi korban. KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan secara eksplisit memperkuat hak korban serta mengatur ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.
Pasal 178 KUHAP baru menyatakan korban berhak mendapatkan restitusi, antara lain berupa ganti rugi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Ini perkembangan yang sangat penting untuk korban MBG. Pasal 179 KUHAP baru mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim memberitahukan hak korban atas restitusi. Penyidik dan penuntut umum juga wajib memfasilitasi penghitungan restitusi.
Bahkan penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri, dengan tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Dengan demikian, korban tidak semestinya hanya menunggu: “Nanti kalau perkara sudah selesai, baru kita pikirkan ganti rugi.” Tidak harus demikian. Sejak proses hukum berjalan, hak korban atas restitusi harus mulai diperhatikan.
KUHAP baru juga mengenal kompensasi. Pasal 183 menyatakan korban berhak mendapatkan kompensasi, termasuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi.
Ini menunjukkan perubahan paradigma yang penting: korban bukan sekadar alat bukti untuk menghukum pelaku. Korban adalah subjek yang mempunyai hak.
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap berstatus berlaku. Pasal 7 antara lain mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, menjamin mutu barang/jasa sesuai standar, serta memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang/jasa yang diperdagangkan.
Namun penerapannya dalam konteks MBG harus dianalisis secara hati-hati berdasarkan siapa subjek hukumnya, bagaimana hubungan hukumnya, dan bagaimana rantai penyediaan makanan tersebut dibentuk.
Tidak setiap penyelenggara MBG otomatis dapat diposisikan sebagai “pelaku usaha” dalam konstruksi yang sama. Tetapi apabila terdapat badan atau pihak swasta yang menjalankan kegiatan penyediaan pangan dalam hubungan yang memenuhi unsur UU Perlindungan Konsumen, norma tersebut dapat menjadi salah satu dasar pertanggungjawaban yang relevan.
Bayangkan 300 siswa mengonsumsi menu MBG dari satu SPPG. Beberapa jam kemudian puluhan siswa mengalami mual, muntah, diare, nyeri perut, dan sebagian harus dirawat.
Tetapi harus dilakukan secara simultan : korban mendapatkan pertolongan medis; sampel makanan diamankan; sampel muntahan/feses sesuai kebutuhan medis dan hukum diamankan melalui prosedur yang benar; air dan bahan baku diperiksa; alat masak diperiksa; dokumen produksi diperiksa; catatan distribusi diperiksa; orang yang terlibat dalam produksi diperiksa; CCTV jika tersedia diamankan; dokumen SOP diamankan; rekam medis korban didokumentasikan; hasil laboratorium diperoleh; dan kemudian dilakukan rekonstruksi rantai produksi.
Barulah pertanggungjawaban dapat ditentukan secara ilmiah dan hukum.
Ilustrasi Kedua : Makanan Tidak Dikonsumsi tetapi Sudah Berbau Busuk
Bagaimana kalau siswa menemukan makanan basi tetapi belum memakannya? Apakah tidak ada perkara karena tidak ada yang sakit? Belum tentu.
Peristiwa tersebut mungkin tidak memenuhi unsur pidana tertentu karena tidak terdapat akibat luka atau kematian. Tetapi tetap dapat menjadi bukti penting adanya potensi kegagalan sistem keamanan pangan.
Karena itu, temuan makanan rusak harus tetap didokumentasikan dan ditindaklanjuti secara administratif maupun, jika memenuhi unsur, secara pidana.
Pencegahan adalah bagian dari penegakan hukum. Hukum tidak harus menunggu korban masuk ICU baru bergerak.
Ilustrasi Ketiga : Sudah Ada Hasil Lab, Tetapi Perkara Tidak Bergerak
Ini situasi yang lebih serius. Misalnya hasil laboratorium telah keluar; kontaminasi telah ditemukan; korban telah diperiksa; saksi telah diperiksa; dokumen produksi tersedia; SPPG telah diketahui; pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan telah diketahui. Tetapi perkara bertahun-tahun tidak jelas.
Maka pertanyaan masyarakat menjadi legitimate : apa lagi yang sedang ditunggu?
Tentu penyidik dapat mempunyai alasan hukum atau teknis yang sah untuk melakukan pendalaman. Tetapi alasan tersebut harus dapat dijelaskan secara objektif. Sebab penyelidikan tidak boleh berubah menjadi ruang tunggu tanpa batas waktu.
Ini perkembangan yang sangat relevan. Pasal 158 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025 memasukkan “penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah” sebagai salah satu objek yang dapat diperiksa dalam praperadilan.
Artinya, KUHAP baru tidak hanya memikirkan tindakan aktif aparat seperti upaya paksa. Ia juga mulai memberikan perhatian kepada kelambanan yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah. Ini adalah konsep yang dalam diskursus hukum modern dikenal sebagai undue delay.
Namun ada persoalan yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai siapa yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan dalam konteks penundaan perkara berdasarkan Pasal 158 huruf e. Per 24 September 2026, perkara tersebut masih menjadi isu konstitusional yang diperdebatkan; keterangan para pihak di MK menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai cakupan pemohon.
Karena itu, untuk korban MBG, penggunaan praperadilan atas dasar undue delay harus disusun secara hati-hati dengan memperhatikan legal standing dan ketentuan KUHAP yang berlaku pada saat permohonan diajukan.
Apabila korban atau keluarga korban merasa perkara tidak bergerak, langkah pertama adalah meminta informasi resmi. Minta: nomor laporan polisi; SP2HP atau informasi perkembangan perkara; tahap penanganan perkara; siapa penyidik yang menangani; apakah sampel telah diuji; apakah hasil laboratorium sudah diterima; apakah saksi sudah diperiksa; apakah ahli sudah dimintai keterangan; apakah telah dilakukan gelar perkara; dan apa hambatan penyidikan.
Permintaan tersebut sebaiknya dibuat tertulis. Karena perkara hukum membutuhkan jejak administrasi, bukan hanya percakapan di lorong kantor polisi.
Apabila penyidikan tidak menunjukkan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan, korban atau kuasa hukum dapat mempertimbangkan langkah secara bertahap:
1. Surat permintaan perkembangan perkara kepada penyidik.
2. Surat kepada atasan penyidik/Kasat Reskrim/Kapolres/Kapolda sesuai tingkat penanganan.
3. Permintaan gelar perkara atau supervisi apabila mekanisme tersebut tersedia.
4. Pengaduan kepada pengawasan internal Polri apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau profesionalitas.
5. Pengaduan kepada lembaga pengawasan eksternal yang relevan jika terdapat dugaan maladministrasi.
6. Mempertimbangkan praperadilan jika terdapat dasar dan kedudukan hukum yang memenuhi ketentuan KUHAP.
Untuk kasus yang menyangkut kepentingan publik dan anak dalam jumlah besar, pendampingan advokat juga penting agar hak korban tidak berhenti pada pembuatan laporan polisi.
Jangan menyerahkan seluruh beban pembuktian praktis kepada aparat. Keluarga korban sebaiknya menyimpan: rekam medis; hasil laboratorium; surat rawat inap/rawat jalan; resep dan kuitansi pengobatan; foto/video makanan; kemasan makanan; label produksi; tanggal dan waktu makanan diterima; nama SPPG; nama sekolah; saksi yang mengetahui; komunikasi WhatsApp; surat laporan polisi; bukti biaya transportasi dan pengobatan; serta dokumen lain yang relevan.
Jika makanan yang diduga menjadi sumber kontaminasi masih ada, jangan dibuang atau dipindahkan sembarangan. Pengamanan dan pemeriksaan sampel sebaiknya dilakukan melalui aparat/otoritas yang kompeten agar nilai pembuktiannya tidak rusak.
Penyidikan tidak boleh berhenti pada pekerja dapur paling bawah. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Karena itu penyidik harus menelusuri siapa yang mempunyai kewenangan; tugas; pengetahuan; kendali; kewajiban pengawasan; dan kemampuan mencegah terjadinya risiko.
Misalnya terdapat SOP yang melarang makanan disimpan melewati waktu tertentu. Tetapi ada pihak yang dengan sengaja mengabaikannya. Maka pertanyaannya: siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengetahui? Siapa yang mengawasi? Siapa yang menerima laporan? Siapa yang mempunyai kewenangan menghentikan distribusi?
Di sinilah prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana harus bekerja. Jangan menghukum orang hanya karena jabatannya. Tetapi jangan pula membiarkan jabatan menjadi tameng ketika bukti menunjukkan adanya perbuatan pidana.
Ada filosofi hukum yang sederhana: semakin besar kekuasaan atau tanggung jawab seseorang terhadap keselamatan orang lain, semakin tinggi tuntutan kehati-hatiannya.
Pasal 475 KUHP Nasional bahkan mencerminkan gagasan tersebut dengan memperberat pidana apabila tindak pidana karena kealpaan dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi.
Penjelasannya menyatakan bahwa orang yang menjalankan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya diharapkan mempunyai tanggung jawab lebih tinggi.
Karena itu, pengelolaan makanan untuk anak-anak tidak dapat dipandang sama seperti menjual makanan biasa di pinggir jalan. Ada kepercayaan publik. Ada tanggung jawab keselamatan. Ada anggaran negara. Dan ada anak-anak sebagai penerima manfaat.
Jangan Hanya Cepat Saat Membagikan Makanan, Tetapi Lambat Saat Mencari Pertanggungjawaban
MBG adalah program besar. Karena besar, kesalahan tidak boleh ditutup-tutupi. Tetapi karena juga menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, setiap tuduhan juga harus dibuktikan secara objektif.
Maka pemerintah tidak membutuhkan narasi: “Ini pasti sabotase.” Begitu pula masyarakat tidak membutuhkan kesimpulan: “Ini pasti kelalaian pemerintah.” Keduanya terlalu dini jika bukti belum lengkap.
Yang dibutuhkan adalah: sampel; laboratorium; rekam medis; CCTV; dokumen; saksi; ahli; audit SOP; rantai distribusi; dan penyidikan yang transparan. Itulah cara negara hukum bekerja.
Evaluasi memang diperlukan. Tetapi evaluasi administratif tidak boleh menggantikan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Pencopotan pejabat atau kepala SPPG juga bukan pengganti proses pidana.
Sebaliknya, adanya proses pidana juga tidak berarti seseorang sudah bersalah. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Penyidikan bukan vonis.
Vonis hanya lahir melalui proses peradilan. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun penghormatan terhadap praduga tak bersalah tidak boleh berubah menjadi praduga bahwa tidak ada masalah.
Program makanan bergizi seharusnya menghasilkan anak yang lebih sehat. Jika pada kasus tertentu justru terjadi gangguan kesehatan, maka negara mempunyai kewajiban memastikan tiga hal berjalan bersamaan: korban mendapatkan pelayanan dan pemulihan; penyebab kejadian ditemukan secara ilmiah; dan apabila terdapat tindak pidana, pelakunya dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang adil.
Tidak boleh ada kriminalisasi tanpa bukti. Tetapi juga tidak boleh ada pembiaran karena perkara dianggap sensitif. Tidak boleh ada penghukuman berdasarkan tekanan publik. Tetapi juga tidak boleh ada penanganan yang berlarut-larut tanpa alasan yang sah.
KUHP Nasional telah menyediakan dasar untuk menilai akibat luka atau kematian karena kealpaan melalui Pasal 474, termasuk pemberatan tertentu berdasarkan Pasal 475. PP Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana diubah PP Nomor 1 Tahun 2026 memberikan kerangka keamanan pangan sepanjang rantai pangan. UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka perlindungan kesehatan masyarakat.
UU Nomor 8 Tahun 1999 dapat relevan dalam hubungan perlindungan konsumen sesuai konstruksi hubungan hukumnya. Dan yang sangat penting, KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat posisi korban, termasuk hak atas restitusi dan kompensasi serta mekanisme pengawasan terhadap penanganan perkara.
Jangan biarkan korban hanya menjadi angka dalam laporan kejadian.
Jangan biarkan hasil laboratorium berhenti sebagai dokumen.
Jangan biarkan penyidikan berubah menjadi ruang tunggu tanpa batas.
Dan jangan pula menjadikan hukum sebagai alat untuk mencari kambing hitam.
Karena yang dicari dalam perkara MBG bukan sekadar: “Siapa yang harus disalahkan?” Tetapi: “Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab menurut hukum, apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana hak korban dipulihkan?”
Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan. Korban bukan angka statistik. Dan keamanan pangan bukan sekadar urusan SOP.
Ketika negara memberi makan rakyatnya, negara juga harus memastikan bahwa makanan tersebut aman, layak, dapat dipertanggungjawabkan—dan ketika terjadi pelanggaran, hukum harus hadir sampai tuntas.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H
(Advokat dan Praktisi Hukum)
